Bela Negara 17 2026

Anda punya waktu 20 menit untuk mengerjakan 20 soal. Kerjakan dengan jujur sebab ini bahan evaluasi kalian. Anda punya kesempatan tiga kali pengerjaan.Kerjakan di laptop atau tablet agar lebih optimal secara tampilan.

The number of attempts remaining is 6

Isi dulu data diri yaah

1 / 20

Soal 1

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam sebuah kasus, DPR mengesahkan UU yang membatasi hak berserikat buruh dengan dalih menjaga stabilitas ekonomi nasional. Serikat buruh mengajukan judicial review ke MK. Ditinjau dari fungsi MK sebagai guardian of constitution, analisis manakah yang paling tepat tentang kewenangan MK dalam perkara ini?

A. MK hanya berwenang menguji apakah proses legislasi UU tersebut sudah sesuai prosedur, bukan menguji substansi pasalnya terhadap UUD 1945 yang merupakan ranah DPR

B. MK tidak berwenang menangani perkara ini karena menyangkut kepentingan ekonomi yang merupakan domain kebijakan pemerintah dan DPR sebagai lembaga politik yang dipilih rakyat

C. MK berwenang menguji substansi UU tersebut terhadap UUD 1945 dan dapat membatalkan seluruh atau sebagian pasal yang terbukti melanggar hak konstitusional warga negara

D. MK hanya dapat memberikan rekomendasi kepada DPR untuk merevisi UU, karena pembatalan UU oleh MK dianggap melanggar prinsip pemisahan kekuasaan yang berlaku di Indonesia

E. MK berwenang menangani perkara ini tetapi putusannya tidak bersifat final dan masih dapat dibanding ke Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia

2 / 20

Soal 2

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk untuk memperkuat representasi daerah di tingkat nasional. Namun dalam praktiknya, DPD sering dianggap sebagai lembaga yang ‘setengah hati’ karena keterbatasan kewenangannya. Manakah pernyataan yang paling akurat menggambarkan permasalahan struktural DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini?

A. DPD hanya memiliki fungsi pengajuan dan pembahasan RUU terkait daerah, namun tidak memiliki hak untuk ikut memutuskan dalam pengambilan keputusan legislatif bersama DPR dan Presiden

B. DPD memiliki kewenangan penuh setara DPR dalam proses legislasi nasional termasuk mengesahkan seluruh jenis undang-undang yang menyangkut kepentingan daerah

C. DPD berwenang memveto setiap produk legislasi yang dianggap merugikan kepentingan daerah tertentu sebelum sebuah undang-undang disahkan oleh Presiden dan DPR

D. DPD dapat secara langsung mengganti gubernur atau kepala daerah yang dinilai tidak menjalankan amanat pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat

E. DPD memiliki hak budget yang setara dengan DPR sehingga dapat mengajukan dan mengesahkan anggaran khusus pembangunan daerah tanpa persetujuan DPR pusat

3 / 20

Soal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang memiliki kewenangan supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Pasca revisi UU KPK tahun 2019, terjadi perubahan signifikan pada status kepegawaian KPK. Manakah dampak struktural yang paling kritis dari perubahan tersebut terhadap independensi KPK?

A. KPK menjadi lebih kuat karena pegawainya kini berstatus ASN yang mendapat perlindungan hukum lebih kuat dibandingkan pegawai non-ASN dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi

B. Perubahan status pegawai KPK menjadi ASN tidak berdampak signifikan karena KPK tetap diawasi oleh Dewan Pengawas yang independen dan tidak berafiliasi dengan partai manapun

C. KPK menjadi lebih efektif karena koordinasi dengan lembaga pemerintah lain menjadi lebih mudah setelah pegawainya memiliki status yang sama sebagai aparatur sipil negara

D. Perubahan ini hanya berdampak pada tunjangan dan fasilitas pegawai, sedangkan independensi operasional KPK dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan tetap terjaga sepenuhnya

E. Status ASN berpotensi melemahkan independensi KPK karena pegawai KPK menjadi bagian dari birokrasi pemerintah sehingga rentan terhadap intervensi dan tekanan politik dari eksekutif

4 / 20

Soal 4

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara memiliki peran konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 34 Tahun 2004. Dalam konteks Bela Negara, apabila terjadi ancaman hibrida (hybrid warfare) yang melibatkan kombinasi serangan siber masif, disinformasi, dan infiltrasi ekonomi dari negara asing, lembaga negara manakah yang paling tepat mengkoordinasikan respons nasional?

A. TNI Angkatan Darat sebagai komponen utama pertahanan darat yang memiliki kapasitas operasional terbesar untuk menangkal seluruh bentuk ancaman terhadap kedaulatan NKRI

B. Dewan Keamanan Nasional yang dikoordinasikan oleh Presiden dengan melibatkan TNI, Polri, BIN, BSSN, dan kementerian terkait secara terpadu dalam satu komando yang jelas

C. Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai lembaga yang paling berwenang karena ancaman hibrida bersifat non-konvensional dan berada di luar domain militer konvensional TNI

D. Kementerian Pertahanan yang bertugas merumuskan kebijakan pertahanan dan mengkoordinasikan seluruh komponen pertahanan negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri

E. Kepolisian Negara RI (Polri) sebagai pihak yang berwenang menangani ancaman dalam negeri termasuk siber, disinformasi, dan infiltrasi yang bersifat kriminal dan non-militer

5 / 20

Soal 5

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam sebuah audit, BPK menemukan penyimpangan anggaran senilai triliunan rupiah di sebuah kementerian. Bagaimanakah mekanisme tindak lanjut yang paling konstitusional atas temuan BPK tersebut?

A. BPK berwenang langsung menuntut dan memenjarakan pejabat yang terbukti menyimpangkan anggaran negara tanpa perlu menyerahkan hasil temuan kepada lembaga penegak hukum lain

B. BPK menyerahkan temuan audit langsung kepada Presiden untuk kemudian diselesaikan secara internal melalui mekanisme disiplin aparatur sipil negara di kementerian bersangkutan

C. BPK cukup menerbitkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR tanpa kewajiban menindaklanjuti secara hukum karena fungsi BPK terbatas hanya pada pemeriksaan administratif keuangan

D. BPK menyampaikan hasil temuan kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta meneruskan indikasi tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, atau Polri) untuk ditindaklanjuti

E. BPK berkoordinasi langsung dengan Kementerian Keuangan untuk menarik kembali anggaran yang diselewengkan tanpa perlu melibatkan DPR atau lembaga penegak hukum manapun

6 / 20

Soal 6

Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jika terdapat Peraturan Pemerintah (PP) yang bertentangan dengan UU yang lebih tinggi, lembaga manakah yang berwenang menguji dan apa konsekuensi putusannya?

A. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji PP tersebut karena MK memiliki kewenangan menguji seluruh peraturan perundang-undangan termasuk yang berada di bawah undang-undang

B. Presiden sebagai kepala pemerintahan berwenang mencabut PP yang dinilai bertentangan dengan UU tanpa perlu melibatkan lembaga peradilan dalam proses pengujian tersebut

C. Mahkamah Agung berwenang melakukan judicial review atas PP tersebut melalui mekanisme uji materiil, dan jika terbukti bertentangan, MA dapat menyatakan PP tersebut tidak berlaku

D. DPR berwenang membatalkan PP yang bertentangan dengan UU karena DPR adalah lembaga yang membuat UU dan bertanggung jawab menjaga hierarki peraturan perundang-undangan

E. Kementerian Hukum dan HAM berwenang membatalkan PP yang bertentangan dengan UU melalui mekanisme harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara berkala

7 / 20

Soal 7

Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki hak prerogatif dalam beberapa hal. Dalam sistem presidensial Indonesia, apabila DPR mengajukan hak angket untuk menyelidiki kebijakan Presiden yang dianggap bertentangan dengan UU, apakah konsekuensi konstitusional yang paling tepat dari penggunaan hak tersebut?

A. Hasil angket DPR dapat menjadi dasar pengajuan pendapat DPR ke MK, dan jika MK menyatakan Presiden melanggar UUD, MPR dapat memberhentikan Presiden setelah menyelenggarakan sidang

B. DPR dapat langsung memberhentikan Presiden berdasarkan hasil angket tanpa perlu melibatkan MK dan MPR karena DPR adalah pemegang kedaulatan rakyat tertinggi di Indonesia

C. Hasil angket DPR hanya bersifat rekomendasi non-mengikat dan Presiden tidak memiliki kewajiban hukum apapun untuk merespons atau mengubah kebijakan yang menjadi objek angket

D. Penggunaan hak angket DPR secara otomatis mengakibatkan pembekuan sementara kebijakan Presiden yang menjadi objek penyelidikan sampai ada putusan dari lembaga berwenang

E. Hak angket DPR hanya dapat digunakan untuk menyelidiki menteri dan pejabat setingkat menteri, bukan untuk menyelidiki kebijakan Presiden secara langsung dalam sistem presidensial

8 / 20

Soal 8

Komisi Yudisial (KY) memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam kasus seorang hakim yang terbukti menerima suap, bagaimanakah mekanisme penanganan yang paling tepat sesuai sistem ketatanegaraan Indonesia?

A. KY berwenang secara langsung memecat hakim yang terbukti menerima suap tanpa harus berkoordinasi dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga pembina teknis yudisial

B. MA secara mandiri dapat menangani kasus hakim yang korup tanpa campur tangan KY karena pengawasan internal hakim adalah domain eksklusif Mahkamah Agung

C. Hakim yang menerima suap langsung dilaporkan ke KPK dan KY tidak memiliki peran apapun dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan hakim aktif

D. KY memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Presiden yang kemudian langsung dapat memberhentikan hakim tersebut tanpa perlu persetujuan dari DPR maupun MA

E. KY melakukan pengawasan dan dapat mengusulkan sanksi kepada MA, sedangkan proses pidana suap ditangani oleh KPK atau penegak hukum, dengan pemberhentian tetap melalui mekanisme MA

9 / 20

Soal 9

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Seorang warga melaporkan bahwa sebuah dinas kota menolak memberikan dokumen kependudukan dengan meminta pungutan liar. Manakah mekanisme penanganan yang paling tepat sesuai kewenangan Ombudsman RI?

A. Ombudsman langsung menangkap dan menahan pejabat yang meminta pungutan liar karena Ombudsman memiliki kewenangan penegakan hukum terhadap maladministrasi pelayanan publik

B. Ombudsman menyelidiki laporan, memanggil pejabat yang dilaporkan, dan dapat mengeluarkan rekomendasi wajib yang harus ditindaklanjuti oleh atasan pejabat tersebut dalam tenggat waktu tertentu

C. Ombudsman hanya bertugas meneruskan laporan kepada aparat kepolisian karena pungutan liar merupakan tindak pidana yang menjadi domain penegak hukum dan bukan Ombudsman

D. Ombudsman memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif langsung kepada pejabat yang terbukti melakukan maladministrasi tanpa perlu rekomendasi dari instansi atasan

E. Ombudsman dapat membatalkan seluruh kebijakan dinas yang dinilai merugikan masyarakat dan secara langsung mengganti kepala dinas yang terbukti melakukan maladministrasi

10 / 20

Soal 10

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral yang independen dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ketika terjadi tekanan inflasi tinggi akibat kenaikan harga pangan global, pemerintah mendesak BI untuk menurunkan suku bunga acuan demi merangsang pertumbuhan ekonomi. Dari perspektif kelembagaan dan Bela Negara ekonomi, manakah sikap BI yang paling tepat?

A. BI wajib mengikuti arahan pemerintah karena BI secara struktural berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan dalam kerangka kebijakan fiskal dan moneter yang terintegrasi

B. BI harus menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi meskipun pemerintah meminta sebaliknya, karena mandat tunggal BI adalah menjaga inflasi bukan mendorong pertumbuhan ekonomi

C. BI dapat menurunkan suku bunga sesuai permintaan pemerintah karena koordinasi kebijakan fiskal-moneter merupakan kewajiban BI berdasarkan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

D. BI memiliki independensi penuh dalam menetapkan kebijakan moneter dan berwenang mempertahankan atau menaikkan suku bunga meskipun bertentangan dengan preferensi pemerintah demi menjaga stabilitas harga

E. BI harus menggelar rapat koordinasi dengan DPR terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan suku bunga karena kebijakan moneter berdampak langsung pada APBN yang diawasi DPR

11 / 20

Soal 11

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks Bela Negara, apabila DPR menemukan bahwa anggaran pertahanan dalam RAPBN dialokasikan tidak proporsional sehingga berpotensi melemahkan kemampuan pertahanan negara, mekanisme konstitusional apakah yang paling tepat digunakan DPR?

A. DPR langsung mengubah alokasi anggaran pertahanan secara sepihak dalam sidang paripurna tanpa harus bernegosiasi dengan pemerintah karena DPR memegang hak budget penuh

B. DPR menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan resmi dari Presiden tentang dasar kebijakan alokasi anggaran pertahanan yang dinilai berpotensi melemahkan pertahanan negara

C. DPR menggunakan fungsi anggaran untuk menolak atau meminta revisi pos anggaran pertahanan dalam RAPBN melalui pembahasan bersama pemerintah hingga tercapai kesepakatan yang memadai

D. DPR menyerahkan permasalahan anggaran pertahanan kepada BPK untuk dilakukan audit khusus sebelum RAPBN disahkan menjadi UU APBN yang mengikat seluruh kementerian

E. DPR mengajukan amandemen UUD 1945 yang menetapkan persentase minimum anggaran pertahanan dari total APBN agar alokasi pertahanan memiliki dasar hukum yang lebih kuat

12 / 20

Soal 12

Badan Intelijen Negara (BIN) bertugas melaksanakan fungsi intelijen dalam negeri, luar negeri, dan kontra-intelijen. Dalam konteks ancaman radikalisme yang memanfaatkan platform digital, manakah batasan kewenangan BIN yang paling tepat sesuai UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara?

A. BIN berwenang melakukan penyadapan dan pemantauan digital hanya dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan atau penahanan tersangka

B. BIN memiliki kewenangan penuh untuk menangkap, menahan, dan memproses hukum tersangka teroris dan radikal secara mandiri tanpa harus berkoordinasi dengan Polri maupun Densus 88

C. BIN berwenang melakukan blokir sepihak terhadap seluruh konten digital yang dinilai mengandung radikalisme tanpa perlu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

D. BIN dapat secara langsung membubarkan organisasi yang dianggap radikal tanpa perlu melalui proses peradilan karena ancaman radikalisme termasuk kategori ancaman keamanan nasional darurat

E. BIN memiliki kewenangan menyebarkan kontra-narasi di media sosial dengan menggunakan akun anonim sebagai bagian dari operasi psikologis yang sah dalam rangka kontra-radikalisme

13 / 20

Soal 13

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Dalam sengketa Pilpres, salah satu pasangan calon mengajukan gugatan ke MK dengan menyertakan bukti kecurangan sistematis dan terstruktur. Manakah pernyataan yang paling tepat tentang batas kewenangan MK dalam memutus PHPU Pilpres?

A. MK hanya berwenang memeriksa selisih perolehan suara secara numerik dan tidak dapat menilai dugaan kecurangan yang bersifat kualitatif seperti politisasi birokrasi atau penyalahgunaan bansos

B. MK berwenang mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti curang dan sekaligus menetapkan pasangan calon lain sebagai pemenang tanpa perlu menggelar pemungutan suara ulang

C. MK berwenang membatalkan seluruh hasil Pilpres dan memerintahkan penyelenggaraan Pilpres ulang jika ditemukan bukti kecurangan di lebih dari 50% provinsi di Indonesia

D. MK tidak berwenang menangani PHPU Pilpres karena sengketa presiden merupakan domain politik yang harus diselesaikan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan

E. MK berwenang menilai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), dan dapat memerintahkan pemungutan suara ulang di daerah tertentu atau mendiskualifikasi paslon

14 / 20

Soal 14

Kepolisian Negara RI (Polri) memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam aksi demonstrasi besar yang berpotensi rusuh, komandan Polri di lapangan menghadapi dilema antara kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional dan kebutuhan menjaga ketertiban. Tindakan manakah yang paling tepat?

A. Polri berwenang membubarkan seluruh demonstrasi yang berpotensi rusuh bahkan sebelum kerusuhan terjadi karena tindakan preventif adalah kewenangan sah Polri dalam menjaga ketertiban

B. Polri harus memfasilitasi hak berekspresi demonstran selama damai, hanya bertindak tegas proporsional jika terjadi tindakan melawan hukum, dan wajib menghindari kekerasan berlebihan

C. Polri wajib mengikuti perintah pejabat pemerintah setempat untuk membubarkan demonstrasi jika dianggap mengganggu jalannya roda pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat

D. Polri dapat menggunakan kekuatan militer dengan meminta bantuan TNI untuk membubarkan demonstrasi besar karena keterlibatan TNI dalam keamanan dalam negeri diperbolehkan UU

E. Polri berwenang menahan seluruh koordinator demonstrasi sebagai langkah preventif tanpa perlu bukti pelanggaran hukum konkret karena koordinator bertanggung jawab atas massa yang dibawa

15 / 20

Soal 15

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca amandemen UUD 1945 tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Namun MPR masih memiliki kewenangan strategis yang vital. Dalam konteks Bela Negara, kewenangan MPR manakah yang paling krusial dalam menjaga keutuhan konstitusional dan kelangsungan negara?

A. Kewenangan MPR menetapkan GBHN (Garis Besar Haluan Negara) sebagai pedoman pembangunan jangka panjang yang mengikat seluruh lembaga negara dan pemerintah daerah

B. Kewenangan MPR mengangkat dan memberhentikan seluruh pimpinan lembaga negara setingkat menteri berdasarkan pertimbangan kemanfaatan dan kepentingan nasional yang mendesak

C. Kewenangan MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dalam sidang MPR jika terjadi kekosongan kekuasaan akibat Presiden dan Wapres berhalangan secara bersamaan

D. Kewenangan MPR mengubah dan menetapkan UUD 1945 serta memberhentikan Presiden/Wapres dalam masa jabatan berdasarkan putusan MK atas pelanggaran konstitusional yang terbukti

E. Kewenangan MPR memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme koordinasi dan dialog antar lembaga secara musyawarah mufakat

16 / 20

Soal 16

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bertugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, serta program nasional penanggulangan terorisme. Dalam kasus ditemukannya sel teroris aktif yang merencanakan serangan, manakah mekanisme koordinasi kelembagaan yang paling tepat?

A. BNPT langsung melaksanakan penggerebekan dan penangkapan secara mandiri karena BNPT memiliki satuan operasional khusus yang berwenang dalam tindakan kontra-terorisme lapangan

B. BIN menangani seluruh aspek operasional kontra-terorisme termasuk penangkapan karena BIN adalah lembaga intelijen tertinggi yang memiliki akses informasi paling komprehensif

C. BNPT berkoordinasi dengan BIN untuk intelijen, Densus 88 Polri untuk penindakan, dan TNI jika ancaman melampaui kapasitas Polri, dalam satu komando yang terpadu dan terstruktur

D. Kementerian Dalam Negeri mengambil alih koordinasi penanganan terorisme karena terorisme merupakan ancaman keamanan dalam negeri yang menjadi domain pemerintahan sipil

E. Kejaksaan Agung memimpin operasi kontra-terorisme karena memiliki kewenangan penuntutan yang menentukan berhasil tidaknya proses hukum terhadap para tersangka teroris

17 / 20

Soal 17

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Dalam konteks Bela Negara di bidang ekonomi, jika ditemukan bahwa sebuah bank besar dimiliki secara dominan oleh entitas asing yang diduga dikendalikan pemerintah asing, manakah tindakan OJK yang paling tepat?

A. OJK melakukan investigasi mendalam, berkoordinasi dengan BIN dan Kemenkeu untuk menilai risiko sistemik dan ancaman terhadap kedaulatan ekonomi, serta dapat membatasi atau mencabut izin jika terbukti mengancam stabilitas nasional

B. OJK tidak memiliki kewenangan atas kepemilikan asing di perbankan karena kebijakan kepemilikan bank diatur oleh Bank Indonesia dan Kementerian BUMN secara eksklusif

C. OJK langsung mencabut izin bank tersebut tanpa investigasi karena kepemilikan asing yang dominan secara otomatis dianggap ancaman terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia

D. OJK menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pemerintah karena OJK sebagai lembaga independen tidak memiliki mandat di bidang keamanan dan kedaulatan nasional

E. OJK mengeluarkan regulasi yang mewajibkan seluruh bank asing divestasi kepemilikannya kepada investor domestik dalam waktu 30 hari sebagai respons darurat atas ancaman tersebut

18 / 20

Soal 18

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam situasi darurat bencana alam besar yang melanda sebagian besar wilayah di beberapa provinsi menjelang hari pemungutan suara, manakah kewenangan KPU yang paling tepat sesuai hukum pemilu?

A. KPU secara otomatis membatalkan pemilu di seluruh wilayah terdampak dan menetapkan pemenang berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan oleh lembaga survei independen

B. KPU menyerahkan keputusan penundaan pemilu kepada Presiden karena kondisi bencana berskala besar merupakan situasi darurat nasional yang menjadi domain eksekutif bukan lembaga pemilu

C. KPU berwenang menunda atau mengulang pemungutan suara di daerah terdampak secara mandiri tanpa perlu konsultasi dengan DPR dan pemerintah karena KPU bersifat independen sepenuhnya

D. KPU wajib melanjutkan pemungutan suara sesuai jadwal di seluruh wilayah tanpa pengecualian karena penundaan pemilu dapat dianggap sebagai bentuk manipulasi hasil pemilihan

E. KPU berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR untuk membahas penundaan atau penjadwalan ulang pemungutan suara di daerah terdampak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

19 / 20

Soal 19

Kejaksaan Agung memiliki kewenangan melakukan penuntutan serta tugas dan kewenangan lain berdasarkan UU. Dalam konteks pemberantasan korupsi korporasi transnasional yang melibatkan perusahaan multinasional besar, manakah koordinasi kelembagaan yang paling efektif dalam sistem hukum Indonesia?

A. Kejaksaan Agung menangani seluruh proses hukum secara mandiri termasuk penyelidikan awal, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan tanpa perlu koordinasi dengan KPK atau Polri

B. Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan KPK (jika ada unsur penyelenggara negara), Polri (penyidikan), PPATK (pelacakan aliran dana), dan otoritas yudisial asing melalui MLA (Mutual Legal Assistance)

C. Kejaksaan Agung menyerahkan seluruh penanganan kasus korporasi transnasional kepada KPK karena KPK memiliki kewenangan yang lebih luas dan sumber daya investigasi yang lebih memadai

D. Kejaksaan Agung meminta Kementerian Luar Negeri mengambil alih kasus ini karena melibatkan perusahaan asing yang penanganannya masuk domain hubungan diplomatik antar negara

E. Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Interpol secara langsung tanpa melibatkan lembaga dalam negeri lain karena kasus transnasional membutuhkan pendekatan internasional yang eksklusif

20 / 20

Soal 20

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat prinsip checks and balances antar lembaga negara. Seorang akademisi berpendapat bahwa ‘tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara justru memperkuat demokrasi karena mencegah dominasi satu lembaga’. Bagaimana penilaian yang paling tepat terhadap pernyataan ini dalam konteks efektivitas Bela Negara?

A. Pernyataan tersebut sepenuhnya benar karena semakin banyak lembaga yang memiliki kewenangan sama, semakin kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak

B. Pernyataan tersebut sepenuhnya salah karena checks and balances yang baik justru menuntut pembagian kewenangan yang tegas dan jelas tanpa tumpang tindih antar lembaga negara

C. Pernyataan tersebut relevan hanya dalam kondisi stabil, namun dalam kondisi darurat nasional tumpang tindih kewenangan justru menguntungkan karena lebih banyak lembaga yang dapat bertindak

D. Pernyataan tersebut mengandung kebenaran parsial: checks and balances penting, namun tumpang tindih kewenangan yang tidak terkoordinasi justru melemahkan respons negara terhadap ancaman dan menghambat Bela Negara

E. Pernyataan tersebut tidak relevan karena dalam sistem presidensial Indonesia, kewenangan setiap lembaga negara sudah diatur secara rinci dalam UUD 1945 sehingga tidak mungkin terjadi tumpang tindih

Your score is

Bela Negara 17 2026

Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

More posts

Mini TO UTUL UGM 2026: TPA 24 Matematika

Mini TO UTUL UGM Geografi Hidrosfer 2

Mini TO UTUL UGM 17 Bahasa Inggris [Soal Asli]

Mini TO SMUP 2026 Matematika [Soal Asli 2025]