TO Bela Negara 12 UPNVY/UPNVJ

Anda punya waktu 60 menit untuk mengerjakan 60 soal. Kerjakan dengan jujur sebab ini bahan evaluasi kalian. Anda punya kesempatan tiga kali pengerjaan.Kerjakan di laptop atau tablet agar lebih optimal secara tampilan.

The number of attempts remaining is 6

Isi dulu data diri yaah

1 / 60

1. Nama “Pancasila” sebagai sebutan untuk dasar negara pertama kali dikemukakan oleh…

A. Yamin dalam naskah tertulis yang diserahkan sebelum berpidato kepada BPUPKI

B. Soekarno dalam pidato lisan pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945

C. Soepomo ketika menjelaskan konsep negara integralistik kepada sidang BPUPKI

D. Hatta dalam diskusi informal dengan para tokoh BPUPKI setelah sidang bubar

E. Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPKI yang membuka sidang pertama

2 / 60

2. Urutan lima sila dalam pidato LISAN Soekarno pada 1 Juni 1945 yang paling tepat adalah…

A. Kebangsaan, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan, Ketuhanan yang Berkeadaban

B. Kebangsaan, Kemanusiaan, Mufakat/Demokrasi, Kesejahteraan, Ketuhanan yang Maha Esa

C. Ketuhanan, Kebangsaan, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan Sosial rakyat

D. Kebangsaan, Internasionalisme, Mufakat/Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan

E. Kebangsaan, Internasionalisme, Kerakyatan, Kesejahteraan, Ketuhanan Yang Maha Esa

3 / 60

3. Tokoh yang mengusulkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” menggantikan tujuh kata Piagam Jakarta dalam sidang PPKI adalah…

A. Ki Bagus Hadikusumo yang menerima masukan dari Hatta atas keberatan Indonesia Timur

B. Mohammad Hatta yang secara langsung mengusulkan frasa "Ketuhanan Yang Maha Esa"

C. Soekarno yang memimpin sidang dan mengarahkan perubahan bunyi sila pertama

D. Wahid Hasyim yang mewakili golongan Islam dan menerima kompromi demi persatuan

E. Soepomo selaku perancang UUD yang mengusulkan perubahan sila pertama secara sistemis

4 / 60

4. Selain tradisi desa Nusantara, Soepomo dalam konsep negara integralistiknya dipengaruhi pemikiran…

A. Karl Marx tentang penyatuan negara dan masyarakat menjadi satu kelas tanpa perbedaan

B. John Locke tentang kedaulatan rakyat yang menyatu dengan kekuasaan pemerintah

C. Immanuel Kant tentang negara sebagai perwujudan akal murni yang universal

D. Jean-Jacques Rousseau tentang kehendak umum (volonte generale) seluruh rakyat

E. Georg Wilhelm Friedrich Hegel tentang penyatuan organis negara dan masyarakatnya

5 / 60

5. Pancasila berfungsi sebagai “sumber dari segala sumber hukum” berbeda dari norma hukum biasa karena…

A. Pancasila langsung dapat dijadikan dasar gugatan di pengadilan oleh siapapun

B. Pancasila mengikat semua lembaga negara termasuk yang tidak dibentuk oleh UU

C. Pancasila bersifat pre-yuridis dan non-positivistik sebagai grundnorm meta-hukum

D. Pancasila dapat menggantikan UUD 1945 apabila keduanya terjadi konflik norma

E. semua peraturan wajib mencantumkan secara eksplisit kata Pancasila dalam konsiderans

6 / 60

6. Muhammad Yamin dituduh memanipulasi usulannya karena…

A. Yamin mengusulkan dasar negara berbeda dari yang pernah dipidatokan kepada Jepang

B. Yamin memasukkan klaim wilayah Papua dalam usulannya tanpa persetujuan BPUPKI

C. Yamin menyerahkan naskah tertulis kepada Soekarno sebelum sidang berlangsung

D. naskah tertulis yang diserahkan berbeda dari apa yang diucapkannya secara lisan

E. Yamin mengganti urutan sila setelah mendengar pidato Soekarno tanggal 1 Juni

7 / 60

7. Piagam Jakarta ditandatangani Panitia Sembilan tepat pada tanggal…

A. 22 Juni 1945 dan ditandatangani sembilan tokoh termasuk Soekarno dan Hatta

B. 1 Juni 1945 bersamaan dengan pidato Soekarno tentang Pancasila dalam sidang

C. 15 Juli 1945 sebagai bagian dari sidang kedua BPUPKI yang membahas UUD

D. 10 Juli 1945 pada pembukaan sidang kedua BPUPKI yang membahas konstitusi

E. 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI yang kemudian mengubah sila pertamanya

8 / 60

8. Panitia Kecil yang dibentuk akhir Sidang BPUPKI I berbeda dari Panitia Sembilan karena…

A. Panitia Kecil beranggotakan 8 orang sedangkan Panitia Sembilan 9 orang anggota

B. Panitia Kecil bertugas merancang UUD sedangkan Panitia Sembilan merancang Pancasila

C. Panitia Kecil mengumpulkan aspirasi dan usulan yang kemudian melahirkan Panitia Sembilan

D. Panitia Kecil diketuai Soepomo sedangkan Panitia Sembilan diketuai oleh Soekarno

E. Panitia Kecil bersifat sementara sedangkan Panitia Sembilan bersifat permanen resmi

9 / 60

9. Pokok Pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945 yang berkaitan dengan demokrasi mengandung makna…

A. negara menganut demokrasi langsung di mana rakyat memegang kekuasaan sepenuhnya

B. kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia

C. semua keputusan negara harus diambil melalui musyawarah mufakat tanpa pengecualian

D. rakyat memiliki hak mutlak menentukan sendiri bentuk pemerintahan yang dikehendaki

E. negara berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan

10 / 60

10. Keputusan pertama yang diambil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah…

A. memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama

B. menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia

C. membentuk KNIP sebagai lembaga yang menggantikan DPR dan MPR sementara

D. menetapkan Pancasila sebagai dasar negara secara resmi dan sah konstitusional

E. menghapus tujuh kata Piagam Jakarta dari sila pertama Pancasila dalam UUD

11 / 60

11. Berdasarkan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945, yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah…

A. pasal-pasal tentang hak asasi manusia dalam Pasal 28A–28J UUD 1945

B. ketentuan tentang sistem presidensial dan pemilihan presiden secara langsung

C. ketentuan tentang sistem bicameral DPR dan DPD dalam struktur legislatif

D. bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat final tidak dapat diubah

E. kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

12 / 60

12. Dalam Konstitusi RIS (1949) dan UUDS 1950, rumusan Pancasila yang digunakan adalah…

A. rumusan sama dengan Pembukaan UUD 1945 dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sila pertama

B. rumusan berbeda yang menempatkan Kemanusiaan sebagai sila pertamanya

C. rumusan yang menghilangkan sila Ketuhanan karena RIS bersifat sekuler-liberal

D. rumusan khusus yang disesuaikan dengan sistem federasi yang berlaku dalam RIS

E. rumusan tanpa nama Pancasila tetapi dengan substansi yang sama dalam konstitusi

13 / 60

13. Pancasila sebagai “perjanjian luhur” bangsa Indonesia bermakna…

A. Pancasila merupakan kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah dalam bernegara

B. Pancasila adalah hasil negosiasi antara golongan nasionalis dan golongan agama

C. Pancasila merupakan kesepakatan final seluruh anak bangsa yang tidak dapat diubah

D. Pancasila adalah janji para pendiri bangsa kepada komunitas internasional dunia

E. Pancasila merupakan ikrar bersama yang dirumuskan melalui referendum nasional

14 / 60

14. Tap MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi Tap MPRS/MPR menetapkan bahwa…

A. seluruh Tap MPR yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku secara otomatis

B. Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 dihidupkan kembali dengan penyesuaian baru

C. semua Tap MPR yang belum dicabut dinyatakan tetap berlaku tanpa batas waktu

D. Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas bagi seluruh partai politik

E. terdapat 4 kategori status Tap MPR mulai dari yang dicabut hingga yang berlaku

15 / 60

15. Contoh konkret “nilai instrumental” Pancasila dalam sistem hukum Indonesia adalah…

A. rumusan sila-sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

B. ketentuan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya

C. perilaku keseharian masyarakat yang mencerminkan semangat gotong-royong

D. tradisi dan kebiasaan musyawarah yang berlaku dalam masyarakat Indonesia

E. nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah dan kearifan lokal masyarakat

16 / 60

16. Informasi yang TIDAK terdapat dalam Prasasti Yupa peninggalan Kerajaan Kutai adalah…

A. letak geografis kerajaan yang berada di tepian Sungai Mahakam Kalimantan Timur

B. nama raja Mulawarman sebagai cucu Kundungga dan anak dari Aswawarman

C. upacara persembahan 20.000 ekor lembu kepada kaum Brahmana di Waprakeswara

D. nama Aswawarman sebagai "wangsakerta" atau pendiri dinasti kerajaan Kutai

E. pendirian tiang batu (yupa) oleh Brahmana sebagai kenangan atas upacara yadnya

17 / 60

17. Prasasti peninggalan Tarumanegara yang mencatat penggalian saluran Sungai Gomati adalah…

A. Prasasti Ciaruteun yang ditemukan di tepi Sungai Ciaruteun, Bogor, Jawa Barat

B. Prasasti Kebon Kopi yang menampilkan jejak telapak kaki gajah sang raja besar

C. Prasasti Jambu yang mencatat kemenangan Purnawarman dalam menaklukkan musuh

D. Prasasti Tugu yang mencatat penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.122 tombak

E. Prasasti Muara Cianten yang mencatat nama dan silsilah raja-raja Tarumanegara

18 / 60

18. Prasasti Kedukan Bukit (682 M) penting dalam sejarah Sriwijaya karena menyebutkan…

A. nama raja Sriwijaya pertama beserta silsilah lengkap keluarga kerajaan awalnya

B. berdirinya pusat studi agama Buddha yang dikunjungi ribuan bhiksu dari Asia

C. ekspedisi militer dari Minanga Tamwan dan berdirinya Sriwijaya sebagai siddhayatra

D. penguasaan jalur perdagangan laut antara India dan China oleh armada Sriwijaya

E. hubungan diplomatik antara Sriwijaya dan Dinasti Tang dalam perdagangan maritim

19 / 60

19. Dalam Sumpah Palapa Gajah Mada, wilayah yang disebut “Tumasik” adalah nama kuno dari…

A. Pulau Timor yang merupakan wilayah terluar Nusantara di sebelah tenggara

B. Singapura yang pada masa Majapahit merupakan kerajaan kecil di ujung semenanjung

C. Sumatera bagian selatan yang merupakan bekas wilayah kekuasaan Sriwijaya lama

D. Brunei Darussalam yang pada masa itu masih merupakan bagian dari Borneo luas

E. Jawa Barat yang pada masa Majapahit masih dikuasai oleh Kerajaan Sunda besar

20 / 60

20. Borobudur diperkirakan diselesaikan pada masa pemerintahan dinasti…

A. Indra dari Dinasti Sailendra yang mendirikan agama Buddha Mahayana di Jawa

B. Rakai Pikatan dari Dinasti Sanjaya setelah menikahi putri keturunan Sailendra

C. Balaputradewa dari Dinasti Sailendra yang kemudian melarikan diri ke Sriwijaya

D. Rakai Garung yang merupakan pewaris Sanjaya setelah Mataram bersatu kembali

E. Samaratunga atau putrinya Pramodawardhani pada masa transisi Sailendra akhir

21 / 60

21. Raja Kertanagara dari Singasari menantang Kubilai Khan dengan cara…

A. membangun armada laut besar untuk menghadang armada Mongol di Laut Jawa

B. mengirimkan utusan ke Beijing untuk menyampaikan penolakan secara diplomatik

C. membentuk aliansi militer dengan kerajaan tetangga melawan ancaman Mongol

D. memotong dan melukai wajah utusan Kubilai Khan yang datang meminta upeti

E. menduduki wilayah Champa yang merupakan sekutu dan sasaran Mongol di Asia

22 / 60

22. Setelah membagi kerajaannya menjadi dua, Airlangga kemudian…

A. menjadi pertapa dengan nama Resi Gentayu dan meninggalkan seluruh kehidupan dunia

B. tetap memerintah sebagai raja tertinggi yang mengawasi kedua kerajaan bawahannya

C. berangkat ke India memperdalam ilmu agama Hindu di pusat studi Benares India

D. memimpin perang melawan Sriwijaya yang menyerang wilayah pesisir Jawa Timur

E. mendirikan kerajaan baru di Jenggala dengan pusat pemerintahan di Kahuripan

23 / 60

23. Informasi penting dalam Negarakertagama yang TIDAK terdapat dalam Pararaton adalah…

A. kisah hidup Gajah Mada dari kelahiran hingga menjadi Mahapatih Majapahit

B. daftar raja Majapahit dari Raden Wijaya hingga masa keruntuhan kerajaannya

C. kisah perang bubat antara Majapahit dan Kerajaan Sunda pada masa Hayam Wuruk

D. cerita asal-usul Kerajaan Singasari yang menjadi pendahulu Majapahit di Jawa

E. deskripsi rinci wilayah kekuasaan Majapahit dan upacara keagamaan Hayam Wuruk

24 / 60

24. Pesan utama Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular adalah bahwa…

A. agama Hindu dan Buddha adalah dua aliran yang bertentangan secara fundamental

B. hanya agama Buddha Mahayana yang mampu membawa keselamatan seluruh manusia

C. Hindu Siwa dan Buddha pada hakikatnya merupakan satu kebenaran yang sama

D. negara harus didasarkan satu agama resmi demi terciptanya persatuan bangsa

E. raja Majapahit wajib memeluk agama Buddha demi kesejahteraan seluruh rakyat

25 / 60

25. Kejayaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga ke-9 M ditandai terutama oleh…

A. penguasaan jalur darat Trans-Jawa dan monopoli perdagangan rempah Nusantara

B. penguasaan jalur maritim Selat Malaka dan fungsinya sebagai entrepot Asia

C. menjadi pusat produksi porselen terbesar yang diekspor ke India dan Arab

D. pengembangan sistem pertanian sawah irigasi yang memajukan ekonomi daratannya

E. membangun armada tempur terbesar Asia untuk menaklukkan kerajaan tetangganya

26 / 60

26. Perdebatan dalam Kongres Pemuda II tentang bahasa persatuan adalah antara…

A. kelompok pro bahasa Jawa dan kelompok pro bahasa Melayu sebagai bahasa utama

B. delegasi Sunda yang keberatan karena Melayu dianggap bukan bahasa asli Jawa

C. Belanda yang melarang penggunaan nama "Indonesia" dalam dokumen resmi apapun

D. kelompok yang menginginkan bahasa Sansekerta karena warisan Hindu-Buddha kuno

E. peserta Sumatera yang menginginkan "bahasa Melayu" bukan "bahasa Indonesia"

27 / 60

27. Alasan utama Jepang mengizinkan pembentukan BPUPKI pada April 1945 adalah…

A. tekanan dari negara-negara Sekutu yang memaksa Jepang memberi otonomi jajahannya

B. janji Koiso September 1944 tentang kemerdekaan Indonesia yang harus dipenuhi

C. desakan pemimpin nasionalis yang mengancam pemberontakan terhadap Jepang

D. kekalahan Jepang di berbagai front Pasifik yang membuat mereka butuh dukungan RI

E. perintah langsung dari Kaisar Hirohito untuk mempersiapkan kemerdekaan Asia

28 / 60

28. Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948) berbeda dari Agresi I karena…

A. Agresi II menargetkan Jawa Barat sedangkan Agresi I menargetkan Jawa Timur

B. Agresi II menyerang dan merebut Yogyakarta serta menangkap Soekarno-Hatta

C. Agresi II melibatkan pasukan NICA jauh lebih besar dibandingkan Agresi I

D. Agresi II mendapat restu Amerika Serikat yang memihak Belanda dalam konflik

E. Agresi II bertujuan menghancurkan TNI sepenuhnya tidak hanya menduduki wilayah

29 / 60

29. Perjanjian Roem-Royen (7 Mei 1949) menghasilkan kesepakatan berupa…

A. Belanda mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta dan TNI menghentikan gerilya

B. Belanda mengakui kemerdekaan RIS secara de jure sebelum KMB dilaksanakan

C. Indonesia menyetujui pembentukan Uni Indonesia-Belanda sebagai syarat merdeka

D. TNI dibubarkan dan digantikan Angkatan Perang RIS yang dipimpin bersama

E. Soekarno-Hatta dibebaskan namun tidak diizinkan kembali ke Yogyakarta

30 / 60

30. Negara Indonesia Timur (NIT) sebagai negara bagian RIS dibentuk berdasarkan hasil…

A. Konferensi Malino Juli 1946 yang diprakarsai Van Mook di Sulawesi Selatan

B. Konferensi Pangkal Pinang Oktober 1946 tentang golongan minoritas Indonesia

C. Konferensi Denpasar Desember 1946 yang secara resmi membentuk NIT berdaulat

D. Konferensi Hoge Veluwe April 1946 yang diselenggarakan di negeri Belanda

E. Konferensi Malino yang langsung membentuk NIT dengan batas wilayah tetap

31 / 60

31. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006, yang BUKAN termasuk WNI karena kelahiran adalah…

A. anak yang lahir dari perkawinan sah antara seorang ayah WNI dan ibu WNI

B. anak lahir dari perkawinan sah antara ayah WNI dan ibu WNA di Indonesia

C. anak lahir dari perkawinan sah antara ayah WNA dan ibu WNA di wilayah RI

D. anak lahir di wilayah RI dari ayah dan ibu yang tidak diketahui keberadaannya

E. anak lahir di wilayah RI yang tidak mendapat kewarganegaraan dari ayahnya

32 / 60

32. Perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006…

A. otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena mengikuti kewarganegaraan suami

B. tetap berstatus WNI kecuali secara aktif menyatakan melepaskan kewarganegaraannya

C. berstatus bipatride selama 2 tahun kemudian wajib memilih salah satunya saja

D. kehilangan kewarganegaraan jika bertempat tinggal di negara suami lebih 5 tahun

E. wajib mendaftarkan pernikahan ke KBRI dalam 14 hari atau kehilangan status WNI

33 / 60

33. “International Bill of Human Rights” terdiri dari tiga instrumen utama, yaitu…

A. UDHR, ICCPR, dan CAT (Convention Against Torture) yang berlaku mulai 1998

B. UDHR, ICESCR, dan Protokol Opsional ICCPR tentang mekanisme pengaduan individu

C. ICCPR, ICESCR, dan Deklarasi Hak Bangsa-Bangsa Asli (UNDRIP) tahun 2007

D. UDHR, ICCPR, dan ICESCR beserta protokol opsional masing-masing kovenan

E. UDHR, CRC (Konvensi Hak Anak), dan CEDAW (Anti-Diskriminasi terhadap Perempuan)

34 / 60

34. Pemohon yang memiliki legal standing mengajukan judicial review ke MK adalah pihak yang…

A. hak konstitusionalnya dirugikan secara aktual akibat berlakunya undang-undang

B. merupakan anggota DPR yang tidak setuju dengan UU yang telah disahkan bersama

C. merupakan badan hukum atau organisasi yang bergerak dalam bidang hukum saja

D. merupakan presiden atau wakil presiden yang mengajukan keberatan secara resmi

E. merupakan warga negara asing yang tinggal di Indonesia dan terdampak UU itu

35 / 60

35. Nasib Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Indonesia adalah…

A. berhasil membentuk KKR yang aktif bekerja menyelesaikan kasus HAM berat sejak 2006

B. tidak pernah ada UU KKR karena DPR secara tegas menolak pembentukan komisi

C. UU KKR ditetapkan namun tidak pernah dilaksanakan karena kekurangan anggaran

D. KKR berhasil menyelesaikan sebagian kasus pelanggaran HAM berat era Orde Baru

E. UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR dibatalkan MK pada tahun 2006 karena inkonstitusional

36 / 60

36. Pelanggaran HAM yang berat (gross violations) berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 terdiri dari…

A. kejahatan perang, agresi militer, apartheid, dan genosida dalam skala besar

B. pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, dan diskriminasi

C. genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam UU itu

D. genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap perdamaian internasional

E. semua tindak pidana yang melibatkan korban lebih dari 50 orang warga negara

37 / 60

37. Perbedaan antara “deportasi” dan “pencabutan kewarganegaraan” dalam hukum internasional adalah…

A. deportasi bersifat sementara sedangkan pencabutan kewarganegaraan bersifat tetap

B. deportasi hanya berlaku bagi WNA sedangkan pencabutan hanya berlaku bagi WNI

C. deportasi karena pelanggaran administratif sedangkan pencabutan karena pidana

D. deportasi tidak menghilangkan kewarganegaraan sedangkan pencabutan menghilangkannya

E. deportasi adalah hak negara tujuan sedangkan pencabutan adalah hak negara asal

38 / 60

38. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC/Convention on the Rights of the Child) melalui…

A. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meratifikasi CRC secara implisit

B. Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child

C. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Anak Indonesia

D. Perpres No. 59 Tahun 2013 tentang tindak lanjut ratifikasi CRC di Indonesia

E. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menjadi dasar ratifikasi

39 / 60

39. Indonesia meratifikasi ICESCR (Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya) melalui…

A. UU No. 12 Tahun 2005 bersamaan dengan ratifikasi ICCPR dalam satu paket resmi

B. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang secara langsung mengadopsi ICESCR

C. UU No. 7 Tahun 2012 setelah melalui proses ratifikasi yang panjang di DPR

D. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

E. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR menjadi hukum nasional RI

40 / 60

40. Hubungan antara hak-hak dalam Pancasila dan hak konstitusional UUD 1945 yang BENAR adalah…

A. hak konstitusional merupakan penjabaran dari nilai-nilai HAM dalam sila Pancasila

B. hak dalam Pancasila identik dengan hak konstitusional sehingga keduanya sinonim

C. hak konstitusional lebih kuat dari hak Pancasila karena bersifat positif-yuridis

D. hak dalam Pancasila bersifat universal sedangkan hak konstitusional bersifat nasional

E. hak konstitusional hanya bagi WNI sedangkan hak dalam Pancasila untuk semua manusia

41 / 60

41. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berbeda dari DPR dalam hal legislatif karena DPD hanya…

A. memiliki hak inisiatif untuk mengusulkan RUU di semua bidang tanpa pembatasan

B. dapat mengusulkan dan membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi dan daerah

C. memiliki hak veto atas UU yang berkaitan dengan kepentingan daerah di Indonesia

D. dapat membatalkan UU yang merugikan daerah dengan persetujuan dua pertiga anggota

E. memiliki kewenangan yang sejajar dengan DPR dalam semua proses legislasi nasional

42 / 60

42. Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008, Ombudsman RI dalam menangani maladministrasi…

A. dapat langsung menjatuhkan sanksi administratif kepada pejabat yang bersalah

B. dapat merekomendasikan pemecatan pejabat yang terbukti melakukan maladministrasi

C. dapat membawa perkara maladministrasi langsung ke pengadilan untuk diselesaikan

D. memiliki kewenangan menyita aset pejabat yang terbukti merugikan masyarakat

E. hanya dapat memberikan rekomendasi dan tidak memiliki kewenangan paksa apapun

43 / 60

43. Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus sebelum UU No. 26 Tahun 2000 dapat dibentuk melalui…

A. putusan Mahkamah Agung yang menyatakan pelanggaran tersebut bersifat luar biasa

B. keputusan presiden sendiri tanpa perlu persetujuan DPR atas usulan pemerintah

C. Keputusan Presiden atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu yang ditetapkan

D. ratifikasi Statuta Roma yang memungkinkan yurisdiksi retroaktif semua kasus berat

E. keputusan MPR melalui Tap MPR yang menetapkan peristiwa yang perlu diadili

44 / 60

44. Hak non-derogable dalam ICCPR yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan darurat adalah…

A. Pasal 4 ayat (1) ICCPR yang mencakup hak atas pendidikan dan kesehatan dasar

B. Pasal 4 ayat (2) ICCPR yang mencakup hak berpendapat dan kebebasan pers

C. Pasal 6 hingga 9 ICCPR yang mencakup semua hak sipil dalam kovenan tersebut

D. Pasal 4 ayat (2) ICCPR yang merujuk Pasal 6, 7, 8, 11, 15, 16, dan 18

E. Pasal 3 ICCPR yang menetapkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan

45 / 60

45. Pembatasan hak kebebasan berekspresi yang diperbolehkan ICCPR Pasal 19 ayat (3) adalah…

A. pembatasan untuk melindungi reputasi orang lain, keamanan nasional, dan ketertiban

B. pembatasan total oleh negara apabila dianggap mengancam stabilitas pemerintahan

C. pembatasan oleh lembaga agama terhadap ekspresi yang bertentangan dengan ajaran

D. pembatasan berdasarkan selera mayoritas dalam prinsip demokrasi yang berlaku

E. pembatasan sebelum publikasi (prior restraint) oleh pemerintah demi keamanan

46 / 60

46. Perbedaan mendasar antara “pertahanan negara” dan “keamanan negara” di Indonesia adalah…

A. pertahanan ditangani TNI eksklusif sedangkan keamanan ditangani Polri eksklusif

B. pertahanan hanya berkaitan ancaman militer luar sedangkan keamanan hanya domestik

C. pertahanan diatur UU tersendiri sedangkan keamanan diatur hukum pidana biasa

D. pertahanan bersifat preventif sedangkan keamanan bersifat represif dalam tindakan

E. pertahanan berkaitan ancaman bersenjata luar sedangkan keamanan ancaman dalam negeri

47 / 60

47. Pemisahan TNI dan Polri pasca-reformasi dilandasi secara hukum oleh…

A. Keppres No. 89 Tahun 2000 yang memisahkan Polri dari ABRI secara organisatoris

B. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI

C. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang memisahkan fungsi keduanya

D. Tap MPR No. VI/MPR/2000 yang secara langsung memisahkan organisasi TNI dan Polri

E. Dekret Presiden Wahid yang memisahkan Polri dari ABRI pada awal reformasi 1999

48 / 60

48. Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004, TNI dapat dilibatkan dalam keamanan dalam negeri apabila…

A. kekuatan Polri tidak mampu mengatasi gangguan keamanan yang ada di wilayah

B. presiden menyatakan keadaan darurat sipil secara langsung tanpa pertimbangan

C. DPR memberikan persetujuan melalui sidang paripurna khusus yang sengaja diadakan

D. Panglima TNI memandang perlu melibatkan TNI atas permintaan Kapolri setempat

E. dalam kondisi perang yang telah dinyatakan resmi oleh presiden bersama DPR

49 / 60

49. Dokumen resmi Indonesia yang memaparkan kebijakan pertahanan secara komprehensif adalah…

A. Rencana Strategis Kementerian Pertahanan yang direvisi setiap 5 tahun sekali

B. Doktrin Pertahanan Indonesia yang menjadi acuan operasional seluruh matra TNI

C. Buku Putih Pertahanan Indonesia yang diterbitkan Kementerian Pertahanan RI

D. Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden

E. Rencana Pembangunan Pertahanan yang termasuk dalam RPJMN setiap lima tahun

50 / 60

50. Forum kerja sama pertahanan ASEAN yang melibatkan 8 mitra dialog di luar ASEAN adalah…

A. ARF (ASEAN Regional Forum) yang membahas isu keamanan dan pembangunan kepercayaan

B. ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM) yang melibatkan hanya negara ASEAN

C. Five Power Defence Arrangements (FPDA) yang melibatkan Malaysia, Singapura, Australia

D. ASEAN Defence Ministers Meeting Plus (ADMM Plus) yang melibatkan 8 mitra wicara

E. ASEAN Security Community yang merupakan pilar politik-keamanan dalam ASEAN

51 / 60

51. Target pengeluaran pertahanan minimum yang ditetapkan dalam kebijakan nasional Indonesia adalah…

A. minimal 1,5% dari PDB sebagai standar minimum pertahanan yang ditetapkan

B. minimal 2% dari PDB sesuai standar NATO yang diadopsi Indonesia secara nasional

C. minimal 3% dari PDB sesuai rekomendasi ASEAN Defence Ministers Meeting

D. minimal 2,5% dari APBN yang ditetapkan dalam UU Pertahanan Negara Indonesia

E. minimal 5% dari APBN sebagai amanat UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

52 / 60

52. Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dibentuk berdasarkan…

A. UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang memberikan mandat pengamanan laut RI

B. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang mengatur kepolisian perairan Indonesia

C. Keppres No. 164 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut Indonesia

D. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur perbatasan wilayah

E. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juncto Perpres No. 178 Tahun 2014

53 / 60

53. Badan Intelijen Negara (BIN) berdasarkan UU No. 17 Tahun 2011 dapat melakukan penyadapan dengan…

A. persetujuan Presiden yang diberikan secara langsung dalam kondisi darurat negara

B. izin Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana ditetapkan undang-undang

C. persetujuan Komisi I DPR yang membidangi intelijen dan pertahanan negara

D. persetujuan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saja

E. persetujuan internal Kepala BIN tanpa harus memperoleh izin dari pihak lain

54 / 60

54. Perubahan signifikan hukum anti-terorisme Indonesia pasca Bom Bali Oktober 2002 adalah…

A. TNI diberikan kewenangan penuh menindak teroris tanpa pengawasan sipil apapun

B. dibentuknya Densus 88 yang beroperasi di bawah komando langsung TNI Angkatan Darat

C. diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2002 yang kemudian menjadi UU No. 15 Tahun 2003

D. MUI mengeluarkan fatwa jihad melawan terorisme yang menjadi landasan hukumnya

E. Indonesia meratifikasi Konvensi Anti-Terorisme PBB pertama kali dalam sejarah

55 / 60

55. Tugas yang TIDAK termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI adalah…

A. menanggulangi aksi terorisme yang mengancam keselamatan warga negara Indonesia

B. membantu kepolisian dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat

C. melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan di daerah perbatasan negara

D. menetapkan tersangka pidana dan melakukan penahanan mandiri tanpa koordinasi

E. membantu penanggulangan bencana alam dan memberikan bantuan kemanusiaan

56 / 60

56. Persyaratan usia untuk menjadi Komponen Cadangan (Komcad) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2019 adalah…

A. minimal 18 tahun tanpa batas maksimum usia selama memenuhi syarat kesehatan

B. antara 18 sampai 35 tahun, berstatus WNI, sukarela, dan lulus seleksi kesehatan

C. antara 17 sampai 40 tahun, wajib bagi laki-laki dan sukarela bagi perempuan

D. antara 18 sampai 45 tahun, WNI, pendidikan minimal SMA, dan sehat jasmani

E. antara 20 sampai 35 tahun, WNI, telah menyelesaikan pendidikan wajib militer

57 / 60

57. Perbedaan antara “Wawasan Nusantara” dan “Ketahanan Nasional” sebagai landasan bela negara adalah…

A. Wawasan Nusantara bersifat statis sedangkan Ketahanan Nasional bersifat dinamis

B. Wawasan Nusantara mengatur pertahanan militer sedangkan Ketahanan mengatur ekonomi

C. Wawasan Nusantara adalah doktrin TNI sedangkan Ketahanan Nasional doktrin Polri

D. Wawasan Nusantara berlaku di laut sedangkan Ketahanan Nasional berlaku di darat

E. Wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap wilayah sedangkan Ketahanan adalah kondisi

58 / 60

58. Doktrin pertahanan Indonesia yang berlaku saat ini secara resmi bernama…

A. Doktrin Pertahanan Negara yang menekankan prinsip defensif aktif dalam pertahanan

B. Doktrin Dwifungsi ABRI yang mengintegrasikan fungsi militer dan sosial-politik

C. Doktrin Hankamrata yang menekankan pertahanan rakyat semesta secara menyeluruh

D. Doktrin Tridarma Eka Karma yang menjadi pedoman operasional TNI Angkatan Darat

E. Doktrin Catur Dharma Eka Karma yang menjadi pedoman TNI Angkatan Udara RI

59 / 60

59. Embargo senjata yang pernah berdampak besar bagi TNI adalah embargo dari…

A. Uni Soviet yang menghentikan pasokan senjata setelah peristiwa G30S/PKI 1965

B. Inggris yang melarang ekspor senjata ke Indonesia pada era konfrontasi Malaysia

C. China yang menghentikan pasokan senjata setelah normalisasi hubungan diplomatik

D. Amerika Serikat yang menjatuhkan embargo terkait insiden Timor Timur 1991-1999

E. Jepang yang melarang ekspor senjata ke Indonesia berdasarkan konstitusi pasifisnya

60 / 60

60. Ciri khas UPN Veteran yang membedakannya dari universitas negeri lain di Indonesia adalah…

A. UPN memiliki jurusan khusus ilmu kemiliteran dan strategi pertahanan negara

B. UPN wajib merekrut minimal 30% mahasiswanya dari keluarga prajurit TNI aktif

C. UPN memiliki mata kuliah Bela Negara yang wajib ditempuh seluruh mahasiswanya

D. UPN berada di bawah pengawasan langsung Kementerian Pertahanan bukan Dikti

E. UPN menghasilkan lulusan yang otomatis menjadi cadangan komponen pertahanan

Your score is

TO Bela Negara 12 UPNVY/UPNVJ

Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

More posts

TO Bela Negara 12 UPNVY/UPNVJ

Mini TO Bahasa Inggris 25 UM UNNES 2026 Part 2 [FR]

Mini TO UM UNDIP 2023 Bahasa Indonesia

TO Bela Negara 11 UPNVY/UPNVJ