TO Bela Negara 5 UPNVY/UPNVJ

1. Selain penghapusan 7 kata Piagam Jakarta, sidang PPKI 18 Agustus 1945 juga mengubah rancangan UUD dalam hal lain yang sangat signifikan, yaitu…

2. Soekarno menyatakan Pancasila dapat ‘diperas’ menjadi Trisila dan Ekasila (Gotong Royong). Konsekuensi hukum pernyataan itu dalam tata negara Indonesia adalah…

3. Sejumlah sejarawan menyanggah klaim Yamin menyampaikan ‘Lima Azas’ pada 29 Mei 1945. Argumen akademik yang paling kuat adalah…

4. Franz Magnis-Suseno membagi ideologi terbuka ke dalam dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Dimensi ‘realita’ berarti…

5. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019, urutan hierarki peraturan yang PALING TEPAT dan LENGKAP di bawah UUD 1945 adalah…

6. Dalam sila ke-4, frasa ‘hikmat kebijaksanaan’ secara filosofis merujuk pada kualitas kepemimpinan yang…

7. Dalam hierarki norma hukum Indonesia, Perpres berkedudukan lebih tinggi dari Permen. Alasan konstitusional yang paling tepat adalah…

8. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga secara teleologis — dari tema utama kemerdekaan sebagai tekad bersama seluruh bangsa — paling mencerminkan nilai Pancasila sila ke-…

9. Hak veto lima anggota tetap DK PBB paling tepat bertentangan dengan sila ke-2 Pancasila karena…

10. Dalam Piagam Jakarta (22 Juni 1945), rumusan sila pertama ditempatkan pada urutan pertama dengan redaksi…

11. Di antara praktik ketatanegaraan berikut, yang paling tepat dikategorikan sebagai ‘konvensi ketatanegaraan’ tak tertulis yang mencerminkan nilai musyawarah Pancasila adalah…

12. Dalam batang tubuh UUD 1945 hasil amandemen, kata ‘Pancasila’ secara eksplisit hanya disebut dalam satu pasal, yaitu…

13. Sistem checks and balances Indonesia pasca reformasi berbeda dari trias politica Montesquieu karena Indonesia menerapkan…

14. Pada perisai Garuda Pancasila, bintang emas melambangkan sila ke-1. Jumlah sudut bintang tersebut adalah…

15. Hubungan antarsila Pancasila bersifat hirarkis sekaligus organis. Pernyataan yang PALING TEPAT menggambarkan hubungan itu adalah…

16. Prasasti Yupa (Kutai, abad ke-4–5 M) sebagai bukti tertua kerajaan Hindu di Nusantara ditulis dalam aksara dan bahasa…

17. Kerajaan Majapahit mencapai puncak wilayah dan pengaruhnya pada masa…

18. Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada pada 1336 M berisi sumpah untuk…

19. Nisan makam bertarikh 1297 M yang ditemukan di Aceh menjadi bukti kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu…

20. Di antara Wali Songo, tokoh yang menyebarkan Islam melalui wayang kulit dan gamelan sehingga berhasil menembus kalangan bangsawan Jawa adalah…

21. Kejatuhan Kesultanan Malaka ke Portugis (1511) berdampak pada Islamisasi Nusantara karena…

22. VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) secara resmi didirikan pada tahun…

23. Tanam Paksa (Cultuurstelsel) Van den Bosch sejak 1830 mewajibkan rakyat…

24. Budi Utomo yang didirikan 20 Mei 1908 oleh Dr. Soetomo pada awalnya berfokus pada…

25. Volksraad (Dewan Rakyat) yang dibentuk Belanda pada 1918 gagal memuaskan aspirasi nasional Indonesia karena…

26. Kongres Perempuan Pertama Indonesia (22 Desember 1928, Yogyakarta) menghasilkan pembentukan organisasi payung perempuan bernama…

27. Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag berlangsung pada…

28. Gelombang reformasi 1998 memuncak setelah penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada…

29. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 dalam Sidang Istimewa MPRS berisi…

30. Pertanggungjawaban Soekarno yang dikenal sebagai ‘Nawaksara’ ditolak MPRS terutama karena…

31. Anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang tidak menyatakan pilihan dalam 3 tahun setelah berusia 18 tahun akan…

32. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi secara tegas TIDAK berwenang untuk…

33. Pertimbangan utama MK dalam Putusan No. 14/PUU-XI/2013 yang memerintahkan Pemilu Serentak mulai 2019 adalah…

34. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, lembaga yang memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi adalah…

35. Perbedaan mendasar ‘constitutional review’ dari ‘judicial review’ adalah bahwa constitutional review…

36. Asas ‘ultra petita’ dalam hukum acara MK memungkinkan MK untuk…

37. Status kelembagaan KPU berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 adalah…

38. Kewenangan DPD berdasarkan UUD 1945 amandemen meliputi berbagai hal, KECUALI…

39. Dalam hukum tata negara, ‘delegasi legislatif’ secara teknis berarti…

40. Konsep ‘negara hukum’ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memiliki sejumlah unsur. Yang BUKAN unsur negara hukum menurut tafsir MK adalah…

41. Syarat usia minimum menjadi calon anggota DPR RI berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 adalah…

42. Proses seleksi anggota Komisi Yudisial berdasarkan ketentuan yang berlaku dilakukan oleh…

43. Jika perda kabupaten/kota bertentangan dengan perda provinsi, konsekuensi yuridis yang paling tepat adalah…

44. Asas ‘nemo judex in causa sua’ paling nyata dilanggar dalam situasi…

45. Kewenangan yang paling membedakan Kejaksaan Agung dari KPK dalam penanganan korupsi adalah…

46. Dalam doktrin pertahanan Indonesia, perbedaan konseptual antara ‘ancaman’ dan ‘gangguan’ adalah…

47. Operasi Militer Selain Perang (OMSP) berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 meliputi berbagai tugas, KECUALI…

48. Perbedaan esensial antara nilai ‘cinta tanah air’ dan nilai ‘kesadaran berbangsa dan bernegara’ adalah…

49. ‘Perang semesta’ berbeda dari ‘perang terbatas’ (limited war) karena perang semesta…

50. ‘Posisi silang’ Indonesia di antara dua samudra dan dua benua memberikan nilai strategis berupa…

51. ‘Kontra-intelijen’ berbeda dari ‘intelijen’ karena kontra-intelijen berfokus pada…

52. Asas ‘proporsionalitas’ dalam penggunaan kekuatan militer berdasarkan hukum humaniter internasional berarti…

53. Dalam pembagian Asta Gatra Ketahanan Nasional, komponen ‘geografi’ dimasukkan ke dalam kelompok…

54. Baik Doktrin Monroe (1823) maupun Doktrin Brezhnev (1968) berkaitan dengan bela negara karena keduanya…

55. Dalam Sistem Pertahanan Semesta, ‘mobilisasi’ dan ‘demobilisasi’ berbeda karena…

56. Konsep ‘keamanan insani’ (human security) UNDP mencakup tujuh dimensi. Yang BUKAN dimensi human security adalah…

57. Perbedaan ‘wilayah udara’ dan ‘ruang angkasa’ dalam hukum internasional yang relevan bagi kedaulatan Indonesia adalah…

58. ‘Perang ekonomi’ merupakan ancaman non-militer yang nyata. Yang BUKAN termasuk tindakan perang ekonomi adalah…

59. Konsep ‘deterrence’ (penangkalan) dalam strategi pertahanan nasional secara definitif berarti…

60. Aspek ‘pertahanan dan keamanan’ termasuk dalam Pancagatra, bukan Trigatra. Implikasi terpenting pengelompokan ini adalah…

61. Bacaan 1 — PPU PBM
Revolusi Industri 4.0 telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan berbagai program digitalisasi sekolah sejak tahun 2020. Namun, implementasi program ini menghadapi tantangan yang tidak kecil: kesenjangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih sangat lebar. Data Kemendikbud tahun 2022 menunjukkan bahwa baru 54% sekolah di Indonesia yang memiliki akses internet yang memadai, sementara di daerah terpencil angka tersebut hanya mencapai 17%.

Paradoksnya, penerapan teknologi tanpa disertai peningkatan kompetensi guru justru dapat memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan. Guru yang tidak terlatih cenderung menggunakan teknologi sekadar sebagai substitusi buku teks digital, bukan sebagai instrumen pedagogis yang transformatif. Akibatnya, potensi teknologi untuk mendorong pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi lintas batas, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis tidak termanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, beberapa sekolah swasta di kota besar telah berhasil mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam kurikulum mereka. Hal ini justru semakin memperlebar jurang antara sekolah negeri dan swasta, serta antara sekolah di kota dan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pengadaan perangkat keras, tetapi juga pada penguatan ekosistem pendidikan secara holistik.

Berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan hubungan antara transformasi digital dan kualitas pendidikan di Indonesia?

62. Bacaan 1 — PPU PBM
Revolusi Industri 4.0 telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan berbagai program digitalisasi sekolah sejak tahun 2020. Namun, implementasi program ini menghadapi tantangan yang tidak kecil: kesenjangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih sangat lebar. Data Kemendikbud tahun 2022 menunjukkan bahwa baru 54% sekolah di Indonesia yang memiliki akses internet yang memadai, sementara di daerah terpencil angka tersebut hanya mencapai 17%.

Paradoksnya, penerapan teknologi tanpa disertai peningkatan kompetensi guru justru dapat memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan. Guru yang tidak terlatih cenderung menggunakan teknologi sekadar sebagai substitusi buku teks digital, bukan sebagai instrumen pedagogis yang transformatif. Akibatnya, potensi teknologi untuk mendorong pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi lintas batas, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis tidak termanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, beberapa sekolah swasta di kota besar telah berhasil mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam kurikulum mereka. Hal ini justru semakin memperlebar jurang antara sekolah negeri dan swasta, serta antara sekolah di kota dan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pengadaan perangkat keras, tetapi juga pada penguatan ekosistem pendidikan secara holistik.

Menurut teks, apakah yang dimaksud dengan penggunaan teknologi sebagai “instrumen pedagogis yang transformatif”?

63. Bacaan 1 — PPU PBM
Revolusi Industri 4.0 telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan berbagai program digitalisasi sekolah sejak tahun 2020. Namun, implementasi program ini menghadapi tantangan yang tidak kecil: kesenjangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih sangat lebar. Data Kemendikbud tahun 2022 menunjukkan bahwa baru 54% sekolah di Indonesia yang memiliki akses internet yang memadai, sementara di daerah terpencil angka tersebut hanya mencapai 17%.

Paradoksnya, penerapan teknologi tanpa disertai peningkatan kompetensi guru justru dapat memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan. Guru yang tidak terlatih cenderung menggunakan teknologi sekadar sebagai substitusi buku teks digital, bukan sebagai instrumen pedagogis yang transformatif. Akibatnya, potensi teknologi untuk mendorong pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi lintas batas, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis tidak termanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, beberapa sekolah swasta di kota besar telah berhasil mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam kurikulum mereka. Hal ini justru semakin memperlebar jurang antara sekolah negeri dan swasta, serta antara sekolah di kota dan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pengadaan perangkat keras, tetapi juga pada penguatan ekosistem pendidikan secara holistik.

Berdasarkan informasi dalam teks, kesimpulan manakah yang paling logis mengenai kebijakan yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang dibahas?

64. Bacaan 2 — PPU PBM
Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab ganda: mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Namun, dalam praktiknya, dua kepentingan ini sering kali bertabrakan.

Deforestasi yang masif selama beberapa dekade terakhir telah mengancam keberlangsungan ekosistem hutan tropis Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan moratorium izin hutan primer sejak 2011, laju deforestasi masih belum menurun secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, praktik korupsi di tingkat daerah, serta tekanan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan dan pertambangan.

Dalam konteks teks di atas, frasa “tanggung jawab ganda” yang disebut dalam paragraf pertama merujuk pada …

65. Bacaan 2 — PPU PBM
Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab ganda: mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Namun, dalam praktiknya, dua kepentingan ini sering kali bertabrakan.

Deforestasi yang masif selama beberapa dekade terakhir telah mengancam keberlangsungan ekosistem hutan tropis Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan moratorium izin hutan primer sejak 2011, laju deforestasi masih belum menurun secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, praktik korupsi di tingkat daerah, serta tekanan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan dan pertambangan.

Berdasarkan teks, faktor manakah yang TIDAK disebutkan sebagai penyebab belum menurunnya laju deforestasi secara signifikan?

66. Text — Bahasa Inggris
The concept of bela negara (state defense) in Indonesia extends far beyond conventional military service. According to Law No. 3 of 2002 on State Defense, every Indonesian citizen bears the responsibility to participate in efforts to defend the nation. This participation, however, is not limited to bearing arms. It encompasses a broad spectrum of civic duties: maintaining national unity, preserving cultural heritage, combating radicalism and extremism, and contributing to national development.

In recent years, the Indonesian government has expanded its bela negara program to include young professionals, students, and civil servants. Participants undergo training that emphasizes five pillars: love of the homeland, national awareness, belief in Pancasila, willingness to sacrifice for the nation, and initial defense capabilities. Critics argue that the program risks militarizing civilian life, while proponents contend that it cultivates a sense of shared responsibility indispensable to national cohesion.

The digital era has introduced new dimensions to the concept of state defense. Cyber threats, disinformation campaigns, and economic espionage now pose as great a danger to national security as conventional military threats. Consequently, digital literacy, critical thinking, and media literacy have become essential components of modern bela negara. A citizen who can identify and counter misinformation is, in this framework, as vital to national defense as a soldier on the battlefield.

According to the text, which of the following best describes the scope of bela negara as defined by Indonesian law?

67. Text — Bahasa Inggris
The concept of bela negara (state defense) in Indonesia extends far beyond conventional military service. According to Law No. 3 of 2002 on State Defense, every Indonesian citizen bears the responsibility to participate in efforts to defend the nation. This participation, however, is not limited to bearing arms. It encompasses a broad spectrum of civic duties: maintaining national unity, preserving cultural heritage, combating radicalism and extremism, and contributing to national development.

In recent years, the Indonesian government has expanded its bela negara program to include young professionals, students, and civil servants. Participants undergo training that emphasizes five pillars: love of the homeland, national awareness, belief in Pancasila, willingness to sacrifice for the nation, and initial defense capabilities. Critics argue that the program risks militarizing civilian life, while proponents contend that it cultivates a sense of shared responsibility indispensable to national cohesion.

The digital era has introduced new dimensions to the concept of state defense. Cyber threats, disinformation campaigns, and economic espionage now pose as great a danger to national security as conventional military threats. Consequently, digital literacy, critical thinking, and media literacy have become essential components of modern bela negara. A citizen who can identify and counter misinformation is, in this framework, as vital to national defense as a soldier on the battlefield.

The word “indispensable” in the second paragraph is closest in meaning to …

68. Text — Bahasa Inggris
The concept of bela negara (state defense) in Indonesia extends far beyond conventional military service. According to Law No. 3 of 2002 on State Defense, every Indonesian citizen bears the responsibility to participate in efforts to defend the nation. This participation, however, is not limited to bearing arms. It encompasses a broad spectrum of civic duties: maintaining national unity, preserving cultural heritage, combating radicalism and extremism, and contributing to national development.

In recent years, the Indonesian government has expanded its bela negara program to include young professionals, students, and civil servants. Participants undergo training that emphasizes five pillars: love of the homeland, national awareness, belief in Pancasila, willingness to sacrifice for the nation, and initial defense capabilities. Critics argue that the program risks militarizing civilian life, while proponents contend that it cultivates a sense of shared responsibility indispensable to national cohesion.

The digital era has introduced new dimensions to the concept of state defense. Cyber threats, disinformation campaigns, and economic espionage now pose as great a danger to national security as conventional military threats. Consequently, digital literacy, critical thinking, and media literacy have become essential components of modern bela negara. A citizen who can identify and counter misinformation is, in this framework, as vital to national defense as a soldier on the battlefield.

Based on the text, which statement best represents the critic’s view of the bela negara program?

69. Text — Bahasa Inggris
The concept of bela negara (state defense) in Indonesia extends far beyond conventional military service. According to Law No. 3 of 2002 on State Defense, every Indonesian citizen bears the responsibility to participate in efforts to defend the nation. This participation, however, is not limited to bearing arms. It encompasses a broad spectrum of civic duties: maintaining national unity, preserving cultural heritage, combating radicalism and extremism, and contributing to national development.

In recent years, the Indonesian government has expanded its bela negara program to include young professionals, students, and civil servants. Participants undergo training that emphasizes five pillars: love of the homeland, national awareness, belief in Pancasila, willingness to sacrifice for the nation, and initial defense capabilities. Critics argue that the program risks militarizing civilian life, while proponents contend that it cultivates a sense of shared responsibility indispensable to national cohesion.

The digital era has introduced new dimensions to the concept of state defense. Cyber threats, disinformation campaigns, and economic espionage now pose as great a danger to national security as conventional military threats. Consequently, digital literacy, critical thinking, and media literacy have become essential components of modern bela negara. A citizen who can identify and counter misinformation is, in this framework, as vital to national defense as a soldier on the battlefield.

According to the passage, why has digital literacy become a component of modern bela negara?

70. Text — Bahasa Inggris
The concept of bela negara (state defense) in Indonesia extends far beyond conventional military service. According to Law No. 3 of 2002 on State Defense, every Indonesian citizen bears the responsibility to participate in efforts to defend the nation. This participation, however, is not limited to bearing arms. It encompasses a broad spectrum of civic duties: maintaining national unity, preserving cultural heritage, combating radicalism and extremism, and contributing to national development.

In recent years, the Indonesian government has expanded its bela negara program to include young professionals, students, and civil servants. Participants undergo training that emphasizes five pillars: love of the homeland, national awareness, belief in Pancasila, willingness to sacrifice for the nation, and initial defense capabilities. Critics argue that the program risks militarizing civilian life, while proponents contend that it cultivates a sense of shared responsibility indispensable to national cohesion.

The digital era has introduced new dimensions to the concept of state defense. Cyber threats, disinformation campaigns, and economic espionage now pose as great a danger to national security as conventional military threats. Consequently, digital literacy, critical thinking, and media literacy have become essential components of modern bela negara. A citizen who can identify and counter misinformation is, in this framework, as vital to national defense as a soldier on the battlefield.

What is the main purpose of the third paragraph of the text?

71. Seorang pedagang membeli 120 kg beras dengan harga Rp9.600.000. Ia menjual 80 kg dengan harga Rp95.000 per kg, dan sisa beras dijual dengan diskon 10% dari harga jual semula. Berapakah keuntungan total yang diperoleh pedagang tersebut?

72. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk pembelian pertama dan diskon tambahan 15% dari harga setelah diskon pertama untuk pembelian kedua. Jika harga awal suatu barang Rp500.000, berapakah total harga yang harus dibayar jika seseorang membeli dua barang tersebut (masing-masing satu kali pembelian pertama dan satu kali pembelian kedua)?

73. Pak Andi meminjam uang sebesar Rp15.000.000 di koperasi dengan bunga tunggal 2% per bulan selama 8 bulan. Pada bulan ke-5, ia telah membayar angsuran pokok sebesar Rp5.000.000. Berapakah total uang yang harus Pak Andi bayarkan selama 8 bulan (pokok + seluruh bunga)?

74. Sebuah barang dijual dengan harga akhir Rp220.000 setelah mendapatkan diskon 20% dari harga asli, kemudian dikenai PPN sebesar 10%. Berapakah harga asli barang sebelum diskon?

75. Tiga bersaudara, Ali, Budi, dan Cici, bersama-sama membeli sebuah laptop seharga Rp8.400.000. Ali membayar 2 kali bagian Budi, sedangkan Cici membayar Rp400.000 lebih sedikit dari Budi. Berapa bagian yang dibayarkan oleh Ali?