Mini TO Bela Negara 14 2026

Anda punya waktu 20 menit untuk mengerjakan 20 soal. Kerjakan dengan jujur sebab ini bahan evaluasi kalian. Anda punya kesempatan tiga kali pengerjaan.Kerjakan di laptop atau tablet agar lebih optimal secara tampilan. Kalian yang mau gabung bimbel UPN 2026 boleh banget! Kalian bisa klik di sini

The number of attempts remaining is 6

Isi dulu data diri yaah

1 / 20

1. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, kedudukan Pancasila sebagai ‘sumber dari segala sumber hukum’ mengandung makna bahwa …

A. nilai-nilai Pancasila menjadi landasan filosofis yang mendasari pembentukan dan penafsiran setiap norma hukum positif di Indonesia

B. setiap peraturan hukum wajib secara eksplisit menyebut sila-sila Pancasila dalam konsideransnya agar sah secara formal

C. Pancasila secara langsung dapat diberlakukan sebagai norma yang mengikat tanpa perlu dijabarkan dalam peraturan pelaksana

D. seluruh produk hukum wajib mereproduksi rumusan sila-sila Pancasila secara verbatim dalam batang tubuh normanya

E. norma hukum yang tidak menyebut Pancasila dinyatakan batal demi hukum sejak saat diundangkan oleh DPR

2 / 20

2. Pernyataan bahwa Pancasila merupakan ‘filsafat bangsa’ berbeda secara substansial dari pernyataan bahwa Pancasila merupakan ‘ideologi negara’, terutama karena …

A. filsafat bangsa hanya berlaku bagi warga negara, sedangkan ideologi negara mengikat seluruh penyelenggara pemerintahan tanpa terkecuali

B. filsafat bangsa bersifat reflektif-kontemplatif dan menggali hakikat nilai, sedangkan ideologi negara bersifat direktif-operasional dalam menata kehidupan bernegara

C. filsafat bangsa dikembangkan oleh akademisi perguruan tinggi, sedangkan ideologi negara ditetapkan melalui keputusan lembaga legislatif

D. filsafat bangsa berlaku secara universal lintas batas negara, sedangkan ideologi negara hanya berlaku dalam yurisdiksi tertentu

E. filsafat bangsa tidak mengikat secara yuridis, sedangkan ideologi negara memiliki sanksi pidana bagi pelanggarnya

3 / 20

3. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengharuskan negara mengakui bukan hanya hak sipil-politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Konsekuensi konkret prinsip ini dalam kebijakan publik adalah …

A. negara wajib memberikan subsidi langsung kepada seluruh warga tanpa memandang tingkat penghasilan mereka masing-masing

B. negara berhak membatasi hak sipil bila terbukti menghambat pemenuhan hak ekonomi bagi mayoritas warga negara

C. negara memiliki kewajiban progresif untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia guna memenuhi hak-hak warga secara bertahap dan terukur

D. pemenuhan hak ekonomi selalu diprioritaskan di atas hak sipil dan politik dalam setiap alokasi anggaran tahunan

E. negara hanya bertanggung jawab atas hak sipil karena hak ekonomi merupakan tanggung jawab mekanisme pasar

4 / 20

4. Ketika terjadi konflik antara nilai persatuan (sila ketiga) dan nilai keadilan (sila kelima) dalam kebijakan alokasi anggaran antarwilayah, pendekatan yang paling konsisten dengan hakikat Pancasila sebagai sistem nilai organik adalah …

A. mengutamakan persatuan dengan distribusi anggaran merata secara nominal ke setiap daerah tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil

B. mengutamakan keadilan dengan mengalokasikan seluruh anggaran ke wilayah paling tertinggal hingga kesenjangan terhapus sepenuhnya

C. menyerahkan keputusan alokasi anggaran sepenuhnya kepada mekanisme musyawarah daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat

D. menerapkan prinsip proporsionalitas berbasis kebutuhan sehingga persatuan terwujud melalui pengurangan ketimpangan yang berkeadilan

E. mengintegrasikan indeks kesenjangan dan indeks persatuan dalam model matematis anggaran sebagai satu-satunya cara yang objektif

5 / 20

5. Konsep ‘Ketuhanan yang Maha Esa’ dalam sila pertama Pancasila berbeda dari konsep negara teokrasi maupun negara sekuler murni, karena …

C. seluruh kebijakan negara harus memperoleh legitimasi dari majelis ulama sebelum dapat resmi diberlakukan kepada rakyat

D. negara bersifat netral terhadap seluruh urusan keagamaan dan melarang simbol-simbol agama dalam ruang publik manapun

E. negara mengakui moralitas keagamaan sebagai basis etis kehidupan berbangsa tanpa memaksakan satu agama tertentu sebagai agama resmi negara

A. Ketuhanan yang Maha Esa menempatkan agama mayoritas sebagai acuan kebijakan namun tidak menjadikannya hukum formal negara

B. negara mengakui eksistensi Tuhan tetapi memisahkan urusan agama sepenuhnya dari proses pengambilan keputusan publik

6 / 20

6. Dalam konteks demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat memiliki batas-batas normatif. Situasi di bawah ini yang paling tepat menggambarkan batas tersebut adalah …

A. hasil musyawarah tetap harus tunduk pada konstitusi dan prinsip HAM, sehingga kesepakatan yang melanggar hak asasi manusia tidak memiliki kekuatan hukum

B. mufakat tidak dapat dicapai apabila ada satu pihak yang menolak, sehingga keputusan otomatis diserahkan kepada pemerintah pusat

C. musyawarah boleh menghasilkan keputusan apa pun selama disetujui seluruh peserta, termasuk keputusan yang membatasi hak minoritas

D. apabila mufakat tidak tercapai, musyawarah wajib diulang sampai seluruh peserta menyatakan persetujuan secara bulat tanpa syarat

E. musyawarah hanya sah apabila dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat yang terdampak tanpa terkecuali dari unsur manapun

7 / 20

7. Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 menghasilkan Piagam Jakarta dengan tambahan tujuh kata pada sila pertama. Keputusan menghapus tujuh kata tersebut pada 18 Agustus 1945 mencerminkan prinsip Pancasila paling fundamental, yaitu …

A. supremasi hukum positif di atas konsensus historis dalam proses pembentukan konstitusi yang demokratis

B. persatuan nasional yang melampaui kepentingan sektarian demi terwujudnya negara yang inklusif bagi seluruh warga bangsa

C. sekularisme moderat sebagai jalan tengah antara negara agama theokratis dan negara yang sepenuhnya ateis

D. demokrasi perwakilan yang menempatkan keputusan mayoritas di atas hak-hak kelompok minoritas keagamaan

E. pragmatisme politik yang mengorbankan prinsip demi mempertahankan keutuhan wilayah negara kepulauan

8 / 20

8. Notonagoro membagi nilai-nilai Pancasila menjadi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Apabila terdapat kontradiksi antara nilai instrumental (undang-undang) dengan nilai dasar (Pancasila), maka konsekuensi hukum yang paling tepat adalah …

A. nilai instrumental mendapat prioritas karena merupakan operasionalisasi yang lebih konkret dari nilai dasar yang masih bersifat abstrak

B. nilai dasar harus direvisi melalui amendemen konstitusi agar selaras dengan perkembangan nilai instrumental yang berlaku

C. nilai instrumental yang bertentangan dengan nilai dasar dapat dibatalkan karena nilai dasar bersifat permanen sebagai norma grundnorm yang mengakar

D. nilai instrumental dan nilai dasar sama kedudukannya sehingga penyelesaian konflik diserahkan kepada penafsiran hakim secara kasuistis

E. konflik antara keduanya diselesaikan melalui referendum nasional untuk menentukan mana yang lebih mencerminkan kehendak rakyat

9 / 20

9. Seorang kepala daerah mengeluarkan peraturan daerah yang mewajibkan seluruh ASN di daerahnya mengikuti kegiatan keagamaan tertentu secara rutin. Ditinjau dari perspektif Pancasila, kebijakan ini bermasalah terutama karena …

A. peraturan daerah tidak berwenang mengatur kewajiban keagamaan yang merupakan domain pemerintah pusat secara eksklusif

B. kewajiban keagamaan bagi ASN bertentangan dengan prinsip profesionalisme birokrasi yang diamanatkan UU ASN yang berlaku

C. kebijakan tersebut menimbulkan inefisiensi birokrasi karena waktu kerja terpakai untuk aktivitas di luar tugas pemerintahan

D. pemaksaan praktik keagamaan tertentu melanggar kemerdekaan beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh sila pertama Pancasila

E. peraturan demikian berpotensi memicu konflik horizontal antara ASN yang berasal dari latar belakang agama berbeda

10 / 20

10. Dalam perspektif filsafat Pancasila, hubungan antara individu dan masyarakat digambarkan sebagai hubungan yang bersifat …

A. antagonistis, di mana kepentingan individu selalu berbenturan dengan kepentingan kolektif sehingga memerlukan negara sebagai penengah

B. subordinatif, di mana individu sepenuhnya tunduk pada kehendak masyarakat demi tercapainya harmoni sosial bersama

C. monistis, di mana individu dan masyarakat dipandang sebagai entitas yang identik tanpa ada hak individual yang terpisah

D. kontraktual, di mana hubungan individu dan masyarakat didasarkan pada perjanjian sosial yang dapat dicabut sewaktu-waktu

E. komplementer-organis, di mana individu dan masyarakat saling mengandaikan dan mengukuhkan sehingga kepentingan keduanya tidak dapat dipisahkan secara dikotomis

11 / 20

11. Sila kelima Pancasila menyatakan ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Dalam konteks kebijakan ekonomi, prinsip keadilan sosial Pancasila paling tepat dibedakan dari prinsip keadilan distributif John Rawls, karena …

A. keadilan sosial Pancasila berakar pada nilai gotong royong dan kekeluargaan yang komunitarian, sedangkan Rawls bertolak dari posisi individu otonom di balik 'tabir ketidaktahuan'

B. keadilan sosial Pancasila menekankan kesamaan mutlak distribusi kekayaan, sedangkan Rawls memperbolehkan ketimpangan demi efisiensi ekonomi

C. Rawls mengutamakan hak sipil di atas hak ekonomi, sedangkan Pancasila menempatkan hak ekonomi sebagai prioritas tertinggi

D. keadilan sosial Pancasila hanya berlaku bagi warga negara Indonesia, sedangkan keadilan Rawls bersifat universal lintas batas negara

E. keadilan sosial Pancasila dicapai melalui mekanisme pasar bebas, sedangkan Rawls menghendaki intervensi negara yang sangat kuat

12 / 20

12. Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya menyatakan undang-undang tertentu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Argumentasi yang paling tepat untuk menjelaskan kewenangan MK tersebut adalah …

A. MK berwenang langsung menguji undang-undang terhadap Pancasila karena Pancasila tercantum eksplisit dalam konstitusi sebagai norma tertinggi yang dapat diuji

B. MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dan karena nilai Pancasila telah dipositivasi dalam pasal-pasal UUD 1945, pengujian terhadap UUD secara implisit merupakan pengujian terhadap Pancasila

C. kewenangan MK bersumber dari mandat rakyat langsung sehingga dapat melampaui teks konstitusi dan merujuk langsung pada Pancasila

D. MK diberi kewenangan oleh undang-undang organiknya untuk menguji peraturan perundang-undangan langsung terhadap Pancasila secara formal

E. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi secara otomatis memberikan MK yurisdiksi untuk menganulir norma apa pun yang bertentangan

13 / 20

13. Fenomena ‘politik identitas’ yang menggunakan simbol agama atau etnis untuk memobilisasi dukungan pemilih dikategorikan sebagai ancaman terhadap Pancasila, karena secara langsung melemahkan …

A. prinsip supremasi hukum yang melarang penggunaan simbol primordial dalam kampanye politik formal dan terorganisir

B. asas pemilu yang luber dan jurdil karena memanipulasi pilihan pemilih dengan narasi emosional yang nonrasional

C. sila ketiga dan keempat Pancasila, karena menggantikan ikatan kebangsaan dan musyawarah rasional dengan solidaritas sektarian yang ekslusif

D. prinsip otonomi daerah karena politik identitas memperkuat sentimen kedaerahan yang memecah kesatuan administrasi negara

E. kewenangan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen dan tidak memihak kepentingan apapun

14 / 20

14. Dalam teori kenegaraan, Pancasila disebut sebagai ‘staatsfundamentalnorm’ oleh Hans Nawiasky yang diadaptasi dalam konteks Indonesia. Implikasi dari status tersebut adalah bahwa Pancasila …

A. harus dituangkan secara verbatim dalam setiap pasal UUD 1945 agar memiliki kekuatan normatif yang mengikat penyelenggara negara

B. berlaku sebagai dasar hukum yang setara dengan UUD 1945 sehingga dapat dijadikan rujukan langsung dalam pengujian peraturan

C. hanya berlaku sebagai norma moral yang mengikat secara etis, bukan sebagai norma hukum yang dapat ditegakkan melalui yudisial

D. merupakan norma yang berada di atas konstitusi dan tidak dapat diubah bahkan oleh prosedur amendemen konstitusi yang sah sekalipun

E. dapat diubah melalui referendum nasional apabila mayoritas rakyat menghendaki perubahan mendasar pada identitas kebangsaan

15 / 20

15. Perbedaan mendasar antara ‘Pancasila historis’ (yang dirumuskan para founding fathers) dan ‘Pancasila yuridis’ (yang berlaku secara hukum) terletak pada …

A. Pancasila historis memuat lima sila dalam urutan yang berbeda dari Pancasila yuridis yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945

B. Pancasila historis hanya merupakan catatan sejarah yang tidak memiliki implikasi hukum dalam sistem tata negara modern

C. Pancasila historis berlaku bagi seluruh rakyat, sedangkan Pancasila yuridis hanya mengikat penyelenggara negara formal

D. keduanya identik dalam isi dan implikasi hukum sehingga pembedaan historis-yuridis hanya relevan dalam kajian akademis

E. Pancasila yuridis adalah rumusan resmi yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan bersifat final mengikat, sedangkan Pancasila historis merujuk pada berbagai rumusan yang diusulkan dalam proses perumusan

16 / 20

16. Gotong royong sebagai nilai sosial-budaya Indonesia dikaitkan langsung dengan Pancasila. Hubungan antara gotong royong dan Pancasila yang paling tepat adalah …

A. gotong royong merupakan kristalisasi sosial-budaya yang menjadi salah satu sumber material yang menginspirasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat dan kelima

B. gotong royong adalah sila keenam Pancasila yang tidak tertulis namun disepakati secara implisit oleh para perumus aslinya

C. gotong royong merupakan padanan budaya dari sila persatuan Indonesia sehingga keduanya digunakan bergantian dalam dokumen resmi

D. gotong royong adalah mekanisme ekonomi tradisional yang menjadi inspirasi satu-satunya bagi pasal 33 UUD 1945 tentang koperasi

E. gotong royong dan Pancasila adalah dua konsep yang sepenuhnya terpisah dan tidak memiliki hubungan kausalitas satu sama lain

17 / 20

17. Suatu partai politik mendaftarkan diri ke KPU dengan platform yang secara eksplisit bertujuan mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Tindakan hukum yang paling sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia adalah …

A. KPU langsung menolak pendaftaran karena kewenangan KPU mencakup penilaian konstitusionalitas platform partai politik pendaftar

B. Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan partai tersebut berdasarkan permohonan pemerintah apabila terbukti bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

C. Bawaslu merekomendasikan pembubaran partai tersebut kepada presiden berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemilu

D. MPR melalui sidang khusus menetapkan pembubaran partai tersebut sebagai lembaga dengan mandat representasi nasional tertinggi

E. kejaksaan agung mengajukan gugatan perdata untuk membekukan aset partai sambil menunggu keputusan pembubaran final

18 / 20

18. Dalam pembangunan nasional berbasis Pancasila, konsep ‘manusia seutuhnya’ yang menjadi tujuan pembangunan mengandung makna bahwa …

A. pembangunan harus memprioritaskan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu sebelum memperhatikan dimensi spiritual warga negara

B. pembangunan harus diukur semata-mata melalui indikator kuantitatif seperti PDB per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia UNDP

C. pembangunan wajib mencakup dimensi jasmaniah, rohaniah, individual, sosial, material, dan spiritual secara integratif dan seimbang

D. manusia seutuhnya adalah manusia yang telah menguasai seluruh teknologi modern sehingga mampu bersaing di tingkat global

E. pembangunan manusia seutuhnya hanya terwujud apabila seluruh warga negara telah mencapai tingkat pendidikan minimal sarjana

19 / 20

19. Perdebatan antara Soekarno dan Soepomo di BPUPKI terkait bentuk negara menggambarkan dua paradigma berbeda. Paradigma ‘negara integralistik’ Soepomo berbeda dari gagasan Soekarno karena …

A. Soepomo menolak demokrasi dan mengusulkan sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja sebagai simbol persatuan nasional

B. Soepomo mengusulkan federalisme sebagai bentuk negara yang paling sesuai dengan keberagaman Indonesia yang majemuk

C. Soepomo menginginkan Pancasila dirumuskan hanya empat sila tanpa sila ketuhanan yang dianggap berpotensi memecah belah

D. Soepomo menolak Pancasila sebagai dasar negara dan mengusulkan gotong royong sebagai satu-satunya asas negara yang autentik

E. Soepomo mengonsepkan negara sebagai kesatuan organis yang tidak memisahkan negara dan masyarakat, sedangkan Soekarno lebih mengakomodasi pluralisme dan hak-hak individual dalam kerangka demokrasi

20 / 20

20. Apabila terdapat perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia namun bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, maka sikap negara yang paling konstitusional adalah …

A. langsung membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak karena kedaulatan nasional mutlak berada di atas hukum internasional

B. tetap melaksanakan perjanjian tersebut secara penuh karena hukum internasional yang diratifikasi lebih tinggi dari konstitusi

C. meminta MK untuk menguji perjanjian internasional terhadap UUD 1945 dan membatalkannya apabila terbukti bertentangan

D. menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Mahkamah Internasional sebagai lembaga yang berwenang atas konflik norma internasional

E. melakukan negosiasi ulang atau mekanisme penarikan diri (withdrawal) sesuai prosedur hukum internasional sambil menyesuaikan implementasinya dengan konstitusi

Your score is

Mini TO Bela Negara 14 2026

Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

More posts

Mini TO Bela Negara 14 2026

Mini TO SIMAK UI Bahasa Inggris 17

Mini TO UTUL UGM 2026: TPA Numerik 1 Cerita

Mini TO UTUL UGM Ekonomi GDP Inflasi