TO Bela Negara 4 UPNVY/UPNVJ

Anda punya waktu 40 menit untuk mengerjakan 60 soal. Kerjakan dengan jujur sebab ini bahan evaluasi kalian. Anda punya kesempatan tiga kali pengerjaan.Kerjakan di laptop atau tablet agar lebih optimal secara tampilan.

The number of attempts remaining is 5

Isi dulu data diri yaah

1 / 60

1. Rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta (22 Juni 1945) berbunyi ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.’ Tujuh kata di belakang ‘Ketuhanan’ akhirnya dihapus atas keberatan yang disampaikan kepada Hatta oleh…

A. Golongan Islam dalam PPKI yang khawatir memicu perpecahan

B. Panitia Perancang UUD dalam sidang 16 Juli 1945

C. Wakil-wakil dari Indonesia Timur yang beragama non-Islam

D. Soekarno yang sejak awal menolak rumusan tersebut

E. Perwira Jepang yang menentang rumusan berbau agama

2 / 60

2. TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 secara eksplisit mencabut TAP MPR No. II/MPR/1978 yang berisi tentang…

A. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

B. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara

C. Larangan penafsiran Pancasila secara sepihak

D. Penetapan Pancasila sebagai asas tunggal orpol

E. Garis-Garis Besar Haluan Negara Orde Baru

3 / 60

3. Dalam teori Hans Nawiasky, perbedaan Staatsfundamentalnorm dengan Grundnorm Kelsen yang paling mendasar adalah bahwa Staatsfundamentalnorm…

A. Bersifat tertulis sedangkan Grundnorm tidak tertulis

B. Bersumber dari kehendak rakyat, bukan dari logika hukum

C. Berlaku hanya di negara federal, bukan negara kesatuan

D. Setingkat dengan konstitusi tertulis negara

E. Merupakan norma konkret sejarah, bukan postulat logis semata

4 / 60

4. Nilai ‘Keadilan Sosial’ dalam sila ke-5 Pancasila paling dekat berkorespondensi dengan konsep keadilan milik…

A. John Locke — hak-hak alamiah yang tidak dapat dicabut

B. John Rawls — keadilan sebagai fairness dan prinsip perbedaan

C. Karl Marx — penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi

D. Aristoteles — keadilan komutatif dalam pertukaran setara

E. Jeremy Bentham — utilitas terbesar bagi jumlah terbesar

5 / 60

5. Dalam sidang BPUPKI, Mr. Supomo menolak konsep negara individual maupun sosialis-Marxis. Ia mengajukan teori negara yang menyatukan rakyat, pemimpin, dan negara sebagai satu organisme, dikenal sebagai teori…

A. Monarki konstitusional

B. Sosialisme religius

C. Demokrasi terpimpin

D. Integralistik

E. Republikanisme nasional

6 / 60

6. Alasan utama mengapa Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah meskipun sudah empat kali amandemen (1999–2002) adalah…

A. Tidak ada anggota MPR yang mengusulkan perubahannya

B. Diperlukan referendum nasional untuk mengubah Pembukaan

C. Pembukaan merupakan staatsfundamentalnorm yang menjadi sumber legitimasi UUD itu sendiri

D. Presiden memiliki hak veto atas perubahan Pembukaan

E. Pasal 37 UUD 1945 melarang perubahan Pembukaan secara eksplisit

7 / 60

7. Notonagoro membagi nilai Pancasila ke dalam tiga tingkatan: dasar, instrumental, dan praksis. Ciri khas nilai dasar (fundamental values) adalah…

A. Bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan situasi

B. Bersifat abstrak, mutlak, dan tidak berubah sepanjang masa

C. Sudah diformulasikan dalam pasal-pasal UUD 1945

D. Diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari masyarakat

E. Ditetapkan melalui TAP MPR sebagai norma mengikat

8 / 60

8. Pernyataan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama bahwa kemerdekaan adalah ‘hak segala bangsa’ paling tepat mencerminkan nilai Pancasila sila ke-…

A. 2 — Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

B. 1 — Ketuhanan Yang Maha Esa

C. 3 — Persatuan Indonesia

D. 4 — Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

E. 5 — Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

9 / 60

9. Pancasila disebut ‘ideologi nasional’ dan bukan sekadar ‘ideologi negara’ karena perbedaan mendasarnya terletak pada…

A. Ideologi nasional hanya mengikat warga sipil, bukan aparatur negara

B. Ideologi negara ditetapkan melalui konstitusi tertulis

C. Ideologi nasional tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat

D. Ideologi nasional tumbuh dari bawah (bottom-up) dari nilai budaya dan sejarah bangsa

E. Ideologi negara berlaku dalam hubungan luar negeri

10 / 60

10. Dalam pidatonya pada 29 Mei 1945, Mohammad Yamin mengusulkan lima dasar negara. Sila pertama yang diusulkan Yamin adalah…

A. Ketuhanan Yang Maha Esa

B. Persatuan Indonesia

C. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

D. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

E. Peri Kebangsaan

11 / 60

11. Pancasila sebagai ‘sumber dari segala sumber hukum’ dalam makna yuridis berarti…

A. Setiap peraturan perundangan harus mengutip Pancasila secara eksplisit

B. Pancasila menjadi acuan spiritual dan filosofis dalam pembentukan hukum

C. Pancasila memiliki kedudukan hukum yang setara dengan UUD 1945

D. Hakim wajib menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya dasar putusan

E. Peraturan yang bertentangan dengan Pancasila otomatis batal demi hukum

12 / 60

12. Dimensi ‘normatif’ Pancasila sebagai ideologi terbuka berbeda dari dimensi ‘idealistis’ karena dimensi normatif berarti…

A. Pancasila mengandung cita-cita masa depan yang ingin dicapai

B. Nilai-nilai Pancasila bersifat terbuka untuk dikritisi

C. Pancasila dijabarkan dalam norma-norma hukum dan kelembagaan negara

D. Pancasila mengakui perkembangan dan dinamika zaman

E. Pancasila memiliki kandungan nilai yang tidak dapat diubah

13 / 60

13. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memuat empat pokok pikiran. Pokok pikiran pertama yang menjadi fondasi pasal-pasal UUD tentang persatuan adalah…

A. Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia

B. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

C. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar kerakyatan dan musyawarah

D. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

E. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah

14 / 60

14. Jumlah bulu ekor Garuda Pancasila berjumlah 8 helai. Angka 8 tersebut melambangkan…

A. Sila ke-2 Kemanusiaan

B. Jumlah huruf kata 'PANCASILA'

C. Jumlah provinsi pertama Indonesia

D. Bulan Agustus (bulan ke-8) saat proklamasi kemerdekaan

E. Jumlah anggota Panitia Kecil penyusun UUD

15 / 60

15. ‘Musyawarah mufakat’ sebagai inti sila ke-4 secara esensial berbeda dari ‘voting mayoritas’ dalam hal…

A. Musyawarah mufakat selalu menghasilkan keputusan lebih adil

B. Voting mayoritas tidak berlaku dalam demokrasi Pancasila

C. Musyawarah mufakat meniadakan perbedaan pendapat dalam prosesnya

D. Voting mayoritas merupakan warisan asing yang tidak cocok untuk Indonesia

E. Musyawarah mufakat mengedepankan kebulatan tekad, bukan sekadar suara terbanyak

16 / 60

16. Indische Partij (1912) dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1913. Tindakan yang langsung memicu pembubaran tersebut adalah…

A. Pemberontakan bersenjata cabang partai di Semarang

B. Petisi kemerdekaan yang dikirim kepada Ratu Belanda

C. Artikel 'Als ik eens Nederlander was' karya Suwardi Suryaningrat

D. Hubungan partai dengan gerakan komunis internasional

E. Penolakan anggota membayar pajak kolonial

17 / 60

17. Setelah 7 kata Piagam Jakarta dihapus, yang ditugaskan merumuskan ulang alinea keempat Pembukaan UUD 1945 pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 adalah…

A. Soekarno bersama Hatta dan Teuku Mohammad Hassan

B. Mr. Supomo selaku ahli hukum tata negara senior

C. Mohammad Yamin yang mengajukan rancangan UUD

D. Panitia Sembilan yang telah merumuskan Piagam Jakarta

E. Sidang pleno PPKI secara keseluruhan

18 / 60

18. Pemberontakan PKI Madiun September 1948 ditandai oleh tindakan simbolis paling provokatif berupa…

A. Penembakan perwira TNI di Yogyakarta

B. Penyerangan markas TNI di Madiun secara serentak

C. Pembentukan 'tentara merah' yang terpisah dari TNI

D. Pengepungan Istana Presiden di Yogyakarta

E. Proklamasi 'Soviet Indonesia' oleh Musso di Radio Madiun

19 / 60

19. Agresi Militer Belanda II (Operasi Gagak, 19 Desember 1948) mengakibatkan konsekuensi politik paling krusial berupa…

A. Ibu kota RI segera dipindahkan ke Bukittinggi

B. Soekarno-Hatta ditangkap dan diasingkan ke Prapat lalu Bangka

C. Jenderal Soedirman menyerahkan diri kepada Belanda

D. PBB segera memberlakukan embargo senjata terhadap Belanda

E. Semua tentara RI diperintahkan menyerah oleh KNIP

20 / 60

20. Serangan Umum 1 Maret 1949 yang berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam dipimpin oleh…

A. Panglima Besar Jenderal Soedirman

B. Kolonel Abdul Haris Nasution

C. Mayor Sardjono

D. Letkol Soeharto

E. Kapten Soebeno

21 / 60

21. PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yang diproklamasikan 15 Februari 1958 bermarkas dan memproklamasikan diri di…

A. Bukittinggi, Sumatra Barat

B. Manado, Sulawesi Utara

C. Padang, Sumatra Barat

D. Medan, Sumatra Utara

E. Palembang, Sumatra Selatan

22 / 60

22. Konstitusi yang berlaku di Indonesia selama periode 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 adalah…

A. UUD 1945 yang telah diamandemen

B. Konstitusi RIS 1949

C. UUD Sementara 1952

D. UUDS 1948

E. UUDS 1950

23 / 60

23. Gerakan DI/TII yang dipimpin Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo di Jawa Barat sejak 1949 bertujuan mendirikan…

A. Republik Islam Indonesia

B. Federasi Islam Nusantara

C. Negara Islam Indonesia

D. Daulah Islamiyah Nusantara

E. Kesultanan Islam Indonesia

24 / 60

24. Pemuda yang paling berperan mengusulkan dan mengorganisasi ‘penculikan’ Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945 adalah…

A. Wikana

B. Soekarni

C. Chaerul Saleh

D. Adam Malik

E. Sjahrir

25 / 60

25. Perjanjian New York (15 Agustus 1962) yang menyelesaikan sengketa Irian Barat antara Indonesia dan Belanda dicapai berkat mediasi diplomat…

A. U Thant, Sekretaris Jenderal PBB

B. Dean Rusk, Menteri Luar Negeri Amerika

C. Jawaharlal Nehru, PM India

D. Ellsworth Bunker, diplomat Amerika Serikat

E. Dag Hammarskjold, Sekjen PBB sebelumnya

26 / 60

26. Kabinet Djuanda (1957–1959) yang menjabat saat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikenal dengan sebutan ‘Kabinet Zaken’ karena…

A. Didominasi oleh para pejabat militer aktif

B. Merupakan kabinet koalisi terluas sepanjang Demokrasi Liberal

C. Dibentuk atas mandat langsung dari Konstituante

D. Anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh partai Islam terkemuka

E. Menteri-menterinya dipilih berdasarkan keahlian, bukan afiliasi partai

27 / 60

27. Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 merupakan tonggak penting dalam hukum laut internasional karena…

A. Menetapkan laut di antara pulau-pulau sebagai perairan internal Indonesia

B. Memperluas ZEE Indonesia hingga 200 mil dari garis pantai

C. Membatalkan semua perjanjian laut kolonial Belanda

D. Menetapkan batas laut teritorial 12 mil untuk pertama kalinya

E. Mendeklarasikan Selat Malaka sebagai perairan nasional Indonesia

28 / 60

28. ‘Peristiwa 17 Oktober 1952’ merupakan krisis konstitusional antara…

A. Soekarno dan DPR soal pembubaran kabinet Wilopo

B. TNI AD dan Angkatan Udara terkait perselisihan anggaran

C. Pimpinan TNI AD dan DPR terkait kewenangan parlemen atas militer

D. PKI dan pemerintah soal pelaksanaan landreform

E. Soekarno dan Hatta soal konsep negara federal versus kesatuan

29 / 60

29. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang mulai berlaku 27 Desember 1949 dirumuskan dalam forum…

A. Sidang khusus KNIP di Yogyakarta pasca KMB

B. Konstituante yang dibentuk setelah Pemilu 1955

C. Rapat pleno PPKI 18 Desember 1949

D. Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda

E. Konferensi Inter-Indonesia antara RI dan BFO

30 / 60

30. Dalam penumpasan G30S/PKI pada Oktober 1965, operasi merebut kembali RRI dan Gedung Telekomunikasi dipimpin oleh…

A. Mayor Jenderal Soeharto

B. Kolonel Sarwo Edhie Wibowo (RPKAD)

C. Brigadir Jenderal Kemal Idris

D. Letnan Kolonel Untung

E. Kolonel Abdul Latief

31 / 60

31. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006, anak dari perkawinan campuran (WNI-WNA) mendapatkan kewarganegaraan…

A. Indonesia otomatis mengikuti kewarganegaraan ayah

B. Indonesia otomatis mengikuti kewarganegaraan ibu

C. Negara tempat ia dilahirkan (ius soli murni)

D. Ganda permanen hingga anak menyatakan pilihan

E. Ganda terbatas hingga usia 18 tahun ditambah 3 tahun masa pilih

32 / 60

32. Mekanisme pemakzulan (impeachment) presiden dalam UUD 1945 hasil amandemen melibatkan urutan lembaga yang benar, yaitu…

A. DPR → Mahkamah Agung → MPR

B. DPR → DPD → MPR

C. DPR → Mahkamah Agung → Mahkamah Konstitusi

D. DPR → Mahkamah Konstitusi → MPR

E. MPR → Mahkamah Konstitusi → Presiden

33 / 60

33. Hak interpelasi DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah hak untuk…

A. Meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang berdampak luas

B. Mengajukan pertanyaan tertulis kepada menteri secara individual

C. Menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan tertentu

D. Menyatakan pendapat atas suatu kebijakan pemerintah

E. Membentuk panitia khusus investigasi kasus strategis

34 / 60

34. Berdasarkan UUD 1945, lembaga yang memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian grasi dan rehabilitasi adalah…

A. Mahkamah Konstitusi

B. Dewan Perwakilan Rakyat

C. Mahkamah Agung

D. Komisi Yudisial

E. Dewan Pertimbangan Presiden

35 / 60

35. Kelemahan utama DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dalam sistem bikameral Indonesia adalah…

A. DPD tidak dapat mengajukan rancangan undang-undang apapun

B. DPD tidak memiliki kewenangan legislasi yang setara dengan DPR

C. DPD hanya berwenang dalam urusan ekonomi daerah

D. DPD tidak dapat hadir dalam sidang paripurna DPR

E. DPD hanya berfungsi sebagai lembaga penasihat MPR

36 / 60

36. Asas ‘presumption of innocence’ yang menjadi pilar hukum pidana Indonesia berarti…

A. Terdakwa berhak menolak memberikan keterangan di persidangan

B. Jaksa wajib membuktikan kesalahan di luar keraguan yang masuk akal

C. Hakim bersifat pasif dan tidak boleh mencari bukti sendiri

D. Seseorang dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan

E. Tersangka tidak dapat ditahan sebelum ada putusan pengadilan

37 / 60

37. Landasan hukum yang secara khusus mengatur keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta — termasuk penetapan Sultan sebagai gubernur — adalah…

A. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

B. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

C. TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan

D. Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959

E. UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY

38 / 60

38. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24B, kewenangan utama Komisi Yudisial adalah…

A. Memecat hakim agung yang terbukti melanggar kode etik

B. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR

C. Mengawasi perilaku seluruh hakim di semua tingkat

D. Memberhentikan hakim konstitusi atas rekomendasi MK

E. Menetapkan standar kompetensi dan integritas hakim nasional

39 / 60

39. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 11, presiden berwenang menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian internasional dengan persetujuan…

A. Mahkamah Agung

B. Dewan Perwakilan Daerah

C. Dewan Perwakilan Rakyat

D. Majelis Permusyawaratan Rakyat

E. Dewan Pertimbangan Presiden

40 / 60

40. Konsep ‘rechtsstaat’ yang dianut Indonesia berakar dari tradisi hukum…

A. Hukum sipil (civil law) Eropa Kontinental — Jerman dan Belanda

B. Common law Anglo-Saxon dari Inggris dan Amerika

C. Hukum Islam (fiqih) yang masuk ke Nusantara

D. Hukum adat Nusantara yang dikodifikasi

E. Hukum campuran (mixed legal system) koloni Belanda

41 / 60

41. Ketentuan pengisian jabatan presiden/wakil presiden yang meninggal dunia atau berhalangan tetap dalam masa jabatan diatur dalam UUD 1945 Pasal…

A. 7A

B. 7B

C. 7C

D. 8

E. 9

42 / 60

42. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dibentuk berdasarkan…

A. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

B. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

C. TAP MPR No. XVII/MPR/1998

D. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

E. Perppu No. 1 Tahun 1999

43 / 60

43. Perbedaan pokok antara hak angket dan hak interpelasi DPR terletak pada fakta bahwa hak angket…

A. Hanya dapat diajukan oleh minimal 25 anggota DPR

B. Digunakan untuk meminta keterangan lisan dari presiden

C. Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mengikat pemerintah

D. Dapat langsung berujung pada sidang pemakzulan presiden

E. Berfungsi untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan tertentu

44 / 60

44. ‘Hak budget’ DPR yang diatur dalam UUD 1945 merupakan kewenangan untuk…

A. Membahas dan menyetujui atau menolak APBN yang diajukan pemerintah

B. Mengalokasikan anggaran secara langsung kepada kementerian

C. Mengaudit penggunaan anggaran negara

D. Menetapkan besaran dan jenis pajak negara

E. Mengesahkan pinjaman luar negeri pemerintah

45 / 60

45. Mahkamah Internasional (International Court of Justice / ICJ) sebagai organ utama yudisial PBB berkedudukan di…

A. Jenewa, Swiss

B. Brussel, Belgia

C. Den Haag, Belanda

D. New York, Amerika Serikat

E. Strasbourg, Prancis

46 / 60

46. Menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang BUKAN termasuk komponen cadangan dalam sistem pertahanan semesta adalah…

A. Warga negara yang telah mendapat pelatihan dasar militer

B. Tentara Nasional Indonesia yang sedang aktif bertugas

C. Sumber daya alam dan sumber daya buatan

D. Sarana dan prasarana nasional

E. Sumber daya manusia terlatih di luar TNI

47 / 60

47. Doktrin Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) berbeda dari konsep ‘perang rakyat semesta’ era revolusi karena Sishanta secara sistematis…

A. Meniadakan keterlibatan warga sipil dalam pertahanan

B. Hanya berlaku untuk menghadapi ancaman militer asing

C. Merupakan konsep pertahanan yang bersifat pasif-defensif

D. Mengintegrasikan komponen utama, cadangan, dan pendukung secara terstruktur

E. Mengutamakan serangan mendahului (pre-emptive) terhadap musuh

48 / 60

48. Dalam konsep ‘pertahanan berlapis’ doktrin militer Indonesia, peran TNI ditempatkan sebagai…

A. Satu-satunya penanggung jawab pertahanan negara secara mutlak

B. Lapis pertama yang harus hancur sebelum rakyat bertempur

C. Komponen yang setingkat (parallel) dengan Polri dan rakyat

D. Lapis terakhir setelah Polri dan rakyat bersenjata

E. Komponen utama yang didukung komponen cadangan dan pendukung

49 / 60

49. Ancaman ‘hibrida’ (hybrid warfare) terhadap kedaulatan negara ditandai oleh…

A. Perpaduan serangan militer konvensional dan operasi non-konvensional secara bersamaan

B. Serangan fisik dan siber yang dilaksanakan secara terpisah dan bertahap

C. Kombinasi aktor negara dan aktor non-negara yang tidak terkoordinasi

D. Terorisme dan kejahatan transnasional yang beroperasi paralel

E. Operasi intelijen yang mendahului operasi militer

50 / 60

50. Kewaspadaan nasional terhadap ancaman ‘proxy war’ paling tepat diwujudkan melalui kemampuan…

A. Meningkatkan kekuatan persenjataan TNI secara signifikan

B. Membangun benteng pertahanan di seluruh garis perbatasan

C. Mendeteksi dan mencegah pihak asing yang memanfaatkan konflik internal

D. Meningkatkan anggaran intelijen untuk memantau seluruh WNA

E. Melatih pasukan khusus dalam teknik perang gerilya modern

51 / 60

51. Dalam konsep Wawasan Nusantara, asas ‘kepentingan yang sama’ bermakna…

A. Kebijakan negara harus selalu mengutamakan kepentingan mayoritas penduduk

B. Bangsa Indonesia memiliki tekad bersama untuk mempertahankan kepentingan nasional

C. Kepentingan daerah harus sepenuhnya mengikuti kepentingan nasional

D. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang identik

E. Pemerintah wajib mengesampingkan kepentingan minoritas

52 / 60

52. Konsep Ketahanan Nasional Indonesia berbeda dari ‘national security’ Barat karena Ketahanan Nasional bersifat…

A. Komprehensif — mencakup seluruh aspek kehidupan nasional, tidak hanya militer

B. Lebih menekankan kekuatan militer dan modernisasi persenjataan

C. Mengutamakan pendekatan diplomatik atas pendekatan militer

D. Reaktif dan defensif terhadap ancaman dari luar

E. Dirumuskan semata-mata berdasarkan kondisi geografi kepulauan

53 / 60

53. Komponen ‘ideologi’ dalam Asta Gatra Ketahanan Nasional mengukur ketahanan…

A. Kekuatan ekonomi untuk membiayai pembangunan nasional

B. Kemampuan militer menghadapi ancaman dari luar

C. Stabilitas politik dalam sistem demokrasi Pancasila

D. Keyakinan dan falsafah hidup bangsa menghadapi ideologi asing

E. Daya tahan sosial budaya dari pengaruh asing yang destruktif

54 / 60

54. Instrumen utama ‘proxy war’ yang digunakan untuk melemahkan kohesi bangsa Indonesia saat ini adalah…

A. Serangan rudal jarak jauh dari negara berdaulat asing

B. Penyusupan agen intelijen militer negara lain

C. Serangan siber terhadap infrastruktur kritis nasional

D. Blokade ekonomi dan sanksi internasional multilateral

E. Eksploitasi isu SARA, politik identitas, dan kampanye disinformasi

55 / 60

55. UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara mengatur secara khusus tentang…

A. Pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) TNI

B. Besaran dan mekanisme anggaran pertahanan dalam APBN

C. Pembentukan komponen cadangan dan komponen pendukung

D. Kewajiban wajib militer universal bagi warga negara

E. Prosedur mobilisasi nasional pada kondisi darurat perang

56 / 60

56. UNCLOS 1982 memberikan hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh…

A. 200 mil laut dari garis pangkal

B. 12 mil laut dari garis pantai

C. 350 mil laut dari garis pangkal

D. 24 mil laut dari garis pantai

E. 100 mil laut dari garis pantai

57 / 60

57. Berdasarkan UNCLOS 1982, batas terluar landas kontinen Indonesia dapat diperluas hingga…

A. 200 mil laut dari garis pangkal

B. 350 mil laut dari garis pangkal

C. 300 mil laut dari garis pantai

D. 250 mil laut dari garis pangkal

E. 400 mil laut dari garis pantai

58 / 60

58. Ancaman ‘Perang Generasi Kelima’ (5th Generation Warfare) yang menjadi tantangan negara-bangsa abad ke-21 dicirikan oleh…

A. Penggunaan senjata nuklir taktis dalam konflik terbatas

B. Dominasi kekuatan udara dan rudal jarak jauh presisi

C. Perang gerilya asimetris di kawasan hutan dan pegunungan

D. Operasi kognitif untuk mengubah persepsi, keyakinan, dan kemauan lawan

E. Serangan drone otonom yang dikendalikan kecerdasan buatan

59 / 60

59. Pembinaan Kesadaran Bela Negara (BKBN) di Indonesia secara kelembagaan dikoordinasikan oleh…

A. Kementerian Pertahanan bersama TNI secara co-leading

B. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otonomi Daerah

C. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

D. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

E. Kementerian Pertahanan melalui Ditjen Potensi Pertahanan

60 / 60

60. Perbedaan mendasar antara ‘intelijen negara’ (BIN) dan ‘intelijen militer’ (Bais TNI) di Indonesia adalah…

A. Intelijen negara hanya bertugas di dalam negeri, intelijen militer di luar negeri

B. Intelijen militer berada langsung di bawah presiden tanpa perantara

C. Intelijen negara berkoordinasi lintas kementerian; intelijen militer berada di bawah TNI untuk kepentingan pertahanan

D. Intelijen negara tidak memiliki kewenangan penindakan hukum apapun

E. Intelijen militer mencakup seluruh fungsi intelijen pertahanan dan keamanan

Your score is

TO Bela Negara 4 UPNVY/UPNVJ

Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

More posts

Mini TO SIMAK UI TPA 2025 Silogisme

Mini TO UNS LBI 2

TO Bela Negara 4 UPNVY/UPNVJ

Mini TO UM UNNES TPA Sinonim 1