TO Bela Negara 8 UPNVY/UPNVJ

Anda punya waktu 75 menit untuk mengerjakan 75 soal. Kerjakan dengan jujur sebab ini bahan evaluasi kalian. Anda punya kesempatan tiga kali pengerjaan.Kerjakan di laptop atau tablet agar lebih optimal secara tampilan.

The number of attempts remaining is 6

Isi dulu data diri yaah

1 / 75

1. Pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945 yang mendasari Pasal 29 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar…

A. persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia

B. kedaulatan rakyat dalam musyawarah dan perwakilan

C. kemanusiaan yang adil dan beradab

D. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

E. kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa

2 / 75

2. Aspek sila ke-4 yang paling bersesuaian dengan konsep demokrasi deliberatif Jürgen Habermas adalah…

A. Rasionalitas komunikatif melalui deliberasi yang bebas dan setara

B. Legitimasi demokratis melalui mekanisme voting mayoritas langsung

C. Representasi formal melalui pemilihan umum yang diselenggarakan berkala

D. Efisiensi politik melalui sistem partai tunggal yang tersentralisasi kuat

E. Stabilitas nasional melalui kepemimpinan kharismatik yang sangat kuat

3 / 75

3. Pancasila berbeda dari konsep laïcité (sekularisme) Prancis karena Pancasila…

A. Memisahkan agama sepenuhnya dari semua urusan kenegaraan

B. Menjadikan salah satu agama sebagai agama resmi negara

C. Melarang semua ekspresi keagamaan dalam seluruh ruang publik

D. Mengintegrasikan hukum agama ke dalam sistem hukum positif

E. Mengakui agama sebagai fondasi nilai dalam kehidupan negara

4 / 75

4. Dalam perspektif positivisme hukum Kelsen, Pancasila berbeda dari hukum alam (natural law) karena Pancasila…

A. Dianggap sebagai nilai moral yang berlaku dengan sendirinya

B. Diperlakukan sebagai norma positif yang diakui sistem hukum

C. Dianggap sebagai cita-cita ideal di luar sistem hukum positif

D. Diperlakukan sebagai nilai budaya yang tidak mengikat hukum

E. Dianggap sebagai sistem etika yang terpisah dari hukum positif

5 / 75

5. Pancasila mendukung model demokrasi ‘thick’ (substantif) karena Pancasila…

A. Membatasi demokrasi hanya pada prosedur pemilihan yang formal

B. Mengutamakan efisiensi keputusan di atas partisipasi rakyat

C. Mereduksi demokrasi menjadi mekanisme voting mayoritas murni

D. Mengintegrasikan nilai keadilan dan moralitas ke dalam demokrasi

E. Menolak keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan

6 / 75

6. Pancasila mendukung konsep pluralisme hukum (legal pluralism) karena sila ke-…

A. 1, karena agama mengatur kehidupan komunitas secara paralel

B. 2, karena kemanusiaan mengakui sistem nilai yang berbeda-beda

C. 3, karena persatuan mengakui keberagaman hukum adat daerah

D. 4, karena musyawarah menghormati keputusan komunitas adat lokal

E. 5, karena keadilan mencakup pengakuan terhadap hak-hak komunal

7 / 75

7. Sila ke-2 ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’ paling tepat berkorespondensi dengan prinsip hukum internasional berupa…

A. Kedaulatan negara yang tidak dapat diganggu gugat siapapun

B. Penghormatan harkat martabat manusia dalam hukum internasional

C. Non-intervensi dalam urusan dalam negeri suatu negara berdaulat

D. Kesetaraan hak semua negara dalam forum internasional PBB

E. Perlindungan lingkungan hidup demi generasi manusia yang datang

8 / 75

8. Pancasila dapat dibaca sebagai respons post-kolonial karena Pancasila…

A. Menolak ideologi impor dan menggali nilai dari tradisi lokal bangsa

B. Mengadopsi sistem demokrasi liberal yang berasal dari Barat

C. Mereplikasi ideologi sosialisme yang berkembang di negara berkembang

D. Mengikuti model negara-bangsa Eropa dalam konteks modern global

E. Menerima nilai universal tanpa menyaringnya berdasarkan budaya lokal

9 / 75

9. Konsep negara kesejahteraan (welfare state) dalam Pancasila sila ke-5 berbeda dari welfare state Eropa Utara karena…

A. Welfare state Pancasila tidak mewajibkan negara memberi jaminan sosial

B. Welfare state Pancasila mengutamakan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan

C. Welfare state Pancasila bersifat universal tanpa memandang status warga

D. Welfare state Pancasila berbasis nilai gotong royong, bukan individualisme

E. Welfare state Pancasila hanya berlaku bagi warga negara asli Indonesia

10 / 75

10. Pancasila berbeda dari teori kontrak sosial Rousseau dalam hal bahwa Pancasila…

A. Didasarkan pada kehendak umum (volonté générale) seluruh warga negara

B. Menempatkan hak individu di atas kewajiban terhadap negara bangsa

C. Bersumber dari perjanjian tertulis antara warga dan penguasa negara

D. Mengakui kedaulatan rakyat mutlak tanpa nilai yang membatasinya

E. Bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa, bukan kontrak sosial formal

11 / 75

11. Dalam teori representasi politik, sila ke-4 Pancasila paling mengacu pada model representasi…

A. Delegatif — wakil rakyat menjalankan mandat langsung pemilih

B. Trustee — wakil rakyat bertindak atas hikmat dan kepentingan umum

C. Mandate — wakil rakyat terikat program partai selama menjabat

D. Proportional — wakil mewakili kelompok sesuai proporsi suara

E. Descriptive — wakil harus merepresentasikan latar belakang pemilih

12 / 75

12. Posisi Indonesia dalam Vienna World Conference on Human Rights 1993 yang berkaitan dengan Pancasila sila ke-2 adalah bahwa Indonesia menekankan…

A. HAM tidak dapat dibatasi oleh negara dalam keadaan apapun

B. Hak kolektif bangsa harus didahulukan atas hak sipil individu

C. HAM tidak dapat dilepaskan dari nilai dan budaya suatu bangsa

D. Hak sipil dan politik lebih penting dari hak ekonomi-sosial-budaya

E. Hak ekonomi dan sosial harus terpenuhi sebelum hak sipil politik

13 / 75

13. Asas ‘presumption of constitutionality’ yang diterapkan MK Indonesia berarti…

A. Undang-undang dianggap konstitusional sampai terbukti sebaliknya

B. Undang-undang yang dibuat DPR tidak dapat dibatalkan oleh MK

C. Undang-undang selalu sesuai Pancasila selama dibuat DPR secara formal

D. Undang-undang berlaku segera dan tidak perlu uji material dulu

E. Undang-undang yang berlaku lebih dari lima tahun tidak bisa diuji

14 / 75

14. Dalam butir pengamalan sila ke-3, kewajiban yang paling langsung berkaitan dengan menomorsatukan persatuan adalah…

A. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa

B. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika

C. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh

D. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi

E. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia

15 / 75

15. Dalam teori H.L.A. Hart, ‘rule of recognition’ (aturan pengenal) dalam sistem hukum Indonesia adalah…

A. UUD 1945 yang ditetapkan PPKI pada 18 Agustus 1945

B. Ketetapan MPR yang menjadi dasar legitimasi produk hukum

C. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan norma tertinggi

D. Norma yang menyatakan UUD 1945 adalah hukum tertinggi Indonesia

E. Pancasila sebagai grundnorm yang menjadi dasar validitas hukum

16 / 75

16. Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Sultan Iskandar Muda (1607–1636) mencapai puncak kekuasaan. Pencapaian terbesar yang dilakukan Iskandar Muda adalah…

A. Mengusir VOC Belanda dari seluruh wilayah pesisir Aceh

B. Menyatukan seluruh kerajaan Islam di Sumatra dalam satu kekuasaan

C. Menguasai jalur perdagangan lada Sumatra dan Semenanjung Malaya

D. Mendirikan institusi pendidikan Islam pertama di Asia Tenggara

E. Membangun armada laut terbesar di Asia Tenggara pada masanya

17 / 75

17. Kerajaan Pajang yang didirikan Jaka Tingkir (Sultan Hadiwijaya) sekitar 1568 merupakan kerajaan penting karena…

A. Menjadi penghubung politik antara Demak dan Mataram Islam

B. Pertama kali menyebarkan Islam secara resmi di Pulau Jawa

C. Mengalahkan seluruh sisa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa

D. Menjadi pusat perdagangan internasional terbesar di Jawa

E. Menghasilkan karya sastra Islam terbesar di Nusantara

18 / 75

18. Frasa ‘Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa’ dalam Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular (abad ke-14 M) pada konteks aslinya merujuk pada…

A. Persatuan seluruh suku bangsa Nusantara dalam kerajaan Majapahit

B. Ajaran toleransi antara kaum bangsawan dan rakyat biasa Majapahit

C. Kesatuan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan tunggal Majapahit

D. Persatuan antara golongan pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan

E. Toleransi antara umat Hindu dan Buddha yang hidup berdampingan

19 / 75

19. Perang Padri di Minangkabau (1803–1838) pada fase awal (1803–1821) merupakan konflik antara…

A. Kaum Padri dengan pasukan kolonial Belanda yang masuk Minangkabau

B. Kaum Padri reformis Islam dengan kaum Adat Minangkabau tradisional

C. Rakyat Minangkabau dengan VOC yang ingin menguasai tambang emas

D. Kerajaan Pagaruyung dengan Kesultanan Aceh yang memperluas pengaruh

E. Ulama Minangkabau dengan ulama Jawa atas perbedaan mazhab Islam

20 / 75

20. Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan H. Samanhudi pada 1911 pada awalnya berfokus pada…

A. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda

B. Menyebarkan ajaran Islam murni kepada seluruh rakyat Nusantara

C. Membangun kekuatan militer Islam untuk melawan penjajah Belanda

D. Melindungi pedagang batik pribumi dari persaingan pedagang Tionghoa

E. Membentuk partai politik Islam yang memperjuangkan hak-hak rakyat

21 / 75

21. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang dibentuk 29 Agustus 1945 mendapat kewenangan legislatif melalui…

A. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945

B. Keputusan Presiden Soekarno yang dikeluarkan 18 Agustus 1945

C. Ketetapan PPKI yang memberikan mandat kepada KNIP secara langsung

D. Hasil sidang darurat KNIP pada November 1945 di Yogyakarta

E. Persetujuan bersama antara Soekarno, Hatta, dan seluruh anggota KNIP

22 / 75

22. Pemilu 1955 yang merupakan pemilu pertama Indonesia dipandang paling demokratis. Yang BUKAN karakteristik Pemilu 1955 adalah…

A. Diikuti lebih dari 25 partai politik peserta pemilu

B. Pertama menerapkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia

C. Berlangsung dua tahap: memilih DPR dan Konstituante terpisah

D. Diselenggarakan di bawah Kabinet Burhanuddin Harahap

E. Menghasilkan pemenang tunggal yang mendominasi lebih 50 persen

23 / 75

23. Operasi Ganyang Malaysia (Konfrontasi, 1963–1966) dilatarbelakangi penolakan Indonesia terhadap…

A. Klaim Malaysia atas wilayah Kalimantan Utara milik Indonesia

B. Pembentukan Malaysia Raya yang mencakup seluruh Kepulauan Melayu

C. Pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonial Inggris

D. Intervensi militer Inggris dalam konflik antara Malaysia dan Filipina

E. Keanggotaan Malaysia di DK PBB yang menurut Indonesia tidak sah

24 / 75

24. Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan RRT pada 1967 dan baru menormalisasinya pada…

A. 1978, di bawah kebijakan normalisasi pemerintahan Soeharto

B. 1990, setelah kunjungan Menlu Ali Alatas ke Beijing

C. 1985, ketika Indonesia membutuhkan investasi Tiongkok

D. 1992, menyusul normalisasi hubungan ASEAN dengan Tiongkok

E. 1995, setelah penyelesaian sengketa Laut China Selatan

25 / 75

25. ASEAN didirikan 8 Agustus 1967 oleh lima negara pendiri. Tujuan utamanya yang berkaitan langsung dengan bela negara adalah…

A. Membentuk kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara

B. Membentuk aliansi militer menghadapi ancaman komunisme

C. Menciptakan pasar ekonomi tunggal di kawasan Asia Tenggara

D. Menciptakan stabilitas kawasan melalui kerja sama dan dialog

E. Membentuk angkatan bersenjata gabungan antarnegara kawasan

26 / 75

26. ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) yang dideklarasikan ASEAN pada 1971 berisi komitmen negara anggota untuk…

A. Membentuk zona bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara

B. Melarang pangkalan militer asing di seluruh wilayah ASEAN

C. Menciptakan aliansi pertahanan kolektif melawan komunisme

D. Menjamin kebebasan navigasi di seluruh perairan Asia Tenggara

E. Menjaga Asia Tenggara bebas dari campur tangan kekuatan luar

27 / 75

27. Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) yang menjadi salah satu pemicu reformasi merupakan penyerangan terhadap…

A. Kantor PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri di Jakarta

B. Kantor Partai Golkar di Jakarta oleh pendukung oposisi

C. Kantor Komnas HAM yang sedang menyelidiki pelanggaran HAM

D. Markas TNI AD di Jakarta oleh kelompok milisi pro-reformasi

E. Gedung DPR/MPR oleh demonstran mahasiswa pro-reformasi

28 / 75

28. Sidang Istimewa MPR pada November 1998 menghasilkan sejumlah ketetapan. Salah satu yang terpenting berkaitan dengan kepresidenan adalah…

A. Pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden RI

B. Pembubaran Golkar sebagai warisan utama rezim Orde Baru

C. Pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode saja

D. Pencabutan dwifungsi ABRI secara langsung dan segera efektif

E. Penetapan jadwal pemilu dipercepat menjadi bulan Maret 1999

29 / 75

29. Tindakan Presiden Abdurrahman Wahid yang langsung memicu MPR menggelar Sidang Istimewa pemakzulan pada Juli 2001 adalah…

A. Terbukti korupsi dalam skandal Buloggate dan Bruneigate

B. Menonaktifkan Kapolri Bimantoro tanpa persetujuan DPR

C. Mencabut larangan PKI melalui Perppu yang kontroversial

D. Mengeluarkan Maklumat yang memerintahkan pembekuan MPR

E. Mengangkat pejabat militer tanpa rekomendasi dari Panglima TNI

30 / 75

30. Pemerintahan Presiden Megawati (2001–2004) mengambil keputusan bersejarah yang membuat Pemilu 2004 berbeda dari sebelumnya, yaitu…

A. Membentuk KPK untuk memberantas korupsi di pemerintahan

B. Mengesahkan UU tentang pemilihan presiden secara langsung

C. Menerapkan otonomi daerah penuh sesuai UU No. 22 Tahun 1999

D. Mengadakan amandemen ketiga UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman

E. Menetapkan sistem multi-partai bebas tanpa ambang batas parlemen

31 / 75

31. Doktrin ‘margin of appreciation’ dalam hukum HAM internasional memberi kelonggaran kepada negara untuk…

A. Mengabaikan kewajiban HAM internasional dalam keadaan darurat

B. Membatasi hak asasi warga negara asing di dalam wilayahnya

C. Menafsirkan HAM sesuai ideologi partai berkuasa saat ini

D. Menolak yurisdiksi pengadilan HAM internasional atas negaranya

E. Menyesuaikan implementasi HAM dengan kondisi lokal masing-masing

32 / 75

32. Yang paling tepat digolongkan sebagai ‘constitutional moment’ (Ackerman) Indonesia adalah…

A. Pengesahan UUDS 1950 yang menggantikan Konstitusi RIS

B. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang mendahului UUD

C. Pembentukan BPUPKI sebagai langkah pertama menuju konstitusi

D. Amandemen UUD 1945 (1999–2002) yang mengubah sistem ketatanegaraan

E. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945

33 / 75

33. ‘Judicial activism’ yang dipraktikkan MK Indonesia tercermin dalam putusan yang…

A. Memutus lebih dari yang dimohon demi keadilan konstitusional substansial

B. Hanya menyatakan UU tidak konstitusional tanpa memberi tafsir baru

C. Menolak semua perkara yang dianggap merupakan political question

D. Mengikuti preseden putusan sebelumnya secara ketat dan konsisten

E. Menyerahkan penafsiran konstitusi sepenuhnya kepada legislatif

34 / 75

34. Perbedaan mendasar ‘hak warga negara’ dan ‘hak penduduk’ dalam UUD 1945 adalah…

A. Hak warga negara hanya berlaku di dalam wilayah Indonesia saja

B. Hak penduduk berlaku untuk semua manusia di mana pun berada

C. Hak warga negara hanya dimiliki WNI; hak penduduk semua orang di Indonesia

D. Hak warga negara diperoleh sejak lahir; hak penduduk sejak berdomisili

E. Hak warga negara di UUD; hak penduduk hanya di undang-undang biasa

35 / 75

35. Asas ‘pacta sunt servanda’ dalam hukum internasional yang mengikat Indonesia berarti…

A. Indonesia dapat membatalkan perjanjian internasional secara sepihak

B. Indonesia wajib mematuhi perjanjian internasional yang telah diratifikasi

C. Indonesia terikat perjanjian internasional hanya jika menguntungkan

D. Indonesia wajib mengikuti semua resolusi PBB tanpa pengecualian

E. Indonesia hanya terikat perjanjian yang disetujui DPR secara formal

36 / 75

36. Dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia, gubernur memiliki dua peran sekaligus, yaitu…

A. Sebagai kepala daerah otonom dan ketua DPRD provinsi

B. Sebagai wakil rakyat dan pelaksana kebijakan nasional

C. Sebagai pemimpin partai di daerah dan kepala pemerintahan

D. Sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat

E. Sebagai penguasa tunggal daerah dan anggota MPR ex officio

37 / 75

37. Desentralisasi asimetris yang diterapkan untuk Papua, Aceh, dan DKI Jakarta berarti…

A. Ketiga daerah mendapat anggaran jauh lebih besar dari pusat

B. Ketiga daerah bebas dari seluruh kewajiban perpajakan ke pusat

C. Ketiga daerah memilih kepala daerahnya dengan cara berbeda

D. Ketiga daerah mendapat lebih banyak kewenangan dibanding biasa

E. Ketiga daerah menerima perlakuan hukum berbeda sesuai karakteristik khususnya

38 / 75

38. ‘Hak recall’ yang dimiliki partai politik terhadap anggota DPR merupakan mekanisme…

A. Pemberhentian anggota DPR oleh pemilihnya melalui referendum

B. Penarikan kembali anggota DPR oleh partai yang mengusung

C. Penonaktifan anggota DPR oleh Mahkamah Kehormatan Dewan

D. Pemecatan anggota DPR oleh presiden atas rekomendasi DPR

E. Pencabutan mandat anggota DPR oleh Mahkamah Konstitusi

39 / 75

39. Konsep ‘executive privilege’ dalam hukum tata negara memberi presiden hak untuk…

A. Menolak putusan pengadilan yang bertentangan kebijakan eksekutif

B. Mengeluarkan peraturan tanpa persetujuan DPR dalam kondisi mendesak

C. Merahasiakan informasi tertentu demi kepentingan keamanan negara

D. Mengangkat pejabat negara tanpa konfirmasi dari lembaga legislatif

E. Memveto undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif

40 / 75

40. Sistem perwakilan Indonesia yang terdiri dari DPR dan DPD disebut ‘soft bicameralism’ karena…

A. DPD memiliki kewenangan yang jauh lebih terbatas dibandingkan DPR

B. DPD dan DPR memiliki kewenangan yang setara dalam bidang legislasi

C. DPD dipilih melalui mekanisme yang berbeda dari pemilihan DPR

D. DPD merupakan lembaga sementara yang belum memiliki landasan hukum

E. DPD hanya bertugas dalam periode tertentu dan tidak bersifat permanen

41 / 75

41. Hakim Mahkamah Konstitusi menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk…

A. Satu kali dengan syarat persetujuan DPR secara ulang

B. Dua kali selama tidak ada pelanggaran etik apapun

C. Tiga kali dengan total pelayanan maksimal 15 tahun

D. Satu kali sehingga maksimal menjabat 10 tahun

E. Dua kali dengan batas akhir usia 70 tahun

42 / 75

42. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berbeda dari Bank Indonesia dalam hal bahwa OJK…

A. Mengatur dan mengawasi kebijakan moneter dan nilai tukar rupiah

B. Mengawasi seluruh sektor jasa keuangan termasuk bank dan nonbank

C. Menetapkan suku bunga acuan yang berlaku bagi seluruh perbankan

D. Mengelola cadangan devisa dan emas yang dimiliki negara Indonesia

E. Bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui Menteri Keuangan

43 / 75

43. Asas ‘nulla poena sine culpa’ (tiada pidana tanpa kesalahan) berarti…

C. Pengadilan tidak boleh memeriksa perkara tanpa kehadiran terdakwa

D. Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum sejak pertama ditangkap

E. Seseorang tidak dapat dipidana jika tidak terbukti bersalah secara pribadi

A. Jaksa wajib membuktikan perbuatan pidana sebelum mendakwa seseorang

B. Hakim wajib menjatuhkan pidana sesuai tuntutan jaksa penuntut umum

44 / 75

44. Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 dibagi menjadi dua jenis, yaitu…

A. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

B. Pegawai Tetap (PT) dan Pegawai Kontrak (PK) berdasarkan jenis tugas

C. Pejabat Struktural (PS) dan Pejabat Fungsional (PF) berdasarkan jabatan

D. Pegawai Pusat (PP) dan Pegawai Daerah (PD) berdasarkan wilayah kerja

E. Pejabat Karier (PK) dan Pejabat Politik (PP) berdasarkan pengangkatan

45 / 75

45. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, tiga fungsi utama DPRD adalah…

A. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengesahan kebijakan daerah

B. Fungsi pengawasan, representasi, dan penegakan hukum daerah

C. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pemerintah daerah

D. Fungsi legislasi, eksekutif, dan yudisial pada tingkat daerah

E. Fungsi anggaran, aspirasi, dan penyelesaian sengketa daerah

46 / 75

46. Lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan industri pertahanan nasional (PT Pindad, PT PAL, PT DI) adalah…

A. Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Jenderal Pothan

B. Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di bawah presiden

C. Mabes TNI melalui Asisten Perencanaan dan Anggaran Panglima

D. Bappenas melalui Deputi Bidang Pertahanan dan Keamanan

E. Kementerian BUMN melalui Deputi Bidang Industri Strategis

47 / 75

47. Strategi A2/AD (Anti-Access/Area Denial) yang dikembangkan beberapa negara besar bertujuan untuk…

A. Mencegah negara lain membangun pangkalan militer di kawasan

B. Menghancurkan persenjataan musuh sebelum sempat digunakan

C. Membatasi mobilitas tentara darat musuh di dalam wilayahnya

D. Mencegah kekuatan militer asing masuk ke zona pertahanannya

E. Menghentikan pasokan logistik militer musuh di jalur perairan

48 / 75

48. Perlindungan infrastruktur kritis nasional termasuk dimensi bela negara karena serangan terhadapnya dapat…

A. Meningkatkan biaya operasional pemerintah secara drastis

B. Mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah secara jangka panjang

C. Menyebabkan kerusakan fisik pada aset-aset milik negara

D. Mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak dan retribusi

E. Melumpuhkan fungsi vital negara dan kehidupan masyarakat luas

49 / 75

49. Ketahanan energi (energy security) dianggap sebagai dimensi bela negara modern karena ketergantungan energi dari impor dapat…

A. Membuat negara rentan terhadap tekanan dan embargo energi asing

B. Meningkatkan emisi karbon yang merusak lingkungan hidup nasional

C. Menyebabkan defisit APBN yang mengancam stabilitas ekonomi makro

D. Mengurangi kemampuan membangun infrastruktur yang memadai

E. Mengakibatkan kenaikan harga energi yang memberatkan masyarakat

50 / 75

50. Perang informasi (information warfare) sebagai ancaman kontemporer bertujuan untuk…

A. Menghancurkan sistem komunikasi militer musuh secara langsung

B. Mencuri data rahasia negara melalui operasi siber yang canggih

C. Mempengaruhi persepsi publik dan pengambil keputusan musuh

D. Menyebarkan virus ke dalam sistem komputer pertahanan negara

E. Menyadap komunikasi diplomatik rahasia antara para pejabat

51 / 75

51. Indonesia sebagai penandatangan NPT (Non-Proliferation Treaty) berkomitmen untuk…

A. Tidak menggunakan dan tidak membantu produksi senjata nuklir

B. Tidak mengembangkan senjata nuklir dan mendukung perlucutan global

C. Tidak mengimpor bahan nuklir mentah dari negara pemilik senjata

D. Tidak mengizinkan transit senjata nuklir melalui wilayah Indonesia

E. Tidak bekerja sama dalam penelitian nuklir militer dengan negara apapun

52 / 75

52. Konsep ‘burden sharing’ dalam aliansi pertahanan mensyaratkan setiap negara anggota untuk…

A. Berkontribusi secara proporsional sesuai kemampuan ekonomi masing-masing

B. Menyerahkan sebagian kedaulatannya demi pertahanan kolektif bersama

C. Membayar iuran tetap sesuai kesepakatan dalam perjanjian aliansi

D. Menyediakan pasukan tempur siap pakai untuk pengerahan bersama

E. Berbagi teknologi pertahanan canggih dengan seluruh anggota aliansi

53 / 75

53. Diplomasi pertahanan (defence diplomacy) bilateral yang dilakukan Indonesia dengan negara tetangga bertujuan untuk…

A. Membentuk aliansi militer formal dengan negara-negara ASEAN

B. Memperoleh alutsista terbaru dari negara mitra dengan harga murah

C. Mengirimkan pasukan militer ke negara mitra sebagai tanda persahabatan

D. Membangun kepercayaan, mencegah konflik, dan meningkatkan profesionalisme

E. Meningkatkan pengaruh politik Indonesia di kawasan Asia Tenggara

54 / 75

54. Konsep ‘negara gagal’ (failed state) relevan bagi keamanan Indonesia karena negara gagal di kawasan dapat…

A. Meningkatkan aliran migrasi ilegal yang mengancam stabilitas ekonomi

B. Menyebabkan Indonesia harus mengeluarkan biaya bantuan kemanusiaan

C. Mengurangi peluang investasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara

D. Memaksa Indonesia terlibat dalam konflik militer antarnegara tetangga

E. Menjadi basis jaringan teroris, narkoba, dan ancaman transnasional

55 / 75

55. Ancaman narkoba digolongkan sebagai ancaman bela negara karena jaringan narkoba transnasional dapat…

A. Mengurangi pendapatan negara melalui praktik penghindaran pajak

B. Merusak aset negara melalui praktik pencucian uang besar-besaran

C. Melemahkan generasi muda yang menjadi tulang punggung pertahanan

D. Menciptakan persaingan tidak sehat dalam perekonomian nasional

E. Mempengaruhi kebijakan luar negeri melalui tekanan kartel internasional

56 / 75

56. FPDA (Five Power Defence Arrangements) yang melibatkan Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, dan Inggris relevan bagi Indonesia karena…

A. Beroperasi di kawasan yang berdekatan langsung dengan wilayah Indonesia

B. Indonesia tergabung sebagai anggota pengamat formal dalam FPDA

C. FPDA mewajibkan Indonesia berkoordinasi dalam pertahanan Selat Malaka

D. Merupakan aliansi militer yang berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia

E. Indonesia sering diundang dalam latihan militer gabungan negara FPDA

57 / 75

57. Ancaman EMP (Electromagnetic Pulse) terhadap keamanan nasional berbahaya karena EMP dapat…

A. Menghancurkan infrastruktur fisik seperti jembatan dan gedung pemerintah

B. Melumpuhkan semua perangkat elektronik dalam radius yang sangat luas

C. Menyebabkan kebakaran hutan besar yang merusak lingkungan nasional

D. Mengakibatkan kematian massal langsung pada populasi sipil padat

E. Mencemari sumber air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat

58 / 75

58. Konsep ‘power of the purse’ dalam sistem pertahanan demokratis berarti DPR berhak…

A. Memberhentikan Panglima TNI yang dianggap tidak efektif

B. Menyusun rencana strategis pertahanan jangka panjang negara

C. Menetapkan doktrin pertahanan yang mengikat seluruh TNI

D. Mengontrol besaran dan alokasi anggaran pertahanan negara

E. Memilih dan menetapkan Menteri Pertahanan secara langsung

59 / 75

59. Kepentingan Indonesia di wilayah Antartika relevan dengan bela negara karena Antartika…

A. Merupakan wilayah yang diklaim Indonesia berdasarkan hukum laut

B. Menyimpan cadangan mineral yang secara historis dimiliki Indonesia

C. Menjadi basis militer rahasia beberapa negara besar di dunia

D. Merupakan wilayah bebas klaim kedaulatan dan terbuka luas

E. Memengaruhi iklim global yang berdampak pada ketahanan pangan Indonesia

60 / 75

60. Strategi ‘defense in depth’ (pertahanan berlapis) dalam konteks Indonesia berarti…

A. Membangun benteng pertahanan fisik di seluruh wilayah perbatasan

B. Menempatkan pasukan TNI di garis terdepan sebelum musuh masuk

C. Membagi wilayah ke beberapa zona pertahanan yang saling mendukung

D. Mengutamakan pertahanan laut karena Indonesia negara kepulauan

E. Memusatkan seluruh kekuatan militer di ibu kota sebagai pusat

61 / 75

61. Koefisien Gini Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 0,388—menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan ketimpangan menengah. Namun, angka agregat ini menyembunyikan disparitas yang jauh lebih dalam: ketimpangan antara kelompok pendapatan teratas dan terbawah, antara Jawa dan luar Jawa, serta antara kawasan perkotaan dan perdesaan masih mencerminkan struktur ekonomi yang belum berubah secara fundamental sejak era Orde Baru.

Kebijakan redistribusi yang selama ini diandalkan—seperti Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi energi, dan bantuan sosial tunai—memiliki keterbatasan struktural yang sulit diatasi. Bantuan sosial cenderung bersifat konsumtif dan tidak mengubah kapasitas produktif penerima secara jangka panjang. Di sisi lain, subsidi energi yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat miskin justru secara empiris lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah-atas yang memiliki konsumsi energi lebih tinggi.

Para ekonom progresif mengusulkan reformasi fiskal yang lebih struktural: penerapan pajak kekayaan (wealth tax) bagi kelompok ultra-kaya, reformasi pajak properti, serta perluasan cakupan pajak penghasilan. Namun, realisasi agenda ini terhalang oleh berbagai hambatan politik—termasuk pengaruh kelompok kepentingan dalam proses legislasi dan lemahnya kapasitas administratif otoritas pajak dalam menelusuri aset-aset tersembunyi.

Berdasarkan teks, mengapa subsidi energi dinilai tidak efektif sebagai instrumen redistribusi kepada masyarakat miskin?

A. Subsidi energi terlalu besar sehingga menciptakan defisit anggaran yang tidak berkelanjutan.

B. Subsidi energi hanya menjangkau kawasan perkotaan dan tidak tersedia di daerah terpencil.

C. Secara empiris, subsidi energi lebih banyak dinikmati kelompok menengah-atas daripada rakyat miskin.

D. Subsidi energi memicu inflasi yang justru melemahkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah.

E. Subsidi energi tidak mendapat dukungan kelompok kepentingan selama proses legislasi berlangsung.

62 / 75

62. Koefisien Gini Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 0,388—menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan ketimpangan menengah. Namun, angka agregat ini menyembunyikan disparitas yang jauh lebih dalam: ketimpangan antara kelompok pendapatan teratas dan terbawah, antara Jawa dan luar Jawa, serta antara kawasan perkotaan dan perdesaan masih mencerminkan struktur ekonomi yang belum berubah secara fundamental sejak era Orde Baru.

Kebijakan redistribusi yang selama ini diandalkan—seperti Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi energi, dan bantuan sosial tunai—memiliki keterbatasan struktural yang sulit diatasi. Bantuan sosial cenderung bersifat konsumtif dan tidak mengubah kapasitas produktif penerima secara jangka panjang. Di sisi lain, subsidi energi yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat miskin justru secara empiris lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah-atas yang memiliki konsumsi energi lebih tinggi.

Para ekonom progresif mengusulkan reformasi fiskal yang lebih struktural: penerapan pajak kekayaan (wealth tax) bagi kelompok ultra-kaya, reformasi pajak properti, serta perluasan cakupan pajak penghasilan. Namun, realisasi agenda ini terhalang oleh berbagai hambatan politik—termasuk pengaruh kelompok kepentingan dalam proses legislasi dan lemahnya kapasitas administratif otoritas pajak dalam menelusuri aset-aset tersembunyi.

Manakah yang paling tepat menggambarkan kelemahan mendasar program bantuan sosial konsumtif menurut teks?

A. Program ini tidak memiliki basis data penerima yang akurat dan dapat diverifikasi.

B. Program ini mendapat resistensi dari kelompok menengah-atas yang merasa tidak diuntungkan.

C. Program ini hanya menjangkau masyarakat di Jawa dan belum merata ke wilayah lain.

D. Program ini terlalu bergantung pada anggaran pusat yang fluktuatif dan rawan pemotongan.

E. Program ini bersifat konsumtif dan tidak mengubah kapasitas produktif penerima jangka panjang.

63 / 75

63. Koefisien Gini Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 0,388—menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan ketimpangan menengah. Namun, angka agregat ini menyembunyikan disparitas yang jauh lebih dalam: ketimpangan antara kelompok pendapatan teratas dan terbawah, antara Jawa dan luar Jawa, serta antara kawasan perkotaan dan perdesaan masih mencerminkan struktur ekonomi yang belum berubah secara fundamental sejak era Orde Baru.

Kebijakan redistribusi yang selama ini diandalkan—seperti Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi energi, dan bantuan sosial tunai—memiliki keterbatasan struktural yang sulit diatasi. Bantuan sosial cenderung bersifat konsumtif dan tidak mengubah kapasitas produktif penerima secara jangka panjang. Di sisi lain, subsidi energi yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat miskin justru secara empiris lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah-atas yang memiliki konsumsi energi lebih tinggi.

Para ekonom progresif mengusulkan reformasi fiskal yang lebih struktural: penerapan pajak kekayaan (wealth tax) bagi kelompok ultra-kaya, reformasi pajak properti, serta perluasan cakupan pajak penghasilan. Namun, realisasi agenda ini terhalang oleh berbagai hambatan politik—termasuk pengaruh kelompok kepentingan dalam proses legislasi dan lemahnya kapasitas administratif otoritas pajak dalam menelusuri aset-aset tersembunyi.

Berdasarkan teks, hambatan utama reformasi fiskal struktural yang diusulkan para ekonom progresif adalah …

A. Pengaruh kelompok kepentingan dalam legislasi dan lemahnya kapasitas administratif otoritas pajak.

B. Rendahnya kesadaran kelompok menengah terhadap urgensi keadilan distribusi dalam perpajakan.

C. Ketidaksesuaian antara konsep pajak kekayaan dengan kerangka hukum konstitusi yang berlaku.

D. Resistensi dari lembaga keuangan internasional yang mendanai program pembangunan nasional Indonesia.

E. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan direktorat jenderal pajak nasional.

64 / 75

64. SIMFONI : KONDUKTOR = EKSPERIMEN : …

A. Laboratorium

B. Hipotesis

C. Instrumen

D. Peneliti

E. Variabel

65 / 75

65. KONSTITUSI : NEGARA = ANGGARAN DASAR : …

A. Peraturan

B. Organisasi

C. Pengurus

D. Lembaga

E. Yayasan

66 / 75

66. Artificial intelligence, or AI, is now part of our daily lives. Many people use AI tools like ChatGPT to help them write, translate, or answer questions. AI can work very fast and give answers in seconds. This makes many tasks easier and quicker to finish.

AI is also used in many fields. Doctors use AI to help find diseases faster. Teachers use AI tools to create lesson plans. Businesses use AI to talk to customers through chatbots. Even artists and musicians use AI to make new creative works.

However, AI also has some problems. Sometimes AI gives wrong information because it does not always understand context well. Many people also worry that AI will replace human workers in the future. Privacy is another concern — AI needs large amounts of user data to work, and this raises serious questions about data safety.

Experts say AI is a powerful tool, but it must be used carefully. People need to learn how to check AI results and think critically. The goal is not to stop AI, but to use it wisely so that everyone can benefit.

What is the main topic of the text?

A. The history of computers and the internet

B. Why students should not use social media

C. How robots are replacing workers in factories

D. The benefits of using smartphones every day

E. How AI is used and the problems it creates

67 / 75

67. Artificial intelligence, or AI, is now part of our daily lives. Many people use AI tools like ChatGPT to help them write, translate, or answer questions. AI can work very fast and give answers in seconds. This makes many tasks easier and quicker to finish.

AI is also used in many fields. Doctors use AI to help find diseases faster. Teachers use AI tools to create lesson plans. Businesses use AI to talk to customers through chatbots. Even artists and musicians use AI to make new creative works.

However, AI also has some problems. Sometimes AI gives wrong information because it does not always understand context well. Many people also worry that AI will replace human workers in the future. Privacy is another concern — AI needs large amounts of user data to work, and this raises serious questions about data safety.

Experts say AI is a powerful tool, but it must be used carefully. People need to learn how to check AI results and think critically. The goal is not to stop AI, but to use it wisely so that everyone can benefit.

According to paragraph two, which group uses AI to talk to their customers?

A. Teachers use AI to help them create lesson plans

B. Doctors use AI to help find diseases more quickly

C. Businesses use AI to talk to customers via chatbots

D. Musicians use AI to help compose and record new songs

E. Scientists use AI to collect and process research data

68 / 75

68. Artificial intelligence, or AI, is now part of our daily lives. Many people use AI tools like ChatGPT to help them write, translate, or answer questions. AI can work very fast and give answers in seconds. This makes many tasks easier and quicker to finish.

AI is also used in many fields. Doctors use AI to help find diseases faster. Teachers use AI tools to create lesson plans. Businesses use AI to talk to customers through chatbots. Even artists and musicians use AI to make new creative works.

However, AI also has some problems. Sometimes AI gives wrong information because it does not always understand context well. Many people also worry that AI will replace human workers in the future. Privacy is another concern — AI needs large amounts of user data to work, and this raises serious questions about data safety.

Experts say AI is a powerful tool, but it must be used carefully. People need to learn how to check AI results and think critically. The goal is not to stop AI, but to use it wisely so that everyone can benefit.

Based on paragraph three, why do many people worry about AI and jobs?

A. They think AI might take over human jobs in the future

B. They think AI is too expensive for most companies to use

C. They think AI makes employees feel less motivated at work

D. They think AI is only helpful for large technology companies

E. They think AI will stop people from learning important new skills

69 / 75

69. Artificial intelligence, or AI, is now part of our daily lives. Many people use AI tools like ChatGPT to help them write, translate, or answer questions. AI can work very fast and give answers in seconds. This makes many tasks easier and quicker to finish.

AI is also used in many fields. Doctors use AI to help find diseases faster. Teachers use AI tools to create lesson plans. Businesses use AI to talk to customers through chatbots. Even artists and musicians use AI to make new creative works.

However, AI also has some problems. Sometimes AI gives wrong information because it does not always understand context well. Many people also worry that AI will replace human workers in the future. Privacy is another concern — AI needs large amounts of user data to work, and this raises serious questions about data safety.

Experts say AI is a powerful tool, but it must be used carefully. People need to learn how to check AI results and think critically. The goal is not to stop AI, but to use it wisely so that everyone can benefit.

What privacy concern about AI is mentioned in paragraph three?

A. AI can share users' personal data without their knowledge

B. AI often fails to keep users' passwords and accounts safe

C. AI collects private information even when users are not online

D. AI needs large amounts of user data, raising data safety concerns

E. AI saves personal messages and shares them with other companies

70 / 75

70. Artificial intelligence, or AI, is now part of our daily lives. Many people use AI tools like ChatGPT to help them write, translate, or answer questions. AI can work very fast and give answers in seconds. This makes many tasks easier and quicker to finish.

AI is also used in many fields. Doctors use AI to help find diseases faster. Teachers use AI tools to create lesson plans. Businesses use AI to talk to customers through chatbots. Even artists and musicians use AI to make new creative works.

However, AI also has some problems. Sometimes AI gives wrong information because it does not always understand context well. Many people also worry that AI will replace human workers in the future. Privacy is another concern — AI needs large amounts of user data to work, and this raises serious questions about data safety.

Experts say AI is a powerful tool, but it must be used carefully. People need to learn how to check AI results and think critically. The goal is not to stop AI, but to use it wisely so that everyone can benefit.

What do experts say people should do when using AI?

A. Stop using all AI tools until they become completely safe

B. Learn to check AI results and always think critically about them

C. Only use AI for work tasks and avoid it for personal use

D. Trust AI answers fully since they are correct most of the time

E. Use only AI tools that have been approved by the government first

71 / 75

71. Sebuah gedung memiliki 50 kursi di lantai 1. Setiap lantai berikutnya memiliki 4 kursi lebih banyak dari lantai di bawahnya. Jumlah seluruh kursi di 10 lantai pertama adalah …

A. 620

B. 640

C. 660

D. 680

E. 700

72 / 75

72. Sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersamaan. Peluang munculnya angka prima pada dadu dan sisi angka pada koin adalah …

A. 1/4

B. 1/3

C. 1/2

D. 2/3

E. 3/4

73 / 75

73. Diketahui barisan geometri: 5, 15, 45, 135, … Suku ke-6 barisan tersebut adalah …

A. 405

B. 810

C. 1.215

D. 1.620

E. 3.645

74 / 75

74. Dari 40 siswa, 25 mengikuti pramuka, 18 mengikuti PMR, dan 10 mengikuti keduanya. Peluang terpilihnya satu siswa yang tidak mengikuti keduanya adalah …

A. 9/40

B. 7/40

C. 33/40

D. 3/8

E. 1/5

75 / 75

75. Pada hari pertama, 2 orang terinfeksi suatu virus. Setiap hari berikutnya, jumlah orang yang terinfeksi menjadi 3 kali jumlah hari sebelumnya. Total orang yang terinfeksi selama 5 hari pertama adalah …

A. 162

B. 182

C. 198

D. 224

E. 242

Your score is

TO Bela Negara 8 UPNVY/UPNVJ

Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

More posts

Mini TO UM UNY Bahasa Indonesia 18

Mini TO LBI 1 UNNES 2026

TO Bela Negara 8 UPNVY/UPNVJ

Mini TO UM UNY TPA 18 [Campur] Part 1