Mini TO Bela Negara 27 - bimbelche.net

216

Mini TO Bela Negara 27

Anda punya waktu 20 menit untuk mengerjakan 20 soal. Kerjakan dengan jujur sebab ini bahan evaluasi kalian. Anda punya kesempatan tiga kali pengerjaan.Kerjakan di laptop atau tablet agar lebih optimal secara tampilan.

The number of attempts remaining is 3

Isi dulu data diri yaah

1 / 20

1. Suatu negara mengadopsi sistem kewarganegaraan ganda terbatas dengan prinsip jus sanguinis dan jus soli secara selektif. Bagaimana penerapannya dalam konteks Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2006?

A. Anak WNI yang lahir di luar negeri secara otomatis menjadi WNI jika orang tuanya berstatus WNI

B. Anak dari pasangan campuran WNI dan WNA hanya dapat memilih kewarganegaraan asing saat usia 18

C. Kewarganegaraan ganda hanya berlaku hingga anak berusia 21 tahun dan wajib memilih salah satu

D. WNA yang menikah dengan WNI otomatis menjadi WNI setelah 5 tahun

E. Kewarganegaraan Indonesia bisa diwariskan tanpa batas generasi selama ada hubungan darah

2 / 20

2. Dalam konteks hukum internasional dan HAM, hak untuk memiliki kewarganegaraan merupakan hak asasi yang:

A. Mutlak dan tidak bisa dicabut dalam keadaan apa pun

B. Dapat dicabut oleh negara jika warga membahayakan konstitusi

C. Berlaku universal dan diakui dalam Deklarasi Universal HAM 1948

D. Dibatasi oleh prinsip non-intervensi negara lain

E. Tergantung pada hubungan diplomatik antarnegara

3 / 20

3. Seorang anak lahir di Jerman dari ayah WNA asal Indonesia dan ibu WN Jerman. Ia besar di Indonesia dan ingin menjadi WNI. Dalam konteks hukum positif Indonesia, status kewarganegaraannya:

A. Diakui otomatis karena ibunya adalah WN Jerman

B. Tidak bisa menjadi WNI karena lahir di luar wilayah NKRI

C. Harus memilih salah satu kewarganegaraan saat usia 18 tahun

D. Berhak atas kewarganegaraan Indonesia jika menetap di Indonesia minimal 5 tahun

E. Dapat menjadi WNI hanya jika ibunya juga naturalisasi sebagai WNI

4 / 20

4. Penerapan prinsip active citizenship dalam bela negara paling tepat tercermin dalam:

A. Kepatuhan terhadap hukum lalu lintas

B. Partisipasi dalam pemilihan umum

C. Mengkritik kebijakan pemerintah di media sosial

D. Pembayaran pajak secara tepat waktu

E. Pelaporan hoaks dan disinformasi secara aktif

5 / 20

5. Dalam konteks teori kewarganegaraan deliberatif menurut Habermas, warga negara dianggap ideal apabila:

A. Patuh terhadap undang-undang dan loyal terhadap negara

B. Aktif berdialog dalam ruang publik dan mampu berargumentasi rasional

C. Mengutamakan kepentingan ekonomi di atas politik

D. Terlibat dalam partai politik dan organisasi keagamaan

E. Memilih abstain sebagai bentuk kritik terhadap demokrasi

6 / 20

6. Kewarganegaraan Indonesia dapat hilang karena:

A. Seseorang pindah agama dan menjadi warga negara teokratis

B. Mengucapkan sumpah setia pada negara lain

C. Menikah dengan WNA dan menetap di luar negeri

D. Tidak menggunakan hak pilih dalam dua pemilu berturut-turut

E. Memegang paspor diplomatik asing tanpa izin presiden

7 / 20

7. Perbedaan utama antara warga negara dan bukan warga negara dalam konteks hak politik di Indonesia adalah:

A. Warga negara tidak boleh memiliki saham asing

B. Bukan warga negara hanya bisa tinggal maksimal 5 tahun

C. Warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih

D. Bukan warga negara dikenakan pajak lebih tinggi

E. Warga negara harus menyelesaikan pendidikan wajib 9 tahun

8 / 20

8. Dalam perspektif kewarganegaraan transnasional, tantangan utama bagi Indonesia adalah:

A. Penurunan minat generasi muda terhadap bela negara

B. Mudahnya migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri

C. Kesulitan menjaga identitas nasional di tengah mobilitas global

D. Dominasi budaya asing dalam konten digital

E. Tidak adanya mekanisme pengawasan diaspora

9 / 20

9. Fenomena apatride (tidak memiliki kewarganegaraan) bisa terjadi dalam sistem hukum Indonesia apabila:

A. Seseorang kehilangan KTP

B. WNI menikah dengan WNA tanpa pencatatan resmi

C. WNI melepaskan kewarganegaraan tanpa memperoleh kewarganegaraan baru

D. Anak lahir dari orang tua beda agama

E. Seseorang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 5 tahun

10 / 20

10. Konsep civic nationalism dalam konteks Indonesia lebih menekankan pada:

A. Kesamaan etnis sebagai dasar persatuan

B. Kesatuan bahasa dan budaya sebagai identitas

C. Kontrak sosial dalam bentuk ideologi Pancasila

D. Kesetiaan terhadap kepala negara

E. Ketaatan penuh terhadap norma adat setempat

11 / 20

11. Dalam sidang BPUPKI pertama, diskusi mengenai dasar negara dipengaruhi oleh beberapa tokoh. Jika Soepomo menekankan aspek integralistik, maka pemikiran Muhammad Yamin lebih cenderung ke:

A. Sekularisme mutlak

B. Konstitusionalisme liberal

C. Historisme dan nasionalisme kultural

D. Teokrasi Islam modern

E. Sosialisme populis

12 / 20

12. Perbandingan sistem pemerintahan RIS (1949–1950) dengan sistem parlementer liberal (1950–1959) dapat disimpulkan bahwa:

A. RIS lebih stabil karena dipimpin oleh presiden tunggal

B. Sistem parlementer lebih otoriter karena kekuasaan pusat

C. RIS berorientasi federal, sedangkan sistem parlementer lebih sentralistik

D. RIS tidak memiliki lembaga parlemen

E. Sistem parlementer menghapus posisi presiden

13 / 20

13. Salah satu perdebatan paling tajam dalam sidang Konstituante adalah mengenai:

A. Bentuk negara kesatuan atau federal

B. Peran tentara dalam pemerintahan

C. Ideologi negara antara Pancasila atau Islam

D. Kedaulatan rakyat atau kedaulatan hukum

E. Penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan

14 / 20

14. Dalam Proklamasi 17 Agustus 1945, kata-kata “pemindahan kekuasaan” merupakan penegasan bahwa:

A. Jepang secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia

B. Indonesia mewarisi kekuasaan kolonial Belanda

C. Kekuasaan dijalankan oleh rakyat tanpa perantara asing

D. Kekuasaan dikonsolidasikan ke pemerintah revolusioner

E. Pemerintahan kolonial Jepang dinyatakan tidak sah

15 / 20

15. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 merupakan tonggak penting karena:

A. Menghapus dominasi militer dalam politik

B. Memberikan kekuasaan legislatif kepada KNIP

C. Menyatakan kemerdekaan Indonesia secara internasional

D. Menyerahkan kekuasaan pada pihak Sekutu

E. Mengalihkan kedaulatan kepada Soekarno

16 / 20

16. Strategi diplomasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) menunjukkan pendekatan:

A. Realpolitik

B. Ekspansionisme

C. Pro-teokrasi

D. Non-blok mutlak

E. Federatif radikal

17 / 20

17. Tokoh nasional Dr. Tjipto Mangunkusumo dikenal sebagai bagian dari Tiga Serangkai dan pelopor gerakan radikal dalam pergerakan nasional. Perjuangannya berbeda dibanding tokoh-tokoh moderat seperti Budi Utomo karena:

B. Ia menekankan pendekatan legal formal melalui jalur parlementer kolonial

C. Ia memandang emansipasi politik sebagai bagian integral dari kemerdekaan dan menolak kooptasi kolonial

D. Ia menolak pergerakan massa dan memilih jalur diplomasi aristokratik

E. Ia lebih fokus pada pembangunan ekonomi daripada perlawanan politik

A. Ia mendukung kerja sama dengan Belanda untuk mempercepat pendidikan pribumi

18 / 20

18. Perjanjian Linggarjati, Renville, dan Roem-Royen menunjukkan pola:

A. Keberhasilan militer Indonesia melawan Belanda

B. Ketergantungan Indonesia terhadap PBB

C. Strategi diplomasi Indonesia yang berubah dari konfrontatif ke kompromistis

D. Kekonsistenan Belanda dalam mengakui kedaulatan

E. Perlawanan daerah terhadap sentralisme pemerintahan pusat

19 / 20

19. Salah satu alasan penting dibentuknya Djuanda Declaration 1957 adalah:

A. Mencegah ekspansi ekonomi asing

B. Menegaskan kedaulatan atas perairan nusantara

C. Menyeragamkan sistem pelayaran antar-pulau

D. Melindungi nelayan lokal dari invasi kapal asing

E. Memperkuat perdagangan laut dengan negara sekutu

20 / 20

20. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 memiliki makna hukum yang kuat karena:

A. Ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Jepang di Asia Tenggara

B. Diakui langsung oleh negara-negara Sekutu

C. Merupakan deklarasi sepihak yang menciptakan statehood secara de facto

D. Menunjuk kabinet pertama dalam struktur republik

E. Disampaikan langsung kepada Badan Keamanan PBB (UNSC)

Your score is

Tinggalkan Komentar Batalkan Balasan