TO Bela Negara 1 UPNVY/UPNVJ

Anda punya waktu 50 menit untuk mengerjakan 75 soal. Kerjakan dengan jujur sebab ini bahan evaluasi kalian. Anda punya kesempatan tiga kali pengerjaan.Kerjakan di laptop atau tablet agar lebih optimal secara tampilan.

The number of attempts remaining is 6

Isi dulu data diri yaah

1 / 75

1. Rumusan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 berbeda dengan rumusan dalam Piagam Jakarta pada sila pertama. Perbedaan tersebut terletak pada penghapusan frasa…

A. 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya'

B. 'berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab'

C. 'atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa'

D. 'dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan'

E. 'bagi seluruh tumpah darah Indonesia'

2 / 75

2. Dalam teori Hans Kelsen tentang stufentheorie, Pancasila dalam sistem hukum Indonesia berfungsi sebagai…

A. Staatsfundamentalnorm yang bersifat positif-tertulis

B. Grundnorm yang menjadi sumber validitas seluruh norma hukum di bawahnya

C. Satzung atau norma adat yang bersifat tidak tertulis

D. Rechtsidee yang hanya berlaku sebagai cita hukum ideal

E. Konstitusi dalam arti sempit yang memuat hak warga negara

3 / 75

3. Sidang BPUPKI pertama berlangsung pada 29 Mei – 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan lima asas dasar negara. Asas yang TIDAK termasuk dalam usulan Yamin adalah…

A. Peri Kebangsaan dan Peri Kemanusiaan

B. Peri Ketuhanan dan Peri Kerakyatan

C. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban syariat Islam

D. Peri Kesejahteraan Rakyat

E. Peri Kebangsaan dan Peri Ketuhanan

4 / 75

4. Konsep Pancasila sebagai ‘kepribadian bangsa’ bermakna bahwa Pancasila merupakan…

A. Ideologi yang diekspor ke negara-negara berkembang di Asia

B. Ajaran filsafat hasil pemikiran satu tokoh besar Indonesia

C. Sistem nilai yang diberlakukan secara paksa oleh pemerintah

D. Pencerminan watak dan ciri khas bangsa yang membedakannya dari bangsa lain

E. Konstitusi tertulis yang menjadi dasar seluruh peraturan hukum

5 / 75

5. Istilah ‘Pancasila’ dalam Bahasa Sansekerta secara harfiah berarti…

A. Lima kewajiban suci umat manusia

B. Lima ajaran kebijaksanaan dalam filsafat Hindu

C. Lima pilar kekuatan sebuah kerajaan

D. Lima unsur alam semesta yang saling berkaitan

E. Lima sila atau lima dasar/prinsip pedoman hidup

6 / 75

6. Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan Piagam Jakarta dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Salah satu anggotanya yang berasal dari golongan Islam adalah…

A. K.H. Abdul Wahid Hasyim dan Abikusno Tjokrosujoso

B. Mohammad Hatta dan Mr. Ahmad Subardjo

C. Ir. Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin

D. A.A. Maramis dan Mr. Alexander Andries Maramis

E. Prof. Dr. Soepomo dan Mr. Achmad Soebardjo

7 / 75

7. Dimensi idealitas dalam Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila…

A. Sudah sepenuhnya terwujud dalam kehidupan nyata bangsa Indonesia

B. Memuat nilai-nilai ideal yang menjadi cita-cita dan tujuan yang ingin diraih bangsa

C. Hanya bersifat normatif tanpa relevansi dengan kondisi empiris

D. Merupakan cerminan dari realitas kehidupan masa lalu bangsa

E. Bersumber dari norma agama yang berlaku secara universal

8 / 75

8. Perbedaan pokok antara Pancasila dan liberalisme dalam tatanan ekonomi terletak pada sikap keduanya terhadap…

A. Pengakuan hak milik pribadi atas tanah dan properti

B. Sistem perpajakan progresif untuk redistribusi pendapatan

C. Peran negara; Pancasila mengedepankan fungsi sosial kepemilikan, liberalisme membatasinya

D. Kebijakan impor dan ekspor dalam perdagangan internasional

E. Sistem nilai tukar mata uang dan kebijakan moneter

9 / 75

9. Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian yang mendasari sistem ekonomi Pancasila menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan untuk…

A. Kepentingan pembangunan infrastruktur nasional semata

B. Pembiayaan anggaran belanja negara secara prioritas

C. Kepentingan investasi asing guna menciptakan lapangan kerja

D. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia

E. Keseimbangan antara kepentingan daerah dan pusat

10 / 75

10. Komunisme bertentangan dengan Pancasila terutama karena komunisme menolak…

A. Adanya sistem pemerintahan yang terorganisasi secara hierarkis

B. Prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan kolektif

C. Pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif

D. Peran serta rakyat dalam proses pembangunan nasional

E. Eksistensi Tuhan (atheisme) dan kepemilikan pribadi atas alat produksi

11 / 75

11. Pancasila dinyatakan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Ketetapan MPR Nomor…

A. TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)

B. TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa

C. TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum

D. TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum

E. TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan

12 / 75

12. Nilai praksis Pancasila adalah penjabaran nilai instrumental yang diwujudkan dalam bentuk…

A. Peraturan perundang-undangan dari pusat hingga daerah

B. Sikap dan perilaku nyata warga negara dalam kehidupan sehari-hari

C. Ketetapan MPR sebagai pedoman lembaga negara

D. Kebijakan fiskal dan moneter pemerintah

E. Program pembangunan jangka menengah dan panjang

13 / 75

13. Konsep ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ dalam sila pertama Pancasila bersifat inklusif karena…

A. Hanya mengakui agama-agama yang diakui secara resmi oleh negara

B. Menjadikan Islam sebagai agama negara karena mayoritas penduduk

C. Mengakui dan melindungi kebebasan beragama bagi semua warga tanpa diskriminasi

D. Memisahkan secara tegas antara urusan agama dan urusan negara

E. Mewajibkan seluruh penduduk untuk memeluk salah satu agama resmi

14 / 75

14. Dalam konteks Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, fungsi Pancasila adalah sebagai…

A. Target akhir yang harus dicapai dalam setiap rencana pembangunan

B. Instrumen evaluasi keberhasilan program pemerintah pusat

C. Dasar legitimasi kekuasaan partai politik yang berkuasa

D. Kerangka acuan, landasan, dan arah tujuan pembangunan nasional

E. Tolok ukur kinerja para pejabat negara di semua tingkatan

15 / 75

15. Ancaman terhadap Pancasila yang berasal dari paham ultra-nasionalisme berbahaya karena…

A. Ultra-nasionalisme mendorong bangsa untuk lebih maju secara ekonomi

B. Ultra-nasionalisme memperkuat identitas nasional yang selama ini lemah

C. Ultra-nasionalisme meningkatkan rasa cinta tanah air yang berlebihan

D. Ultra-nasionalisme menjadi fondasi pertahanan dari ancaman asing

E. Ultra-nasionalisme dapat mengarah pada xenofobia, chauvinisme, dan menutup diri dari dunia

16 / 75

16. Pada tanggal 20 Mei 1908, Budi Utomo didirikan di Jakarta. Pendiri utamanya adalah mahasiswa dari institusi pendidikan…

A. STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen)

B. Rechtshoogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum Batavia

C. Technische Hoogeschool Bandung (cikal bakal ITB)

D. OSVIA atau Sekolah Pamong Praja Bumiputera

E. Handelschool atau Sekolah Tinggi Dagang Batavia

17 / 75

17. Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) diketuai oleh…

A. Sutan Sjahrir, ketua Jong Sumatranen Bond

B. Soegondo Djojopoespito dari PPPI

C. Mohammad Yamin, sekretaris kongres pemuda

D. Wage Rudolf Soepratman, pencipta Indonesia Raya

E. Djoko Marsaid, wakil ketua kongres pemuda

18 / 75

18. Naskah teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama…

A. Pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk

B. PPKI sebagai badan persiapan kemerdekaan Indonesia

C. Bangsa Indonesia (bukan atas nama PPKI atau pemerintah)

D. Panitia Sembilan sebagai perancang kemerdekaan

E. Seluruh rakyat Indonesia yang telah berjuang melawan penjajah

19 / 75

19. Agresi Militer Belanda II (Desember 1948) mengakibatkan…

A. Ibukota RI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta permanen

B. Perjanjian Renville ditandatangani sebagai gencatan senjata

C. TNI membubarkan diri dan bergabung dengan laskar rakyat

D. Soekarno-Hatta ditangkap dan diasingkan ke Prapat dan Bangka

E. Indonesia kehilangan pengakuan internasional dari Mesir dan India

20 / 75

20. Perjanjian Linggarjati (1946) yang ditandatangani antara Indonesia dan Belanda menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda mengakui de facto wilayah RI meliputi…

A. Seluruh bekas wilayah Hindia Belanda

B. Pulau Jawa, Madura, Sumatera, dan Kalimantan

C. Pulau Jawa dan Bali saja

D. Hanya Pulau Jawa dan sekitarnya

E. Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera

21 / 75

21. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955) berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Tokoh yang menjadi Sekretaris Jenderal konferensi tersebut adalah…

A. Ruslan Abdulgani sebagai Sekretaris Jenderal KAA

B. Adam Malik sebagai juru bicara delegasi Indonesia

C. Haji Agus Salim sebagai ketua panitia persiapan

D. Mr. Ahmad Subardjo sebagai koordinator negara peserta

E. Sutan Sjahrir sebagai negosiator utama konferensi

22 / 75

22. Sistem Demokrasi Terpimpin (1959-1965) yang diterapkan Soekarno ditandai dengan…

A. Pemilihan umum dilaksanakan lebih sering dari periode sebelumnya

B. Presiden memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus

C. Parlemen memiliki kewenangan lebih besar dari kabinet pemerintahan

D. Partai-partai politik diberi kebebasan penuh dalam beroposisi

E. Militer tidak dilibatkan dalam struktur pemerintahan sipil

23 / 75

23. Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret 1966) yang diberikan Soekarno kepada Soeharto berisi perintah untuk…

A. Mengambil alih jabatan Presiden secara resmi dan permanen

B. Memimpin operasi militer penumpasan PKI di seluruh Indonesia

C. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketenangan

D. Membentuk kabinet baru menggantikan Kabinet Dwikora

E. Membubarkan PKI dan seluruh organisasi massanya secara resmi

24 / 75

24. Pemilihan Umum pertama Indonesia pada tahun 1955 dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama pada September 1955 untuk memilih…

A. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

B. Anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah

C. Anggota Konstituante dan Badan Pembentuk UUD

D. Anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

E. Kepala daerah dan anggota DPRD di seluruh Indonesia

25 / 75

25. Peristiwa ‘Tritura’ (Tri Tuntutan Rakyat) yang digerakkan mahasiswa pada Januari 1966 menuntut tiga hal, yaitu…

A. Bubarkan Golkar, turunkan harga, dan adili koruptor Orde Baru

B. Bebaskan tahanan politik, adakan pemilu, dan cabut Supersemar

C. Cabut Dekrit Presiden, bubarkan DPR, dan turunkan Soekarno

D. Nasionalisasi perusahaan asing, turunkan harga, dan reformasi agraria

E. Bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, dan turunkan harga

26 / 75

26. Perlawanan Pangeran Diponegoro (1825-1830) yang dikenal sebagai Perang Jawa dipicu antara lain oleh…

E. Pembunuhan para ulama yang dianggap mengancam kekuasaan kolonial

A. Pemasangan tonggak jalan oleh Belanda yang melewati tanah leluhur dan makam keramat

B. Kegagalan panen besar yang menyebabkan kelaparan massal di Jawa

C. Larangan Belanda terhadap praktik keagamaan Islam di Jawa

D. Penghapusan hak-hak istimewa kaum bangsawan Jawa secara sepihak

27 / 75

27. Tokoh yang memprakarsai gerakan ‘Perhimpunan Indonesia’ di Belanda dan sangat berpengaruh dalam pemikiran nasionalisme Indonesia adalah…

A. Soekarno yang berkuliah di TH Bandung pada tahun 1920-an

B. Mohammad Hatta yang memimpin PI di Belanda dan menulis 'Indonesia Merdeka'

C. Sutan Sjahrir yang aktif dalam gerakan sosialisme internasional

D. Tan Malaka yang mendirikan PKI pertama kali di Indonesia

E. Agus Salim yang berdiplomasi di liga bangsa-bangsa Genewa

28 / 75

28. Undang-Undang Agraria 1870 (Agrarische Wet) yang diberlakukan Belanda di Hindia Belanda berdampak pada…

A. Pembebasan petani dari sistem tanam paksa yang memberatkan

B. Nasionalisasi seluruh perkebunan besar milik swasta Belanda

C. Pembukaan investasi modal swasta asing yang merambah tanah rakyat

D. Redistribusi tanah kepada petani miskin secara merata

E. Penghapusan hak kepemilikan tanah bagi orang pribumi Indonesia

29 / 75

29. Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), Jepang membentuk PETA (Pembela Tanah Air) yang kelak menjadi tulang punggung TNI. PETA pertama kali dibentuk di…

A. Surabaya pada Oktober 1943 atas prakarsa Gubernur Jenderal

B. Jakarta pada Agustus 1943 bersamaan dengan pembentukan PUTERA

C. Bandung pada September 1943 oleh Jenderal Imamura

D. Bogor pada Oktober 1943 atas permintaan Gatot Mangkoepradja

E. Yogyakarta pada November 1943 oleh Sultan Hamengkubuwono IX

30 / 75

30. Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan dipicu oleh…

A. Serangan tiba-tiba Belanda yang mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak

B. Penyerbuan pasukan Jepang yang menolak menyerahkan senjata

C. Penolakan Inggris untuk mengakui kemerdekaan Indonesia

D. Pembredelan surat kabar nasionalis oleh tentara sekutu NICA

E. Terbunuhnya Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby dan ultimatum Inggris

31 / 75

31. Kongres Perempuan Indonesia I yang diadakan di Yogyakarta pada 22 Desember 1928 menghasilkan organisasi gabungan perempuan. Tanggal tersebut kini diperingati sebagai…

A. Hari Ibu, yang merayakan perjuangan kaum perempuan dalam pergerakan nasional

B. Hari Kartini, sebagai penghargaan atas jasa R.A. Kartini

C. Hari Emansipasi Wanita yang diakui secara internasional

D. Hari Pendidikan Perempuan sebagai bentuk penghargaan nasional

E. Hari Kebangkitan Perempuan Indonesia dalam sejarah perjuangan

32 / 75

32. Komando Mandala yang dibentuk pada Januari 1962 untuk membebaskan Irian Barat dipimpin oleh…

A. Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai Menteri Pertahanan saat itu

B. Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala

C. Jenderal A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata

D. Laksamana Udara Suryadarma sebagai panglima gabungan

E. Kolonel Ahmad Yani sebagai pemimpin operasi lapangan

33 / 75

33. Peristiwa yang melatarbelakangi jatuhnya kabinet-kabinet pada periode Demokrasi Liberal (1950-1959) antara lain adalah…

A. Adanya kudeta militer yang sering mengganggu pemerintahan sipil

B. Intervensi langsung Belanda dalam kebijakan kabinet Indonesia

C. Parlemen menjatuhkan mosi tidak percaya sehingga kabinet sering berganti

D. Presiden Soekarno secara aktif membubarkan kabinet yang tidak disukai

E. Bencana alam dan krisis ekonomi yang membuat kabinet tidak populer

34 / 75

34. Operasi Seroja yang dilaksanakan TNI pada 7 Desember 1975 merupakan operasi militer untuk mengintegrasikan…

A. Pulau Sipadan dan Ligitan yang disengketakan dengan Malaysia

B. Wilayah Sabah yang diklaim Indonesia sebagai bagian NKRI

C. Irian Jaya bagian selatan yang masih dikuasai Papua Nugini

D. Timor Timur yang sebelumnya merupakan koloni Portugal

E. Kepulauan Natuna yang diklaim Tiongkok melalui nine dash line

35 / 75

35. Reformasi 1998 di Indonesia berhasil mendorong perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan fundamental pasca-Reformasi adalah…

A. Kembalinya sistem parlementer seperti era 1950-1959

B. Penghapusan lembaga MPR secara menyeluruh

C. Dibentuknya kembali MPRS sebagai lembaga tertinggi

D. Presiden kembali dipilih MPR tanpa batas periode

E. Otonomi daerah luas melalui desentralisasi dan pilkada langsung

36 / 75

36. Mahkamah Konstitusi RI dibentuk berdasarkan Amandemen Ketiga UUD 1945 dan mulai beroperasi pada tahun 2003. Salah satu kewenangan eksklusif MK yang tidak dimiliki MA adalah…

A. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan legislatif

B. Mengadili perkara kasasi pidana yang melibatkan pejabat negara

C. Memberikan grasi dan amnesti kepada narapidana politik

D. Memeriksa laporan keuangan pejabat negara yang bermasalah

E. Membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan UU

37 / 75

37. Pasal 28I UUD 1945 mengatur tentang hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak yang BUKAN termasuk non-derogable rights berdasarkan pasal tersebut adalah…

A. Hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan secara merendahkan martabat

B. Hak atas kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat di muka umum

C. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

D. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum

E. Hak untuk tidak diperbudak dan diperhambakan dalam bentuk apapun

38 / 75

38. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat…

A. Sementara yang hanya aktif menjelang dan saat pemilu berlangsung

B. Bagian dari Kementerian Dalam Negeri yang diawasi langsung presiden

C. Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur UUD 1945 Pasal 22E

D. Kepanjangan tangan DPR dalam mengawasi jalannya pemilihan

E. Lembaga ad hoc yang dibentuk khusus per periode pemilihan umum

39 / 75

39. Seseorang yang lahir di negara A (menganut ius soli) dari orang tua warga negara B (menganut ius sanguinis) akan mengalami kondisi…

A. Tidak memiliki kewarganegaraan (apatride) dari kedua negara

B. Menjadi warga negara A saja karena tempat lahir mendominasi

C. Menjadi warga negara B saja karena keturunan lebih kuat

D. Memiliki kewarganegaraan ganda (bipatride) dari kedua negara

E. Harus memilih salah satu kewarganegaraan saat berusia 17 tahun

40 / 75

40. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila…

A. Menikah dengan warga negara asing tanpa izin pemerintah Indonesia

B. Tinggal di luar negeri lebih dari tiga tahun tanpa melapor ke KBRI

C. Memiliki paspor dua negara yang sama-sama masih berlaku

D. Bekerja pada perusahaan asing di luar negeri lebih dari lima tahun

E. Secara sukarela mengangkat sumpah setia kepada negara asing

41 / 75

41. Prinsip trias politica Montesquieu yang diadaptasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami modifikasi karena…

A. Indonesia menerapkan distribution of power, bukan separation murni, dengan checks and balances

B. Indonesia adopsi presidensial murni tanpa legislasi eksekutif

C. Kekuasaan yudikatif Indonesia berada di bawah kontrol parlemen

D. Presiden Indonesia tidak memiliki hak veto terhadap UU

E. Lembaga legislatif Indonesia terdiri dari tiga kamar berbeda

42 / 75

42. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dibentuk berdasarkan Amandemen Ketiga UUD 1945 memiliki perbedaan fungsi mendasar dibanding Senat di banyak negara federal karena DPD…

A. Memiliki hak veto terhadap undang-undang yang melewati DPR

B. Hanya berfungsi mengusulkan dan memberi pertimbangan, tidak memiliki hak co-legislation penuh

C. Dipilih berdasarkan proporsi jumlah penduduk masing-masing provinsi

D. Dapat membentuk pemerintahan tandingan jika DPR gagal membentuk kabinet

E. Memiliki kewenangan mengangkat gubernur di seluruh provinsi Indonesia

43 / 75

43. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UUD 1945 Pasal 23E bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada…

A. Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk ditindaklanjuti

B. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial tertinggi

C. DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya masing-masing

D. KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang independen

E. Kementerian Keuangan sebagai pengelola APBN

44 / 75

44. Konsep ‘social contract’ dalam teori negara Rousseau yang relevan dengan sistem pemerintahan Indonesia bermakna bahwa…

A. Negara bebas mengabaikan kehendak rakyat asalkan demi kepentingan keamanan

B. Pemerintah berdaulat penuh tanpa perlu pertanggungjawaban kepada rakyat

C. Kebebasan individu harus sepenuhnya dikorbankan demi kepentingan negara

D. Pemerintah menjalankan kuasa atas dasar persetujuan rakyat dan wajib melindungi hak-haknya

E. Negara hanya sah jika dibentuk berdasarkan syariat agama tertentu

45 / 75

45. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 memiliki kewenangan yang TIDAK dimiliki Polri dan Kejaksaan, yaitu…

A. Melakukan penangkapan dan penahanan tersangka korupsi

B. Mengajukan tuntutan pidana di pengadilan khusus tindak pidana korupsi

C. Melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi yang ditangani Polri

D. Meminta keterangan warga negara dalam proses penyelidikan

E. Melakukan penyadapan (intersepsi) tanpa izin ketua pengadilan

46 / 75

46. Hak uji materil (judicial review) atas undang-undang terhadap UUD 1945 di Indonesia menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan hak uji materil peraturan di bawah undang-undang menjadi kewenangan…

A. Mahkamah Agung melalui mekanisme kasasi dan PK

B. Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim

C. DPR melalui hak interpelasi dan angket

D. Presiden melalui Perppu dalam keadaan darurat

E. Ombudsman sebagai lembaga pengawas layanan publik

47 / 75

47. Azas non-diskriminasi yang dijamin UUD 1945 Pasal 28I Ayat 2 melarang diskriminasi berdasarkan alasan apapun. Dalam praktik, azas ini dilanggar ketika…

A. Negara memberi subsidi lebih besar kepada daerah tertinggal

B. Seseorang ditolak bekerja di instansi negara semata karena afiliasi politik orang tuanya

C. Pemerintah memberlakukan tarif pajak berbeda untuk penghasilan berbeda

D. Perguruan tinggi menerapkan seleksi masuk yang kompetitif

E. Negara memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi

48 / 75

48. Konsep desentralisasi asimetris di Indonesia diterapkan melalui pemberian status otonomi khusus kepada beberapa daerah, di antaranya…

A. Sumatera Barat, Papua, dan Sulawesi Selatan

B. Kalimantan Timur, Aceh, dan Nusa Tenggara Timur

C. Aceh, Papua, Papua Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, dan Maluku

E. Papua, Sulawesi Utara, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

49 / 75

49. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun…

A. 1999, bersamaan dengan pemilu legislatif pasca-Reformasi

B. 2001, setelah Amandemen Ketiga UUD 1945 disahkan

C. 2002, bersamaan dengan selesainya seluruh proses amandemen

D. 2004, setelah Amandemen Ketiga UUD 1945 mulai diberlakukan

E. 2009, setelah masa transisi demokrasi dianggap selesai

50 / 75

50. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mendefinisikan pelanggaran HAM berat yang dapat diadili oleh Pengadilan HAM. Yang TIDAK termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat adalah…

A. Genosida yang bertujuan memusnahkan kelompok tertentu

B. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang sistematis dan meluas

C. Penyiksaan yang dilakukan aparat negara secara terorganisasi

D. Penghilangan orang secara paksa oleh instrumen kekuasaan

E. Pencemaran nama baik pejabat pemerintah melalui media sosial

51 / 75

51. Dalam sistem bikameral Indonesia, DPD memiliki kewenangan terbatas. Bidang yang menjadi domain DPD untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang adalah…

A. Otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, dan pengelolaan SDA

B. Kebijakan luar negeri, pertahanan, dan fiskal nasional

C. Kepemiluan, partai politik, dan lembaga kepresidenan

D. Anggaran belanja negara dan seluruh keuangan pemerintah

E. Perundang-undangan bidang hukum pidana dan perdata

52 / 75

52. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang menjadi fondasi hukum pidana Indonesia bermakna bahwa…

A. Tersangka tidak wajib menjawab pertanyaan penyidik

B. Seseorang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan inkracht

C. Polisi tidak berhak menahan seseorang yang belum divonis

D. Jaksa tidak perlu membuktikan kesalahan di pengadilan

E. Media massa dilarang meliput proses persidangan pidana

53 / 75

53. Lembaga Ombudsman RI berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jenis penyelenggara yang diawasi Ombudsman adalah…

A. Hanya BUMN dan perusahaan-perusahaan publik saja

B. Hanya lembaga eksekutif pemerintah pusat dan daerah

C. Penyelenggara negara termasuk yang diberi tugas layanan publik

D. Hanya militer dan polisi dalam fungsi keamanan negara

E. Hanya lembaga pendidikan yang menerima anggaran APBN

54 / 75

54. Asas lex superior derogat legi inferiori dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia bermakna…

A. Peraturan baru mengesampingkan peraturan lama yang setingkat

B. Peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum

C. Peraturan yang berlaku kemudian selalu lebih kuat dari sebelumnya

D. Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah

E. Peraturan daerah tidak berlaku jika bertentangan dengan adat

55 / 75

55. Dalam konteks HAM generasi ketiga (hak solidaritas), yang termasuk dalam kategori ini adalah…

A. Hak memilih, hak berbicara, dan hak beragama

B. Hak atas pendidikan, pekerjaan, dan jaminan sosial

C. Hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik pribadi

D. Hak atas kesehatan, perumahan, dan standar hidup layak

E. Hak atas perdamaian, pembangunan, dan lingkungan hidup yang sehat

56 / 75

56. Lima nilai dasar bela negara yang ditetapkan dalam program bela negara nasional mencakup cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila, rela berkorban, dan…

A. Kemampuan awal bela negara yang mencakup fisik, mental, dan penguasaan ilmu pengetahuan

B. Kesetiaan kepada partai politik yang memerintah secara konstitusional

C. Kewajiban mengikuti wajib militer selama minimal enam bulan

D. Kemampuan berbahasa asing untuk kepentingan diplomasi

E. Kemampuan mengoperasikan peralatan pertahanan modern

57 / 75

57. Ancaman hibrida (hybrid threat) yang dihadapi Indonesia dewasa ini merupakan kombinasi antara…

A. Ancaman militer dari dalam dan serangan bersenjata dari luar

B. Ancaman militer konvensional dengan nirmiliter (disinformasi, siber)

C. Ancaman dari blok komunis dan ancaman dari blok kapitalis

D. Pemberontakan bersenjata dan demonstrasi massa anarkis

E. Bencana alam dan serangan terorisme yang terorganisasi

58 / 75

58. UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara mengatur tentang komponen cadangan. Warga negara yang ingin menjadi komponen cadangan harus melalui proses…

A. Seleksi ketat setara penerimaan prajurit TNI aktif

B. Ditetapkan langsung oleh presiden atas rekomendasi panglima TNI

C. Pendaftaran sukarela, seleksi, dan pelatihan dasar kemiliteran

D. Penunjukan langsung oleh gubernur masing-masing provinsi

E. Wajib militer yang diberlakukan kepada seluruh warga negara

59 / 75

59. Dalam doktrin ketahanan nasional Indonesia, gatra ideologi merupakan bagian dari pancagatra. Indikator ketahanan ideologi yang kuat ditandai dengan…

A. Penerapan ideologi negara secara kaku tanpa toleransi perbedaan

B. Pelarangan seluruh ideologi selain Pancasila tanpa pengecualian

C. Dominasi satu partai ideologis dalam pemilihan umum nasional

D. Pancasila dihayati dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara konsisten

E. Penegakan hukum keras terhadap semua bentuk kritik ideologis

60 / 75

60. Strategi pertahanan berlapis (layered defense) yang diterapkan Indonesia mencakup lapisan pertahanan terdepan yang terdiri dari…

A. Pasukan elite TNI yang selalu siaga di garis perbatasan

B. Sistem radar dan persenjataan anti-rudal yang canggih

C. Aliansi militer dengan negara-negara ASEAN secara bilateral

D. Armada laut yang berpatroli di seluruh perairan Indonesia

E. Diplomasi, kerjasama internasional, dan pembangunan nasional yang kuat

61 / 75

61. Konsep ‘ancaman asimetris’ yang relevan dalam konteks bela negara masa kini merujuk pada ancaman yang…

A. Tidak menggunakan kekuatan militer konvensional melainkan memanfaatkan kelemahan sistemik lawan

B. Datang secara bersamaan dari banyak arah dan sulit diprediksi

C. Berasal dari negara-negara yang kekuatan militernya jauh lebih besar

D. Menggunakan senjata nuklir dan biologis yang dilarang konvensi

E. Dilakukan secara terbuka melalui pernyataan perang resmi

62 / 75

62. Dalam konsepsi ketahanan nasional Indonesia, pancagatra mencakup aspek-aspek yang mempengaruhi ketahanan. Urutan yang benar dari pancagatra adalah…

A. Geografi, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya

B. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan

C. Politik, ekonomi, pertahanan, sosial budaya, dan teknologi

D. Ideologi, ekonomi, demografi, pertahanan, dan sosial budaya

E. Ekonomi, ideologi, politik, agama, dan pertahanan keamanan

63 / 75

63. Deradikalisasi sebagai strategi penanggulangan terorisme di Indonesia mencakup program…

A. Hukuman mati wajib bagi semua pelaku terorisme tanpa terkecuali

B. Pengusiran warga yang terindikasi terpapar paham radikal

C. Rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kontra-narasi terhadap mantan terpidana terorisme

D. Pengawasan ketat dan pembatasan gerak seluruh alumni pesantren

E. Pemblokiran massal seluruh media sosial yang berbasis di luar negeri

64 / 75

64. Wawasan Nusantara memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam bidang ekonomi, wawasan ini mengandung arti bahwa…

A. Setiap daerah harus mandiri secara ekonomi tanpa bergantung daerah lain

B. Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi harus mendapat prioritas pembangunan

C. Ekspor hanya boleh dilakukan dari pelabuhan di ibukota negara

D. Kekayaan alam di seluruh wilayah Indonesia adalah milik bersama bangsa Indonesia

E. Perdagangan antar pulau dilarang demi menjaga keseimbangan ekonomi regional

65 / 75

65. Program kewirausahaan berbasis produk lokal yang digalakkan mahasiswa UPN Veteran secara langsung berkontribusi pada bela negara karena…

A. Memenuhi kuota wajib tugas bela negara bagi mahasiswa

B. Melatih kemampuan fisik dan mental dalam kondisi kompetitif

C. Mempersiapkan mahasiswa menjadi perwira cadangan TNI

D. Memenuhi syarat kelulusan mata kuliah bela negara

E. Memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada produk asing

66 / 75

66. Regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pendidikan bela negara di perguruan tinggi Indonesia adalah…

A. UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 12/2012 tentang Dikti

B. UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No. 2/2002 tentang Polri

C. PP No. 57/2021 tentang SNP dan UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas

D. Inpres No. 7/2018 dan Permenhan No. 32/2016 tentang Bela Negara

E. TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan UU No. 17/2011 tentang Intelijen

67 / 75

67. Fenomena ‘foreign fighter’ WNI yang berangkat ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS merupakan ancaman terhadap bela negara karena…

A. Mengurangi jumlah wajib pajak yang membayar pajak negara

B. Mereka berpotensi pulang dengan keahlian tempur dan ideologi yang mengancam NKRI

C. Keberangkatan mereka memperburuk citra Indonesia di dunia internasional

D. Mereka mengambil sumber daya manusia potensial dari sektor produktif

E. Kepergian mereka melanggar aturan imigrasi yang berlaku di Indonesia

68 / 75

68. Dalam perspektif bela negara, tindakan berikut yang paling tepat dilakukan mahasiswa saat menemukan konten provokatif bernuansa SARA di media sosial adalah…

A. Langsung membagikan konten itu agar lebih banyak orang tahu dan waspada

B. Membalas komentar konten tersebut dengan argumen yang lebih keras

C. Melaporkan konten tersebut ke platform dan pihak berwenang serta tidak ikut menyebarkan

D. Mendokumentasikan dan menyimpan konten itu untuk koleksi pribadi

E. Mengabaikan konten tersebut karena tidak berkaitan langsung dengan kehidupan kampus

69 / 75

69. Konsep ‘ketahanan nasional yang dinamis’ dalam doktrin Indonesia bermakna bahwa…

A. Ketahanan nasional harus dipertahankan dalam kondisi statis

B. Ketahanan nasional ditentukan semata oleh kekuatan militer

C. Ketahanan nasional hanya relevan saat terjadi ancaman nyata

D. Ketahanan nasional terus menerus diperbarui sesuai dinamika ancaman dan tantangan yang berkembang

E. Ketahanan nasional bergantung pada bantuan negara-negara sahabat

70 / 75

70. Strategi ‘kontra-narasi’ dalam menghadapi propaganda ekstremisme berbeda dengan sensor karena kontra-narasi…

A. Lebih murah biayanya daripada operasi keamanan konvensional

B. Melibatkan partisipasi militer secara aktif dalam ruang digital

C. Hanya difokuskan kepada kelompok masyarakat yang sudah terpapar

D. Mengandalkan blokir dan pemblokiran konten berbahaya

E. Menawarkan narasi alternatif yang lebih menarik dan menjawab kebutuhan emosional sasaran

71 / 75

71. Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 mencerminkan pendekatan bela negara yang bersifat…

A. Komprehensif dan koordinatif lintas kementerian/lembaga dalam menangani ancaman terorisme

B. Sektoral dengan menempatkan TNI sebagai satu-satunya ujung tombak

C. Reaktif yang hanya bekerja setelah kejadian teror berlangsung

D. Represif yang mengutamakan penangkapan tanpa program pencegahan

E. Birokratis yang memperlambat respons terhadap ancaman terorisme

72 / 75

72. Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) menghadapi tantangan bela negara yang khas, antara lain…

A. Tidak ada ancaman eksternal karena lautan menjadi benteng alami

B. Luasnya wilayah laut menyulitkan pengawasan kedaulatan dan rawan penyelundupan serta pencurian ikan

C. Kepulauan memudahkan koordinasi pertahanan antar pulau besar

D. Selat-selat strategis tidak memiliki nilai ekonomi maupun militer

E. Wilayah laut tidak memerlukan pertahanan karena bukan wilayah darat

73 / 75

73. UPN Veteran Yogyakarta memiliki identitas sebagai ‘kampus bela negara’. Hal ini dimanifestasikan melalui…

A. Kewajiban seluruh mahasiswa mengikuti pendidikan militer 2 tahun

B. Rekrutmen eksklusif dari keluarga purnawirawan TNI/Polri

C. Integrasi nilai bela negara dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi

D. Larangan mahasiswa mengkritisi kebijakan pertahanan negara

E. Kewajiban mengenakan seragam militer bagi mahasiswa aktif

74 / 75

74. Kemandirian industri pertahanan nasional merupakan aspek penting bela negara karena…

A. Industri pertahanan menghasilkan devisa dari ekspor senjata

B. Kemandirian industri pertahanan meningkatkan anggaran militer

C. Produksi senjata domestik lebih murah dari impor tanpa kecuali

D. Ketergantungan pada senjata asing membuat pertahanan rawan embargo dan tekanan politik

E. Industri pertahanan menciptakan lapangan kerja sektor formal terbesar

75 / 75

75. Sebagai mahasiswa baru UPN Veteran Yogyakarta, Anda mengetahui teman sesama mahasiswa terindikasi terpapar paham radikalisme. Tindakan bela negara yang PALING tepat adalah…

A. Melaporkan langsung ke media massa agar mendapat perhatian luas

B. Mengabaikan karena bukan urusan sesama mahasiswa biasa

C. Segera melaporkan ke polisi tanpa mencari tahu lebih lanjut

D. Mendebat terbuka di media sosial untuk mempermalukannya

E. Pendekatan personal, libatkan konselor, laporkan jika terbukti

Your score is

TO Bela Negara 1 UPNVY/UPNVJ

Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

More posts

TO Bela Negara 1 UPNVY/UPNVJ

Mini TO UM Peluang [Use UNDIP] 2026

UTUL UGM 2026 Sosiologi 19

UTUL UGM 2026 BAB 17: Biologi Plantae 2