Mini TO UPN Bela Negara 01 UUD Part 1 Tinggalkan Komentar / Uncategorized / Oleh Suslov Ganteng 7 Terima kasih sudah mengikuti kuis SNBT 2025. Jangan lupa follow instagram CHE [ di sini ] Mini TO UPN Bela Negara 01 UUD Part 1 Ada 25 soal dan waktu pengerjaan 25 menit. The number of attempts remaining is 3 Isi dulu data diri yaah Kelas:12GapyearSemigap 1 / 25 1. Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat pada alinea … A. Kesatu B. Kedua C. Ketiga D. Keempat E. Kelima 2 / 25 2. Setelah UU Otonomi Khusus Papua berlaku, jumlah provinsi di Indonesia adalah … A. 26 B. 30 C. 27 D. 28 E. 32 3 / 25 3. Undang-undang yang menjadi landasan pengaturan otonomi daerah adalah … A. UU Nomor 22 Tahun 1997 B. UU Nomor 22 Tahun 1998 C. UU Nomor 22 Tahun 1999 D. UU Nomor 22 Tahun 2000 E. UU Nomor 22 Tahun 2001 4 / 25 4. MPR sesuai UUD 1945 hasil amandemen yang terakhir terdiri dari … A. DPR, utusan golongan, dan ABRI B. DPR dan DPD C. DPR, Pemerintah dan ABRI D. DPR, DPD dan ABRI E. ABRI dan DPD 5 / 25 5. Amandemen UUD 1945 sudah dilakukan sebanyak … A. 2 kali B. 3 kali C. 4 kali D. 5 kali E. 6 kali 6 / 25 6. “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” ini merupakan bunyi pasal 27 ayat … A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 7 / 25 7. Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 berisikan … A. Kesejahteraan sosial dan ekonomi B. Kebudayaan nasional Indonesia C. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul D. Hak atas pekerjaan yang layak E. Kemerdekaan memeluk agama 8 / 25 8. Rumusan Pancasila asli dapat ditemukan dalam UUD 1945 … A. Alinea pertama preambule UUD 1945 B. Alinea keempat preambule UUD 1945 C. Alinea ketiga preambule UUD 1945 D. Alinea kedua preambule UUD 1945 E. Semua jawaban salah 9 / 25 9. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Hal ini merupakan … A. Isi dari Pembukaan UUD 1945 B. Pembenaran bagi orang untuk menjadi ateis C. Pengejawantahan sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD 1945 D. Sinkretisme semua ajaran agama E. Kebebasan kepada penduduk untuk beribadah secara bersama-sama 10 / 25 10. Hubungan manusia dan masyarakat yang baik akan menciptakan kondisi yang selaras, serasi, dan seimbang. Hal ini merupakan konsep Pancasila, yang artinya … A. Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan B. Adanya perlakuan yang sama antara kepentingan umum dan pribadi C. Melepaskan diri dari kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang utama D. Kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan E. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi 11 / 25 11. Gubernur, bupati, dan walikota dipilih berdasarkan mekanisme … A. Penunjukan oleh Menteri Dalam Negeri B. Mekanisme jajak pendapat C. Pemilihan oleh koalisi partai mayoritas D. Pemilihan langsung E. Organisasi politik 12 / 25 12. Berdasarkan bunyi UUD 1945 pasal 10, Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas … A. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif B. Pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU C. Menyatakan perang dengan negara lain D. Memberikan grasi, amnesti, dan rehabilitasi E. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya 13 / 25 13. Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai DPRD yang anggotanya dipilih melalui … A. Pemilu B. Turun-temurun C. Pilihan kepala negara D. Perwakilan anggota partai E. Pelimpahan wewenang dari presiden 14 / 25 14. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara … A. Republik B. Parlementer C. Hukum D. Demokrasi Pancasila E. Presidensial 15 / 25 15. Salah satu bunyi pada pasal yang sudah diamandemen dalam UUD 1945 adalah “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Hal ini merupakan bunyi dalam pasal … A. 33 ayat (1) B. 33 ayat (2) C. 33 ayat (3) D. 33 ayat (4) E. 33 ayat (5) 16 / 25 16. Perubahan keempat UUD 1945 terjadi dalam sidang … A. Sidang Tahunan MPR 2002 B. Sidang Tahunan MPR 2001 C. Sidang Tahunan MPR 2000 D. Sidang Tahunan MPR 1999 E. Sidang Tahunan MPR 1998 17 / 25 17. Sidang Umum MPR pada tanggal 14–21 Oktober 1999 merupakan perubahan UUD tahap ke … A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 E. 1 18 / 25 18. BAB IX dalam batang tubuh UUD 1945 membahas mengenai … A. Agama B. Warga negara C. Kekuasaan hakim D. Hal keuangan E. Pertahanan negara 19 / 25 19. Pasal-pasal UUD 1945 yang merupakan ketentuan-ketentuan pokok materi dari hukum dasar yang tertulis tercantum dalam … A. Pembukaan UUD 1945 B. Batang tubuh UUD 1945 C. Penutup UUD 1945 D. Ketetapan Presiden E. Peraturan Pemerintah 20 / 25 20. Berdasarkan UU No. 24 tahun 2003, berikut ini yang bukan merupakan alat bukti yang dapat menjadi sah adalah … A. Barang bukti yang dapat mendukung B. Keterangan ahli C. Keterangan saksi dan saksi kunci D. Pendapat masyarakat E. Surat dan tulisan 21 / 25 21. Sesuai dengan UUD 1945 yang telah mengalami perubahan pertama, tugas utama DPR adalah … A. Membentuk UU dan Perda B. Mengajukan usulan rancangan UU C. Mengadakan penyelidikan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan D. Menyetujui rancangan perubahan suatu rancangan UU E. Mengawasi jalannya pemerintahan 22 / 25 22. Salah satu tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 adalah … A. Mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur B. Mencerdaskan kehidupan bangsa C. Melaksanakan upaya ketertiban dunia D. Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu dan berjuang E. Mengupayakan kesejahteraan masyarakat 23 / 25 23. Pada saat pemilu pertama kali dilakukan bangsa Indonesia tahun 1955, Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu partai besar. Hal ini terjadi karena … A. Sentralisasi kekuasaan B. Defisit keuangan yang ada pada suatu negara C. Para investor dari berbagai negara asing D. Sumber daya manusia yang kurang E. Diskriminasi kesempatan dalam berbagai usaha 24 / 25 24. Setelah mengalami amandemen yang pertama, maka dalam pasal 5 UUD 1945, kedudukan Presiden dalam bidang legislatif adalah … A. Berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR B. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya yang ditetapkan dengan UU C. Dengan persetujuan DPR dan MA menyatakan perang dan perdamaian D. Memegang kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan negara menurut UUD E. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU 25 / 25 25. Dalam UUD 1945 terdapat bagian yang menyebutkan bagaimana tata cara pembentukan MK, yaitu pada … A. Aturan peralihan pasal V B. Aturan peralihan pasal IV C. Aturan peralihan pasal III D. Aturan peralihan pasal II E. Aturan peralihan pasal I Your score is Send feedback
