Mini TO Bela Negara 3 2026

Anda punya waktu 30 menit untuk mengerjakan 30 soal. Kerjakan dengan jujur sebab ini bahan evaluasi kalian. Anda punya kesempatan tiga kali pengerjaan.Kerjakan di laptop atau tablet agar lebih optimal secara tampilan. Kalian yang mau gabung bimbel UPN 2026 boleh banget! Kalian bisa klik di sini

The number of attempts remaining is 6

Isi dulu data diri yaah

1 / 30

1. Dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia pasca amandemen UUD 1945, salah satu karakteristik utama yang membedakannya dari sistem parlementer adalah dalam hal pertanggungjawaban eksekutif. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan perbedaan tersebut adalah …

A. Dalam sistem presidensial, presiden bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya yang diajukan oleh mayoritas anggota legislatif kapan saja

B. Dalam sistem presidensial, presiden dan parlemen dipilih melalui mekanisme yang berbeda sehingga keduanya memiliki legitimasi demokratis yang setara dan independen satu sama lain

C. Dalam sistem presidensial, masa jabatan presiden tidak dibatasi selama mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen dan rakyat menyatakan kepuasan melalui survei berkala

D. Dalam sistem presidensial, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen melainkan langsung kepada rakyat selaku pemberi mandat, sehingga posisinya tidak dapat dijatuhkan hanya karena perbedaan kebijakan dengan parlemen

E. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kewenangan membubarkan parlemen kapan saja apabila terjadi kebuntuan legislasi yang mengancam stabilitas pemerintahan dan kelangsungan pembangunan nasional

2 / 30

2. Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami penguatan signifikan pasca amandemen UUD 1945. Mekanisme yang paling mencerminkan penerapan prinsip checks and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia saat ini adalah …

A. Mahkamah Agung berwenang membatalkan seluruh produk legislasi DPR yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional meskipun tidak diminta oleh pihak manapun

B. DPR memiliki hak budget, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, sementara Presiden memiliki hak veto atas rancangan undang-undang yang diajukan DPR

C. Presiden dapat membubarkan DPR jika legislatif dinilai tidak produktif, sedangkan DPR dapat memakzulkan Presiden melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR

D. Seluruh kebijakan Presiden harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan DPR sebelum dapat diimplementasikan agar tidak terjadi penyimpangan dari kehendak rakyat yang diwakili legislatif

E. Komisi Yudisial berwenang mengevaluasi seluruh kebijakan eksekutif dan produk legislatif untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia

3 / 30

3. Konsep desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia diatur melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks bela negara, ancaman yang paling serius terhadap efektivitas desentralisasi bagi keutuhan NKRI adalah …

A. Terlalu banyaknya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah pusat sehingga daerah tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengelola potensi lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah

B. Minimnya anggaran yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertinggal sehingga kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa terus melebar dari tahun ke tahun tanpa ada solusi struktural yang memadai

C. Terlalu dominannya peran DPRD dalam mengawasi kebijakan kepala daerah sehingga eksekutif daerah tidak memiliki ruang gerak yang cukup untuk mengimplementasikan program pembangunan secara efektif dan efisien

D. Ketergantungan fiskal daerah yang berlebihan pada dana transfer pusat tanpa disertai kapasitas administratif lokal yang memadai menyebabkan layanan publik tidak optimal dan potensi daerah tidak dapat dimaksimalkan

E. Desentralisasi yang tidak diikuti dengan penguatan kapasitas aparatur daerah dan mekanisme akuntabilitas yang kuat berpotensi melahirkan raja-raja kecil di daerah yang justru mengancam keutuhan dan solidaritas NKRI

4 / 30

4. Teori kontrak sosial (social contract) yang menjadi landasan legitimasi pemerintahan modern dikembangkan oleh beberapa filsuf besar. Perbedaan mendasar antara pandangan John Locke dan Thomas Hobbes tentang kontrak sosial yang paling relevan bagi sistem pemerintahan demokratis Indonesia adalah …

A. Locke berpandangan bahwa manusia pada dasarnya rasional dan memiliki hak-hak alamiah yang tidak dapat dicabut oleh negara, sehingga pemerintah yang melanggar hak-hak tersebut dapat dilawan, sementara Hobbes membenarkan kekuasaan absolut demi menghindari chaos

B. Hobbes berpandangan bahwa manusia pada dasarnya baik dan hanya butuh sedikit regulasi dari negara, sedangkan Locke meyakini manusia pada hakikatnya jahat sehingga membutuhkan kekuasaan yang kuat untuk mengendalikan naluri destruktifnya

C. Locke mendukung sistem monarki konstitusional sebagai bentuk ideal pemerintahan, sementara Hobbes justru mendukung sistem republik demokratis dengan pemilihan umum sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang paling legitimate

D. Keduanya sepakat bahwa kontrak sosial harus menghasilkan penguasa yang memiliki kekuasaan absolut tanpa batas, namun berbeda dalam hal siapa yang berhak memegang kekuasaan tersebut dalam masyarakat yang terorganisasi

E. Rousseau menolak seluruh gagasan Locke dan Hobbes tentang kontrak sosial karena menurutnya kedaulatan rakyat tidak dapat didelegasikan kepada siapapun termasuk kepada pemerintah yang dipilih melalui pemilihan umum

5 / 30

5. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019, urutan yang benar dari tertinggi hingga terendah adalah …

A. UUD 1945 — Ketetapan MPR — Peraturan Presiden — UU/Perppu — PP — Peraturan Daerah Provinsi — Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

B. UUD 1945 — UU/Perppu — Ketetapan MPR — PP — Peraturan Presiden — Peraturan Daerah Provinsi — Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

C. UUD 1945 — Ketetapan MPR — UU/Perppu — PP — Peraturan Presiden — Peraturan Daerah Provinsi — Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

D. Ketetapan MPR — UUD 1945 — UU/Perppu — PP — Peraturan Presiden — Peraturan Daerah Provinsi — Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

E. UUD 1945 — Ketetapan MPR — UU/Perppu — Peraturan Presiden — PP — Peraturan Daerah Provinsi — Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

6 / 30

6. Good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan prinsip yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan negara modern. Di antara berbagai prinsip good governance, prinsip yang paling mendasar dalam konteks pemberantasan korupsi dan penguatan bela negara di bidang pemerintahan adalah …

A. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya negara tanpa memandang proses yang digunakan selama tujuan pembangunan nasional dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN

B. Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan negara yang memungkinkan masyarakat sipil untuk mengawasi penggunaan sumber daya publik dan meminta pertanggungjawaban pejabat yang menyalahgunakan kewenangan

C. Sentralisasi pengambilan keputusan di tangan eksekutif pusat agar konsistensi kebijakan nasional dapat terjaga dan duplikasi program antar kementerian yang selama ini membuang sumber daya dapat dieliminasi

D. Partisipasi aktif sektor swasta dalam penyelenggaraan layanan publik melalui skema kemitraan pemerintah-swasta yang memungkinkan inovasi dan efisiensi berbasis mekanisme pasar tanpa intervensi birokrasi berlebihan

E. Supremasi militer atas birokrasi sipil dalam situasi darurat nasional agar pengambilan keputusan yang cepat dan terkoordinasi dapat dilakukan tanpa hambatan prosedural yang memperlambat respons negara

7 / 30

7. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam konteks pemerintahan demokratis dan bela negara, fungsi judicial review yang dijalankan MK terhadap undang-undang memiliki signifikansi terpenting, yaitu …

A. Memberikan kewenangan kepada MK untuk membatalkan seluruh kebijakan eksekutif yang dinilai bertentangan dengan kepentingan rakyat berdasarkan petisi yang diajukan oleh minimal 100.000 warga negara Indonesia

B. Memungkinkan MK untuk mengganti pasal-pasal undang-undang yang dinilai tidak efektif dengan ketentuan baru yang lebih progresif tanpa harus melalui proses legislasi di DPR yang panjang dan melelahkan

C. Mengizinkan MK untuk menangguhkan implementasi kebijakan pemerintah yang sedang ditinjau dan memberikan putusan sela yang bersifat mengikat selama proses pemeriksaan berlangsung di ruang sidang

D. Menjamin bahwa tidak ada produk legislasi yang dapat bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, sehingga hak-hak konstitusional warga negara terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan legislatif

E. Memberikan landasan hukum bagi warga negara untuk menggugat kebijakan pemerintah daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dalam hierarki norma

8 / 30

8. Otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perbedaan mendasar antara asas desentralisasi dengan dekonsentrasi dalam kerangka pemerintahan daerah adalah …

A. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan beserta sumber daya dan tanggung jawabnya kepada daerah otonom, sementara dekonsentrasi hanya pelimpahan wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada instansi vertikal di daerah

B. Dekonsentrasi adalah penyerahan wewenang penuh termasuk pembiayaan dan tanggung jawab kepada daerah otonom, sedangkan desentralisasi hanya berupa penugasan kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat tertentu

C. Asas desentralisasi hanya berlaku untuk pemerintah provinsi sedangkan dekonsentrasi berlaku untuk pemerintah kabupaten dan kota, sehingga keduanya memiliki cakupan administratif yang berbeda dalam sistem pemerintahan daerah

D. Desentralisasi dan dekonsentrasi pada dasarnya memiliki makna yang sama, namun berbeda dalam hal sumber pembiayaannya di mana desentralisasi menggunakan APBD sedangkan dekonsentrasi menggunakan dana alokasi khusus

E. Dekonsentrasi lebih luas cakupannya karena mencakup seluruh bidang pemerintahan termasuk pertahanan dan keamanan, sedangkan desentralisasi hanya mencakup urusan konkuren yang disepakati antara pusat dan daerah

9 / 30

9. Sistem multipartai yang dianut Indonesia dalam pemilu pasca reformasi memiliki implikasi signifikan terhadap stabilitas pemerintahan. Tantangan utama sistem multipartai ekstrem bagi efektivitas pemerintahan presidensial di Indonesia dalam perspektif ilmu pemerintahan adalah …

A. Terlalu banyaknya calon presiden yang berkompetisi dalam pemilu menyulitkan pemilih untuk menentukan pilihan yang tepat sehingga legitimasi presiden terpilih selalu dipertanyakan oleh pihak yang kalah dalam kontestasi

B. Proliferasi partai politik mempersulit pembentukan koalisi yang stabil karena masing-masing partai memiliki kepentingan sempit yang berbeda-beda sehingga sulit mencapai konsensus dalam penetapan agenda pembangunan nasional

C. Sistem multipartai menyebabkan fragmentasi suara yang mempersulit terbentuknya mayoritas di parlemen, sehingga presiden sering menghadapi divided government yang menghambat efektivitas pemerintahan dan produktivitas legislasi

D. Terlalu banyak partai membuat biaya penyelenggaraan pemilu menjadi sangat mahal sehingga anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk program kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur tersedot untuk keperluan demokrasi

E. Multipartai ekstrem menyuburkan politik transaksional dan patron-klien yang melemahkan kualitas demokrasi substantif karena partai lebih fokus pada distribusi rente kekuasaan daripada pengembangan program berbasis ideologi yang jelas

10 / 30

10. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran krusial dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal keuangan negara. Dalam konteks bela negara di bidang pemerintahan, fungsi BPK yang paling menentukan bagi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah …

A. BPK berwenang untuk menghentikan pelaksanaan anggaran kementerian yang dinilai tidak sesuai dengan rencana kerja pemerintah dan merekomendasikan penggantian pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpangan tersebut

B. BPK memiliki kewenangan untuk menetapkan kerugian negara secara final dan menghukum langsung pejabat yang terbukti melakukan korupsi tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit

C. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, kemudian menyerahkan hasilnya kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing

D. BPK berwenang mengaudit seluruh lembaga swasta yang menerima pembiayaan dari APBN dan APBD termasuk kontraktor pemerintah serta memberikan sanksi administratif langsung atas temuan penyimpangan yang ditemukan

E. BPK memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana terhadap pejabat negara yang terbukti merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit yang telah dinyatakan final dan berkekuatan hukum tetap

11 / 30

11. Dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia, hubungan antara gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan gubernur sebagai kepala daerah provinsi mencerminkan dua fungsi yang berbeda. Implikasi dari dualisme peran gubernur tersebut bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah …

A. Gubernur sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayahnya dan memimpin pemerintahan provinsi otonom, sehingga menjadi simpul koordinasi antara kepentingan pusat dan daerah

B. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk membatalkan seluruh peraturan daerah kabupaten dan kota yang dinilai bertentangan dengan kebijakan nasional tanpa memerlukan proses hukum formal apapun

C. Dualisme peran gubernur menyebabkan konflik kepentingan yang permanen antara kebutuhan daerah dan kebijakan pusat sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selalu terganggu oleh tarik-menarik kepentingan

D. Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur memiliki kewenangan lebih tinggi dibandingkan bupati dan wali kota dalam seluruh bidang pemerintahan termasuk mengalokasikan anggaran APBD kabupaten dan kota sesuai arahan pusat

E. Peran ganda gubernur menjadikannya otoritas tunggal yang bertanggung jawab penuh atas seluruh urusan pemerintahan di tingkat provinsi sehingga tidak ada mekanisme pengawasan horizontal yang efektif dari lembaga lain

12 / 30

12. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen yang memiliki kewenangan khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dalam perspektif bela negara, keberadaan KPK yang kuat dan independen sangat penting karena …

A. KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih seluruh kasus pidana yang sedang ditangani kepolisian dan kejaksaan apabila dinilai bahwa kedua lembaga tersebut tidak mampu menyelesaikannya dengan cepat dan profesional

B. KPK berwenang menetapkan tersangka kepala daerah tanpa memerlukan izin dari Presiden atau Menteri Dalam Negeri sehingga proses hukum dapat berjalan tanpa hambatan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan

C. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menggerogoti kedaulatan negara dari dalam, melemahkan pelayanan publik, dan menghambat pembangunan nasional, sehingga pemberantasannya merupakan wujud nyata bela negara di bidang pemerintahan

D. KPK memiliki kewenangan eksklusive untuk menuntut dan mengadili seluruh perkara korupsi di Indonesia tanpa perlu koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan yang selama ini dinilai rentan terhadap intervensi kekuasaan

E. Independensi KPK dari campur tangan eksekutif menjamin bahwa seluruh pejabat pemerintah dari presiden hingga kepala desa dapat diperiksa dan diproses hukum atas dasar dugaan korupsi tanpa ada yang kebal hukum

13 / 30

13. Reformasi birokrasi merupakan agenda penting pemerintahan Indonesia yang bertujuan mewujudkan aparatur negara yang bersih, kompeten, dan melayani. Hambatan struktural terbesar yang menghambat keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia dalam perspektif tata kelola pemerintahan adalah …

A. Rendahnya gaji aparatur sipil negara di seluruh tingkatan yang menyebabkan rekrutmen tidak mampu menarik talenta terbaik bangsa sehingga kualitas pelayanan publik tidak pernah mencapai standar internasional yang diharapkan

B. Terlalu luasnya wilayah Indonesia sehingga distribusi aparatur yang kompeten tidak merata antara pusat dan daerah, menyebabkan kualitas layanan publik sangat berbeda antara daerah perkotaan dan pedesaan terpencil

C. Minimnya anggaran pelatihan aparatur sipil negara yang membatasi kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial pegawai sesuai dengan tuntutan pelayanan publik modern berbasis digital

D. Sistem merit yang belum sepenuhnya diterapkan, budaya patronase politik dalam pengisian jabatan, serta mentalitas birokrasi yang berorientasi dilayani bukan melayani, sehingga profesionalisme dan integritas ASN sulit diwujudkan

E. Terlalu banyaknya regulasi yang mengatur birokrasi dari berbagai tingkatan pemerintahan sehingga aparatur negara lebih sibuk memenuhi kewajiban administratif pelaporan daripada fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat

14 / 30

14. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem NKRI menganut prinsip kesatuan namun dengan pengakuan atas keberagaman daerah. Dalam konteks bela negara, permasalahan hubungan pusat-daerah yang paling berpotensi mengancam integrasi nasional adalah …

A. Terlalu seringnya pergantian kepala daerah melalui pemilukada yang menyebabkan inkonsistensi kebijakan pembangunan daerah dan menghambat implementasi program jangka panjang yang membutuhkan kontinuitas kepemimpinan

B. Rendahnya kapasitas fiskal daerah-daerah tertinggal yang menyebabkan ketergantungan total pada dana transfer pusat sehingga kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat berkembang

C. Terlalu dominannya partai politik nasional dalam penentuan calon kepala daerah sehingga kepentingan lokal tidak terwakili dengan baik dan kebijakan daerah cenderung mengikuti kepentingan pusat partai yang tidak relevan

D. Kesenjangan fiskal dan pembangunan yang mencolok antara daerah kaya sumber daya alam dengan daerah miskin, ditambah persepsi ketidakadilan dalam distribusi hasil kekayaan alam, dapat memicu sentimen separatisme dan disintegrasi

E. Proliferasi pemekaran daerah yang tidak didasarkan pada kajian akademis yang matang menyebabkan terbentuknya daerah-daerah otonom baru yang tidak viable secara fiskal dan administratif sehingga menjadi beban keuangan negara

15 / 30

15. Sistem pemilu di Indonesia mengalami evolusi signifikan dari masa ke masa. Dalam konteks demokrasi dan bela negara, kelemahan mendasar dari penerapan sistem pemilu proporsional terbuka yang digunakan Indonesia untuk pemilihan anggota legislatif adalah …

A. Sistem proporsional terbuka menguntungkan partai-partai kecil karena kursi dibagi proporsional sehingga fragmentasi parlemen tidak dapat dihindari dan koalisi yang stabil sangat sulit untuk dibangun pasca pemilu

B. Tingginya biaya kampanye yang harus ditanggung secara individual oleh calon anggota legislatif mendorong praktik politik uang dan transaksional yang merusak integritas proses demokratis serta kualitas perwakilan rakyat

C. Pemilih sulit mengenal seluruh kandidat dalam daerah pemilihan yang luas sehingga pilihan sering didasarkan pada ketenaran atau kemampuan finansial kandidat bukan pada kompetensi dan rekam jejak yang sesungguhnya

D. Sistem proporsional terbuka membuat partai kehilangan kontrol atas anggota legislatifnya karena loyalitas anggota lebih kepada pemilih personal daripada kepada partai sehingga disiplin fraksi di parlemen melemah

E. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang terlalu rendah memungkinkan terlalu banyak partai masuk ke DPR sehingga koalisi pemerintahan menjadi tidak stabil dan rentan terhadap manuver kepentingan sempit

16 / 30

16. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) No. 20 Tahun 2023 menekankan pentingnya netralitas ASN dalam proses politik. Dalam perspektif bela negara dan tata kelola pemerintahan, urgensi netralitas ASN yang paling mendasar bagi kualitas demokrasi Indonesia adalah …

A. Netralitas ASN diperlukan semata-mata untuk mencegah terjadinya konflik internal di lingkungan instansi pemerintah yang dapat mengganggu produktivitas kerja dan pelayanan publik kepada masyarakat yang membutuhkan

B. Netralitas ASN memudahkan pemerintah dalam melakukan mutasi dan rotasi pegawai lintas kementerian karena tidak ada kepentingan politik yang menghambat penempatan aparatur sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan

C. Netralitas ASN diperlukan agar birokrasi tidak terpengaruh kepentingan kelompok tertentu sehingga efisiensi penganggaran dapat ditingkatkan dan pemborosan sumber daya publik dapat diminimalkan secara sistematis

D. ASN yang netral memastikan bahwa mesin birokrasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik pemenang pemilu, sehingga kompetisi elektoral berlangsung setara dan pemerintahan dapat bekerja profesional lintas pergantian kepemimpinan

E. Netralitas ASN diperlukan agar pemerintah dapat merekrut tenaga ahli dari sektor swasta tanpa hambatan kepentingan politik internal yang selama ini menghambat masuknya talenta terbaik ke dalam struktur birokrasi nasional

17 / 30

17. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga. Dalam kerangka akuntabilitas pemerintahan daerah, mekanisme pengawasan yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan kepala daerah adalah …

A. Pengawasan represif dari pemerintah pusat melalui pembatalan seluruh peraturan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional sebagai instrumen utama menjaga konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah

B. Pengawasan eksklusif dari TNI dan Polri sebagai lembaga yang paling mampu bertindak tegas dan cepat dalam menghentikan penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar

C. Kombinasi pengawasan internal melalui inspektorat daerah, pengawasan eksternal oleh BPK, pengawasan legislatif oleh DPRD, dan pengawasan masyarakat sipil yang aktif merupakan sistem paling komprehensif dan saling melengkapi

D. Penyerahan seluruh fungsi pengawasan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga paling independen dan berintegritas yang tidak rentan terhadap pengaruh kepentingan politik lokal maupun nasional

E. Penguatan peran Ombudsman di seluruh daerah sebagai instrumen utama pengawasan karena Ombudsman memiliki akses langsung ke masyarakat dan dapat merespons aduan pelayanan publik yang buruk secara lebih cepat

18 / 30

18. Kebijakan fiskal pemerintah memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional. Dalam perspektif bela negara di bidang ekonomi-pemerintahan, kebijakan fiskal yang paling tepat untuk mendukung ketahanan nasional sambil menjaga kesinambungan fiskal adalah …

A. Mengalokasikan anggaran pertahanan yang memadai, memperkuat sistem perlindungan sosial untuk kelompok rentan, dan menginvestasikan belanja produktif di sektor strategis yang memperkuat kemandirian ekonomi nasional dalam jangka panjang

B. Memaksimalkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan tanpa mempertimbangkan dampak jangka pendek terhadap daya beli masyarakat dan iklim investasi yang dapat mengurangi lapangan kerja

C. Mengurangi defisit anggaran secara drastis melalui pemangkasan belanja sosial dan subsidi demi menjaga kepercayaan investor asing terhadap stabilitas ekonomi makro Indonesia di tengah ketidakpastian global

D. Memprioritaskan pembayaran utang luar negeri sebagai komitmen utama kebijakan fiskal agar rating kredit Indonesia meningkat dan biaya pinjaman baru dapat ditekan serendah mungkin untuk program pembangunan berikutnya

E. Memfokuskan seluruh belanja negara pada pembangunan infrastruktur fisik karena multiplier effect-nya paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dibandingkan jenis belanja produktif lainnya

19 / 30

19. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan DPR yang paling relevan dalam konteks mencegah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif adalah …

A. Hak DPR untuk membentuk panitia khusus yang memeriksa kebijakan kementerian tertentu dan memberikan rekomendasi yang mengikat kepada presiden tentang pergantian pejabat yang dinilai tidak kompeten atau bermasalah

B. Kewenangan DPR untuk membekukan anggaran kementerian yang kebijakan-kebijakannya dianggap kontroversial sebagai instrumen tekanan agar pemerintah merevisi kebijakan sesuai dengan kehendak mayoritas di parlemen

C. Hak DPR untuk menetapkan sendiri kebijakan pemerintahan di bidang-bidang tertentu apabila presiden dinilai tidak responsif terhadap aspirasi rakyat yang telah disampaikan melalui saluran legislatif yang resmi

D. Penggunaan hak interpelasi untuk meminta keterangan, hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan, dan hak menyatakan pendapat sebagai mekanisme konstitusional pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang bermasalah

E. Pembentukan komisi-komisi DPR yang secara eksklusif bermitra dengan kementerian tertentu dan memiliki kewenangan mengintervensi keputusan administratif di tingkat dirjen dan kepala badan pemerintahan non-kementerian

20 / 30

20. Reformasi administrasi publik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (New Public Service) berbeda secara paradigmatik dari model birokrasi tradisional Weberian. Perbedaan paling mendasar antara kedua paradigma tersebut dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang melayani adalah …

A. Paradigma New Public Service menempatkan warga negara sebagai pelanggan (customer) yang harus dilayani sesuai standar kepuasan minimum, sementara birokrasi Weberian menekankan kepatuhan pada hierarki dan prosedur formal

B. New Public Service mengutamakan nilai demokrasi, keadilan, dan kepentingan publik di mana warga adalah pemilik negara yang berdaulat bukan sekedar pelanggan, sementara birokrasi Weberian menitikberatkan pada otoritas hierarkis dan keseragaman

C. Birokrasi Weberian mengedepankan efisiensi berbasis mekanisme pasar dan kompetisi antar unit pemerintah, sedangkan New Public Service lebih menekankan pada standarisasi prosedur dan konsistensi penerapan peraturan secara merata

D. Birokrasi Weberian lebih cocok diterapkan di negara berkembang karena menekankan disiplin dan kontrol atas aparatur, sementara New Public Service lebih sesuai untuk negara maju yang memiliki kapasitas administratif tinggi

E. Paradigma New Public Management yang merupakan evolusi dari New Public Service justru lebih relevan untuk Indonesia karena menekankan outsourcing layanan publik kepada sektor swasta yang lebih efisien dari birokrasi pemerintah

21 / 30

21. Pelayanan publik merupakan salah satu indikator kualitas pemerintahan yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam konteks bela negara di bidang pemerintahan, pernyataan yang paling tepat tentang hubungan antara kualitas pelayanan publik dan ketahanan nasional adalah …

A. Kualitas pelayanan publik yang buruk hanya berdampak pada kepuasan masyarakat di tingkat lokal dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan nasional selama kebutuhan pertahanan dan keamanan diprioritaskan

B. Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak ada kaitannya dengan ketahanan nasional karena ketahanan nasional ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan militer dan stabilitas politik bukan oleh kualitas birokrasi sipil

C. Pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan merata memperkuat legitimasi negara di mata warganya, mengurangi sentimen ketidakpuasan yang dapat dieksploitasi oleh kelompok separatis, dan memperkuat ikatan emosional warga dengan NKRI

D. Pelayanan publik yang baik hanya relevan di daerah perkotaan yang sudah maju karena masyarakat perdesaan lebih membutuhkan bantuan langsung berupa subsidi dan bantuan sosial tunai daripada peningkatan kualitas birokrasi

E. Investasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik harus selalu didahulukan di atas belanja pertahanan karena korelasi antara kualitas layanan pemerintah dan kepuasan warga terbukti lebih tinggi dari investasi militer

22 / 30

22. Kewenangan pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan absolut yang tidak dapat diserahkan kepada daerah. Dalam perspektif sistem pemerintahan dan bela negara, alasan paling mendasar mengapa urusan pertahanan tetap menjadi kewenangan eksklusif pemerintah pusat adalah …

A. Pemerintah pusat memiliki anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan pemerintah daerah sehingga hanya pemerintah pusat yang mampu membiayai pengadaan alutsista modern yang dibutuhkan oleh angkatan bersenjata Indonesia

B. Tentara Nasional Indonesia secara historis selalu berada di bawah komando pemerintah pusat sehingga perubahan struktur komando ke daerah akan mengganggu tradisi dan budaya organisasi yang telah terbentuk selama puluhan tahun

C. Negara-negara tetangga Indonesia akan memprotes jika pertahanan diserahkan ke daerah karena hal itu akan membingungkan peta komando militer regional Asia Tenggara dan berpotensi menimbulkan konflik batas wilayah baru

D. Anggaran pertahanan yang besar dan teknologi alutsista yang kompleks membutuhkan manajemen terpusat yang hanya dapat dilakukan secara efektif oleh kementerian pertahanan dengan dukungan anggaran APBN yang terkonsolidasi

E. Pertahanan negara menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI secara keseluruhan yang tidak dapat dipecah-pecah berdasarkan batas administratif daerah, sehingga membutuhkan komando terpadu di bawah otoritas pemerintah pusat

23 / 30

23. Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks bela negara dan pemerintahan yang bersih, kewenangan Ombudsman yang paling penting bagi perlindungan hak-hak warga negara dalam memperoleh pelayanan publik adalah …

A. Ombudsman berwenang memberhentikan langsung aparatur sipil negara yang terbukti melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan publik tanpa harus melalui proses disiplin internal yang panjang dan tidak transparan

B. Ombudsman berwenang untuk merekomendasikan perbaikan dan memberikan sanksi administratif kepada instansi yang melakukan maladministrasi, serta menerima laporan dari siapapun tanpa biaya sebagai saluran pengaduan masyarakat

C. Ombudsman memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan administratif pejabat pemerintah yang dinilai merugikan warga negara dan menggantikannya dengan keputusan baru yang lebih adil dan sesuai ketentuan hukum

D. Ombudsman berwenang melakukan penyidikan mandiri atas dugaan korupsi dalam pelayanan publik dan menyerahkan berkas perkaranya langsung kepada pengadilan tanpa harus berkoordinasi dengan kepolisian atau kejaksaan

E. Ombudsman memiliki kewenangan legislasi terbatas untuk merekomendasikan revisi regulasi pelayanan publik kepada DPR apabila ditemukan aturan yang secara sistematis menciptakan hambatan dalam akses layanan bagi masyarakat

24 / 30

24. Sistem merit dalam manajemen ASN menekankan rekrutmen dan promosi berdasarkan kompetensi bukan koneksi atau afiliasi politik. Dalam perspektif bela negara di bidang pemerintahan, urgensi penerapan sistem merit yang paling mendasar bagi ketahanan negara adalah …

A. Sistem merit akan meningkatkan kepuasan kerja ASN karena mereka merasa dihargai berdasarkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan, sehingga produktivitas dan motivasi kerja aparatur pemerintah secara keseluruhan meningkat

B. Sistem merit memungkinkan penghematan anggaran belanja pegawai karena rekrutmen berdasarkan kompetensi menghasilkan aparatur yang lebih produktif per unit biaya dibandingkan rekrutmen berbasis koneksi yang tidak terukur

C. Penerapan sistem merit mencegah terjadinya diskriminasi dalam rekrutmen ASN sehingga seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkarir di sektor publik tanpa terhalang oleh perbedaan latar belakang sosial

D. ASN yang kompeten, profesional, dan berintegritas merupakan fondasi birokrasi yang mampu mengimplementasikan kebijakan pembangunan secara efektif, melayani masyarakat dengan prima, dan memperkuat ketahanan negara dari dalam

E. Sistem merit memberikan kepastian hukum bagi ASN dalam hal jenjang karir sehingga aparatur tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengurus promosi jabatan dan dapat fokus penuh pada penyelesaian tugas pokoknya

25 / 30

25. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Permasalahan mendasar dalam sistem perimbangan keuangan yang paling mengancam keadilan antardaerah adalah …

A. Formula DAU yang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah secara proporsional menyebabkan daerah dengan beban pelayanan tinggi namun potensi pendapatan rendah secara struktural selalu kekurangan dana

B. Besarnya proporsi DBH yang diterima daerah kaya sumber daya alam tanpa mekanisme redistribusi yang kuat kepada daerah miskin memperlebar ketimpangan antardaerah dan menciptakan kecemburuan sosial yang berpotensi memicu disintegrasi

C. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyerap DAK secara optimal karena keterbatasan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan proyek menyebabkan anggaran sering dikembalikan ke pusat sehingga layanan publik tidak optimal

D. Terlalu bergantungnya daerah pada transfer dari pusat karena Pendapatan Asli Daerah yang rendah menyebabkan daerah tidak memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi lokal secara mandiri dan inovatif

E. Minimnya transparansi dalam proses alokasi DAK yang sering dipengaruhi oleh lobi politik anggota DPR dari daerah tertentu menyebabkan distribusi anggaran tidak selalu mencerminkan prioritas kebutuhan pembangunan yang sesungguhnya

26 / 30

26. Hubungan sipil-militer (civil-military relations) merupakan salah satu dimensi penting dalam sistem pemerintahan demokratis. Dalam perspektif bela negara dan demokrasi, prinsip supremasi sipil atas militer yang paling mendasar dalam konteks Indonesia pasca reformasi adalah …

A. TNI memiliki kewenangan otonom dalam menentukan anggaran pertahanan tanpa perlu melalui persetujuan DPR agar keperluan modernisasi alutsista tidak terhambat oleh politisasi legislatif yang sering memperlambat pengambilan keputusan

B. Komandan militer tertinggi memiliki hak veto terhadap kebijakan presiden di bidang keamanan nasional apabila kebijakan tersebut dinilai membahayakan integritas dan eksistensi institusi militer sebagai penjaga kedaulatan negara

C. Supremasi sipil berarti militer memiliki representasi proporsional di seluruh lembaga negara termasuk DPR dan kabinet agar kepentingan pertahanan selalu terwakili dalam setiap keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah

D. Kebijakan pertahanan dan keamanan ditetapkan oleh otoritas sipil yang dipilih secara demokratis dengan TNI bertindak sebagai pelaksana profesional, bukan sebagai penentu arah kebijakan yang melampaui mandatnya sebagai alat negara

E. Presiden sebagai panglima tertinggi TNI dapat mendelegasikan seluruh kewenangan pertahanan kepada Panglima TNI agar komando militer dapat bergerak lebih cepat dan responsif tanpa hambatan dari proses birokrasi sipil

27 / 30

27. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif memiliki implikasi langsung terhadap posisi Indonesia dalam tata kelola global. Dalam perspektif pemerintahan dan bela negara, tantangan terbesar dalam mempertahankan prinsip bebas aktif di era persaingan geopolitik antara AS dan China saat ini adalah …

A. Menjaga keseimbangan strategis antara kepentingan ekonomi yang semakin terikat dengan China sebagai mitra dagang terbesar dan kepentingan keamanan yang masih memerlukan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat dan sekutunya

B. Memprioritaskan keanggotaan Indonesia dalam aliansi militer regional yang dapat memberikan jaminan keamanan kolektif tanpa harus mengorbankan posisi bebas aktif yang selama ini menjadi identitas diplomasi Indonesia

C. Mengurangi ketergantungan pada investasi asing dari kedua negara besar tersebut melalui percepatan pembangunan industri nasional yang mandiri sehingga Indonesia tidak rentan terhadap tekanan ekonomi yang berujung pada tekanan politik

D. Memfokuskan diplomasi Indonesia pada penguatan posisi di ASEAN sebagai platform utama kebijakan luar negeri dan menghindari sama sekali keterlibatan dalam isu-isu yang berpotensi mempertemukan Indonesia secara langsung dengan kepentingan dua kekuatan besar

E. Bergabung dengan Belt and Road Initiative China secara penuh sambil mempertahankan kemitraan komprehensif dengan AS dalam bidang pertahanan karena Indonesia dapat memanfaatkan persaingan keduanya untuk kepentingan pembangunan nasional

28 / 30

28. E-government merupakan transformasi pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi yang semakin masif dikembangkan Indonesia. Dalam konteks bela negara di bidang pemerintahan digital, ancaman terbesar dari implementasi e-government yang perlu diantisipasi adalah …

A. Resistensi aparatur sipil negara generasi lama yang tidak mampu beradaptasi dengan sistem digital sehingga menghambat implementasi e-government dan menurunkan efektivitas pelayanan publik di era transformasi digital

B. Ketidakmerataan akses internet dan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan yang justru memperdalam ketidakadilan dalam akses layanan pemerintah

C. Kerentanan keamanan siber pada sistem e-government yang menyimpan data sensitif warga negara membuka celah bagi aktor jahat baik domestik maupun asing untuk mencuri data, memanipulasi layanan, atau melumpuhkan infrastruktur pemerintahan

D. Investasi besar dalam pengembangan platform e-government yang sering tidak kompatibel antar kementerian menyebabkan pemborosan anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk program pembangunan yang lebih berdampak langsung

E. Ketergantungan pemerintah pada vendor teknologi asing dalam pengembangan sistem e-government menciptakan risiko dependensi teknologi dan potensi backdoor yang mengancam kedaulatan data dan keamanan informasi negara

29 / 30

29. Konflik kepentingan (conflict of interest) dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan ancaman serius bagi integritas dan tata kelola yang baik. Dalam konteks bela negara dan pemerintahan bersih, mekanisme pencegahan konflik kepentingan yang paling komprehensif dan sistemik adalah …

A. Melarang seluruh pejabat pemerintah untuk memiliki bisnis apapun selama masa jabatan termasuk anggota keluarga inti agar tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk membenturkan kepentingan pribadi dengan kepentingan publik

B. Mewajibkan seluruh pejabat untuk mengundurkan diri dari semua jabatan di luar pemerintahan dan menyerahkan pengelolaan aset kepada pihak ketiga yang independen serta menerapkan cooling-off period pasca masa jabatan

C. Menerapkan sistem rotasi jabatan yang cepat setiap enam bulan agar pejabat tidak sempat membangun jaringan kepentingan yang dapat mengompromikan objektivitas keputusan yang dibuatnya dalam menjalankan tugas pemerintahan

D. Menyerahkan seluruh pengawasan konflik kepentingan kepada aparat penegak hukum karena lembaga tersebut memiliki kewenangan investigatif yang cukup untuk mendeteksi dan menindak setiap pelanggaran yang terjadi

E. Kewajiban pelaporan dan pengungkapan aset secara transparan, larangan menerima gratifikasi, mekanisme whistleblowing yang terlindungi, dan penguatan lembaga pengawas independen merupakan sistem pencegahan konflik kepentingan yang paling komprehensif

30 / 30

30. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik dan bela negara, partisipasi aktif warga negara dalam proses kebijakan publik merupakan elemen yang sangat penting. Bentuk partisipasi warga yang paling bermakna dan berdampak nyata bagi perbaikan kualitas pemerintahan adalah …

A. Kepatuhan penuh warga negara terhadap seluruh kebijakan pemerintah tanpa pengecualian sebagai bentuk dukungan terhadap otoritas yang sah dan kontribusi terhadap stabilitas nasional yang menjadi prasyarat pembangunan berkelanjutan

B. Keterlibatan aktif dalam pemilu, pengawasan kebijakan melalui organisasi masyarakat sipil, pemanfaatan mekanisme pengaduan publik, dan kontribusi dalam musyawarah perencanaan pembangunan sebagai wujud kedaulatan rakyat yang substantif

C. Pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu sebagai bentuk partisipasi paling konkret dan terukur yang memungkinkan negara memiliki kapasitas fiskal untuk menjalankan seluruh program pembangunan dan pelayanan publik

D. Mendukung media massa yang kritis terhadap pemerintah sebagai investasi sosial dalam sistem pengawasan demokratis yang menjamin pemerintah selalu bekerja sesuai dengan kepentingan publik dan tidak menyimpang dari mandat rakyat

E. Bergabung dengan partai politik sebagai instrumen paling langsung untuk mempengaruhi kebijakan publik karena hanya melalui partai politik warga negara dapat memiliki akses nyata ke dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan

Your score is

Mini TO Bela Negara 3 2026

Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

More posts

Mini TO UTUL UGM 2026 TPA 17 Part 1 [Soal Asli]

Mini TO Bela Negara 8 2026

UTUL UGM 2026 BAB 3: SOSIOLOGI SOSIALISASI

UTUL UGM 2026 BAB 2: SOSIOLOGI INTERAKSI SOSIAL