Mini TO Bela Negara 5 UPN

Anda punya waktu 25 menit untuk mengerjakan 25 soal. Kerjakan dengan jujur sebab ini bahan evaluasi kalian. Anda punya kesempatan tiga kali pengerjaan. Kerjakan di laptop atau tablet agar lebih optimal secara tampilan.

The number of attempts remaining is 3

Isi dulu data diri yaah

1 / 25

1. Pemerintah berdasar atas sistem
konstitusi (hukum dasar), tidak ber
sifat Absolutisme. Yang dimaksud
dengan absolutisme adalah …

A. Kekuasaan yang terbatas

B. Kekuasaan yang sangat terbatas

C. Mengikuti kemauan rakyat

D. Kekuasaan yang tidak tidak ter batas

E. Tidak memiliki kekuasaan

2 / 25

2. Presiden ialah penyelenggara peme
rintah negara tertinggi di bawah …

A. Ketua MPR

B. Ketua DPR

C. MPR

D. DPR

E. Mahkamah Konstitusi

3 / 25

3. Presiden ialah Kepala kekuasaam
eksekutif dalam negara. Untuk
itu Presiden memiliki Pouvoir
Reglementair yaitu …

A. Kekuasaan menetapkan PP

B. Kekuasaan menjalankan UU

C. Kekuasaan menetapkan UU

D. Kekuasaan melaksanakan PP

E. Kekuasaan merevisi UU

4 / 25

4. Bentuk negara monarki konstitusional lahir dari perjanjian masyarakat berdasarkan pikiran yang dilontarkan oleh …

A. Aristoteles

B. Plato

C. Thomas Hobbes

D. J.J. Rousseau

E. John Locke

5 / 25

5. Ciri utama negara kesatuan jika
dibandingkan dengan negara serikat,
yaitu negara kesatuan …

A. Memiliki konstitusi tertulis

B. Kepala negara merupakan pilihan rakyat

C. Pemerintahannya demokratis

D. Terbagi dalam negara bagian

E. Kepala negaranya adalah raja

6 / 25

6. Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa
dan negara republik Indonesia antara
lain mengandung makna …

A. Pernyataan HAM

B. Deklarasi terbentuknya bangsa dan negara

C. Peraturan perundang-undangan tertinggi

D. Pernyataan kemerdekaan terpe rinci

E. Mengaturhak warga negara

7 / 25

7. Rakyat sebagai salah satu unsur dari
negara, pada hakikatnya merupakan
…

A. Sekumpulan manusia yang hidup dalam wilayah suatu negara

B. Orang-orang yang menerima nilai budaya dan falsafah negara

C. Sekumpulan orang yang menurut hukum menjadi warga negara

D. Penduduk asli yang secara turun temurun hidup dalam negara

8 / 25

8. Menurut UUDS 1950, pengesahan
UUD dilakukan oleh …

A. Konstituante

B. Presiden

C. Kabinet

D. DPR

E. MPR

9 / 25

9. Diantara kelebihan dari pemerintahan
dengan sistem kabinet presidensiil
jika dibandingkan dengan sistem
kabinet parlementer, maka pada
sistem presidensiil …

A. Pemerintahannya lebih sesuai dengan aspirasi rakyat

B. Jalannya pemerintahan dan pembangunan relatif stabil

C. Kebijakanpemerintahdan pemba ngunan sangat tergantung pada presiden

D. Presiden dan menteri dapat bekerja sama dengan baik

E. Pembangunan sangat pesat

10 / 25

10. Norma hukum sangat diperlukan
dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara, terutama untuk …

A. Mendukung pihak terkuat

B. Mengayomi pihak yang lemah

C. Mengatur pergaulan sesama manusia

D. Mewujudkan kelancaran pemba ngunan

E. Menjamin kepentingan seluruh warga

11 / 25

11. Teori Pemisahan Kekuasaan (Trias
Politika) dikemukakan oleh …

A. John Locke

B. Montesquieu

C. Machiaveli

D. J.J. Rousseau

E. Ir. Soekarno

12 / 25

12. Menurut Pasal 118 Ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Presiden tidak dapat diganggu gugat. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa presiden …

A. Memiliki kekuasaan yang luas

B. Berkedudukan sebagai kepala negara

C. Berkedudukan sebagai kepala pemerintahan

D. Merupakan lembaga tertinggi negara

E. Merupakan lembaga eksekutif negara

13 / 25

13. Menurut peraturan
perundang
undangan yang berlaku, dari kasus
berikut, orang yang dapat menjadi
WNI adalah …

A. seorang wanita Indonesia kawin dengan laki-laki asing

B. seseorang diangkat sebagai anak oleh orang asing

C. orang Indonesia yang tinggal di luar negeri selama 30 tahun

D. semua yang berkunjung ke Indonesia

E. wanita asing yang bercerai dengan laki-laki Indonesia

14 / 25

14. Subjek hukum perdata Internasional
adalah …

A. negara

B. manusia pribadi

C. gabungan negara

D. organisasi lokal

E. organisasi internasional

15 / 25

15. Hukum publik antara lain mengatur
hubungan antara …

A. seseorang warga negara dengan warga negara lain

B. orang-orangyangmenjadipejabat pemerintahan

C. seseorang dengan benda yang menjadi hak miliknya

D. pejabat dengan hak pribadinya

E. warga negara sebagai organisasi kekuasaan

16 / 25

16. Teori perjanjian masyarakat, diuraikan
oleh …

A. John Locke

B. Montesquieu

C. Machiaveli

D. Aristoteles

E. J.J. Rousseau

17 / 25

17. Yang dimaksud dengan stelsel
aktif berhubungan dengan kewar
ganegaraan, untuk menjadi warga
negara, seseorang perlu …

A. memenuhi segala ketentuan yang berlaku

B. berpartisipasi dalam pembangunan

C. memberikan sumbangan nyata kepada negara

D. memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga

E. mempunyai inisiatifsebagaiwarga negara

18 / 25

18. Berikut ini negara-negara yang
menganut pemerintahan
sistem
kabinet parlementer, kecuali …

A. Australia

B. India

C. Jepang

D. Amerika

E. Inggris

19 / 25

19. Kedudukan Dewan Pertimbangan
Agung menurut UUD 1945 adalah
sebagai lembaga …

A. eksekutif

B. legislatif

C. yudikatif

D. konsultatif

E. ekslusif

20 / 25

20. Kebijakan pemerintah dalam pem
bangunan nasional ditujukan untuk …

A. Persatuan dan kesatuan bangsa

B. Pembangunan jangka panjang

C. Kedamaian dan keamanan dunia

D. Kemakmuran

E. Pertumbuhan ekonomi liberal

21 / 25

21. Otonomi daerah memberikan kewe
nangan luas mencakup hampir
seluruh bidang pemerintahan melalui
hal berikut, kecuali …

A. Agamadan peradilan

B. Moneter dan fiskal

C. Pertahanan dan keamanan

D. Keuanganantar daerah

E. Politik luar negeri

22 / 25

22. Salah satu pelanggaran HAM di
Jakarta tahun 1998 yang terjadi pada
peristiwa demonstrasi mahasiswa,
dilakukan di …

A. Taman Makam Pahlawan

B. Jembatan Kali Krasak

C. Jembatan Semanggi

D. Monumen Nasional

E. Jembatan Semanggi Raya

23 / 25

23. Kebijakan pembangunan nasional
Indonesia diarahkan kepada …

A. Mencerdaskankehidupanbangsa

B. Melindungi HAM

C. Manusia Indonesia seutuhnyadan masyarakat Indonesia seluruhnya

D. Manusia Indonesia seluruhnya dan masyarakat Indonesia seu tuhnya

E. Perdamaian dunia dan politik antarbangsa

24 / 25

24. Prinsip yang dipakai dalam politik
luar negeri Indonesia adalah sebagai
berikut, kecuali …

A. Mengikuti perkembangan arah konsentrasi global

B. Demokratis

C. Berorientasi pada kepentingan nasional

D. Antikolonialisme

E. Bebasaktif

25 / 25

25. Kebijakan politik dalam negeri pada
era Demokrasi Terpimpin adalah …

A. Memusuhi Malaysia sebagai kepanjangan tangan dari neo kolonialisme

B. Mencetuskanideologi Nasakom

C. Condong ke Blok Barat

D. Politik tidak memihak

E. Menganut politik bebas aktif

Your score is

Tinggalkan Komentar Batalkan Balasan