TO Bela Negara 14 UPNVY/UPNVJ [Belneg Only]

1. Adanya jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 mengharuskan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak bersifat:

2. Kecenderungan sistem multi partai adalah:

3. Sistem yang mendukung Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara superpower disebut:

4. Hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu Badan Perwakilan adalah:

5. Salah satu unsur penting dalam persyaratan pembuatan perjanjian internasional adalah:

6. Di Indonesia, lembaga yang biasa disebut sebagai “the guardian of the constitution” adalah:

7. Parpol berperan sebagai penyalur aspirasi dan pendapat rakyat, menggabungkan berbagai macam kepentingan dan merumuskan kepentingan yang menjadi dasar kebijaksanaannya, merupakan fungsi parpol sebagai sarana:

8. Periode 14 Nopember 1945-27 Desember 1949 merupakan masa sistem politik:

9. Lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD adalah:

10. Berbicara tentang asal mula negara berarti kita berbicara mengenai bagaimana terbentuknya suatu negara baru dan bagaimana asal mula kejadian negara yang pertama di muka bumi ini. Dari dua pokok pertanyaan tersebut melahirkan dua mainstream pendekatan penjelasan, salah satunya adalah pendekatan teoritis, yakni:

11. Prinsip-prinsip hak asasi yang tercantum dalam UUD 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan gagal ide:

12. Negara terbentuk tidak lain karena kekuatan atau kekuasaan. Pernyataan tersebut merupakan inti dari:

13. Setelah perubahan UUD 1945, Presiden memiliki fungsi untuk membentuk Undang-Undang
SEBAB
Menurut Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat

14. Sistem proporsional dianggap lebih representatif dibandingkan sistem distrik
SEBAB
Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik, mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada

15. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usulan DPR
SEBAB
Laporan Pertanggungjawabannnya tidak diterima

16. Sesuai dengan semangat dan cita-cita hukum yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945, negara hukum Indonesia bukanlah sekedar negara hukum “formal” atau “penjaga malam”, tetapi dalam arti “material”
SEBAB
Negara bukan saja melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

17. Maksud pemilihan langsung dalam sistem pemilihan ditinjau dari segi penyelenggaraannya adalah:
1. Rakyat yang berhak memilih pertama memilih wali pemilih kemudian memilih wakilnya
2. Rakyat yang berhak memilih dibenarkan secara langsung memilih wakil-wakilnya
3. Rakyat sebagai kelompok individu mempunyai hak yang sama dalam pemilihan
4. Rakyat mempunyai hak pilih langsung menyatakan pilihannya tanpa perantara

18. Koloni merupakan:
1. Wilayah jajahan negara-negara yang kalah Perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang menang perang
2. Suatu negara yang menjadi jajahan dari negara lain
3. Negara yang menyerahkan urusan hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, serta dalam negeri kepada negara pelindung
4. Negara yang urusan politik, hukum, dan pemerintahan masih tergantung pada negara yang menjajahnya

19. Pengaruh globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang politik, antara lain:
1. Makin menguatnya paham liberalisme
2. Melemahnya ideologi komunis dalam kehidupan sosial politik
3. Menguatnya sistem pemerintahan demokratis
4. Menguatnya jaminan dan tuntutan-tuntutan penegakan HAM

20. Dalam UUD 1945 juga ditentukan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights), yaitu:
1. Hak untuk memilih
2. Hak beragama
3. Hak untuk dipilih
4. Hak untuk tidak disiksa

21. Istilah globalisasi sering diidentikkan dengan …

22. Salah satu unsur penting dalam persyaratan pembuatan perjanjian internasional adalah …

23. Pemilihan umum anggota DPD dilakukan dengan menggunakan ….

24. Masa jabatan kepala desa adalah …

25. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh DPR kepada MPR setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan untuk memeriksa, mengadili dan memutus kepada …

26. Yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah …

27. Kepala daerah sebagai salah satu unsur pemerintah daerah mempunyai fungsi …

28. Dari tiga Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia, dua diantaranya menganut sistem parlementer dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu UUDS 1950 dan Konstitusi RIS, yang dapat dilihat dari cirinya …

29. Alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah …

30. Pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu adalah model pemerintahan …

31. Perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk didasarkan atas …

32. Bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disebut …

33. Apabila sistem multipartai diterapkan dengan sistem pemerintahan parlementer, akan tampak kekuasaan legislatif berada diatas eksekutif
SEBAB
Negara akan lebih stabil jika diperoleh mayoritas partai yang akan menguasai pemerintahan

34. Berdasarkan Pasal 7B Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, bahwa prosedur awal pemakzulan (impeachment) adalah adanya rekomendasi politik dari DPR kepada Mahkamah Konstitusi
SEBAB
Mahkamah Konstitusi memang berwenang memberhentikan Presiden

35. Sistem pemerintahan yang dianut oleh UUDS 1950 adalah sistem parlementer
SEBAB
Ciri parlementer dalam UUD 1950 dapat dilihat dari Pasal 84 UUDS 1950 yang berbunyi presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat

36. Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawasan eksternal dari lembaga peradilan
SEBAB
Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat mandiri yang mempunyai wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim

37. Tujuan Pemilihan Umum antara lain …
1. Menyeleksi kader-kader pemimpin negara
2. Melaksanakan Kedaulatan Rakyat
3. Memasyarakatkan kesadaran negara berkonstitusi
4. Melaksanakan hak asasi warga negara

38. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili untuk menguji UU terhadap UUD …
1. Pada tingkat pertama dan terakhir
2. Positive legislator
3. Putusannya bersifat final
4. Putusannya tidak langsung mengikat

39. Sistem pemerintahan yang dianut Konstitusi RIS adalah Sistem Parlementer Kabinet Semu (Quasi Parlementer), terlihat dari cirinya …
1. Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh Presiden
2. Pertanggungjawaban menteri baik secara perorangan maupun bersama adalah kepada DPR
3. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
4. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden

40. Walaupun UUD satu negara berbeda dengan negara lain, kalau diperhatikan secara cermat ada ciri-ciri yang sama yakni memuat ketentuan-ketentuan mengenai …
1. Organisasi negara
2. Prosedur merubah UUD
3. Hak-hak asasi manusia
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD