Mini TO TKA SMA PKN 2025 [98] _1

Anda punya waktu 25 menit untuk mengerjakan 25 soal. Kerjakan dengan jujur sebab ini bahan evaluasi kalian. Semakin banyak latihan dan semakin banyak benar semakin bagus. Anda punya kesempatan tiga kali pengerjaan.Kerjakan di laptop atau tablet agar lebih optimal secara tampilan. Kalian yang mau gabung bimbel TKA & SNBT 2026 boleh banget! Kalian bisa klik di sini

The number of attempts remaining is 3

Isi dulu data diri yaah

1 / 23

EBTANAS-SMA-98-01
Negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaannya itu. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat …
A. J.H.A. Logemann
B. R.M. Mac. Ivor
C. Aristoteles
D. G.W.F. Hegel
E. Soenarko

A. J.H.A. Logemann

B. R.M. Mac. Ivor

C. Aristoteles

D. G.W.F. Hegel

E. Soenarko

2 / 23

EBTANAS-SMA-98-02
Negara dapat terjadi dari perkembangan atau pertumbuhan persekutuan masyarakat yang sederhana dan berkembang menjadi satu negara. Berdasarkan pernyataan di atas terjadinya negara secara …
A. memaksa
B. monopoli
C. primer
D. sekunder
E. hukum

A. memaksa

B. monopoli

C. primer

D. sekunder

E. hukum

3 / 23

EBTANAS-SMA-98-03
Negara yang tujuannya memberi jaminan ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara, adalah pernyataan yang sesuai dengan teori …
A. perjanjian dunia
B. kekuasaan negara
C. perdamaian dunia
D. kedaulatan negara
E. hak dan kebebasan

A. perjanjian dunia

B. kekuasaan negara

C. perdamaian dunia

D. kedaulatan negara

E. hak dan kebebasan

4 / 23

EBTANAS-SMA-98-04
Perbedaan pengertian antara warga negara dengan orang asing terletak pada …
A. wilayah tempat tinggal
B. lamanya berada di suatu negara
C. hak dan kewajibannya
D. peran serta dalam masyarakat
E. pencaharian atau pekerjaan

A. wilayah tempat tinggal

B. lamanya berada di suatu negara

C. hak dan kewajibannya

D. peran serta dalam masyarakat

E. pencaharian atau pekerjaan

5 / 23

EBTANAS-SMA-98-05
Batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) satu negara adalah …
A. 12 mil laut
B. 24 mil laut
C. kurang dari 200 mil laut
D. 200 mil laut
E. lebih dari 200 mil laut

A. 12 mil laut

B. 24 mil laut

C. kurang dari 200 mil laut

D. 200 mil laut

E. lebih dari 200 mil laut

6 / 23

EBTANAS-SMA-98-06
Teori kedaulatan Hukum adalah teori yang mengajarkan bahwa …
A. negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan
B. negara dan pemerintah mendapat kekuasaan bersumber dari Raja, karena Raja dianggap sebagai utusan dari Tuhan
C. kekuasaan tertinggi terletak pada negara yang timbul bersamaan dengan berdirinya negara
D. kekuasaan tertinggi terletak pada hukum, penguasa, rakyat maupun negara wajib tunduk pada hukum
E. negara dan pemerintah memperoleh kekuasaan dari rakyat melalui pemilu

A. negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan

B. negara dan pemerintah mendapat kekuasaan bersumber dari Raja, karena Raja dianggap sebagai utusan dari Tuhan

C. kekuasaan tertinggi terletak pada negara yang timbul bersamaan dengan berdirinya negara

D. kekuasaan tertinggi terletak pada hukum, penguasa, rakyat maupun negara wajib tunduk pada hukum

E. negara dan pemerintah memperoleh kekuasaan dari rakyat melalui pemilu

7 / 23

EBTANAS-SMA-98-07
Perbedaan terbentuknya negara berdasarkan pengakuan de facto dan de jure adalah …
A. de facto berdasarkan perjanjian bilateral, de jure berdasarkan perjanjian multilateral
B. de facto berdasarkan kenyataan, de jure berdasarkan Hukum Internasional
C. de facto berdasarkan hukum, de jure berdasarkan kenyataan
D. de facto berdasarkan hukum nasional, de jure berdasarkan Hukum Internasional
E. de facto dilakukan oleh Kepala Negara, de jure dilakukan oleh para menteri

A. de facto berdasarkan perjanjian bilateral, de jure berdasarkan perjanjian multilateral

B. de facto berdasarkan kenyataan, de jure berdasarkan Hukum Internasional

C. de facto berdasarkan hukum, de jure berdasarkan kenyataan

D. de facto berdasarkan hukum nasional, de jure berdasarkan Hukum Internasional

E. de facto dilakukan oleh Kepala Negara, de jure dilakukan oleh para menteri

8 / 23

EBTANAS-SMA-98-09
Menurut ajaran klasik, bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja untuk kepentingan pribadi dan bertindak sewenang-wenang sehingga jauh dari cita-cita keadilan, disebut …
A. aristokrasi
B. monarki
C. tirani
D. oligarki
E. demokrasi

A. aristokrasi

B. monarki

C. tirani

D. oligarki

E. demokrasi

9 / 23

EBTANAS-SMA-98-10
Yang dimaksud dengan monarki parlementer adalah …
A. kekuasaan raja mutlak sehingga bisa bertindak sewenang-wenang
B. raja hanya sebagai lambang kekuasaan negara dan pemerintahan di tangan perdana menteri
C. kekuasaan raja dibatasi undang-undang atau konstitusi, sehingga tidak bisa berbuat sewenang-wenang
D. kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sepenuhnya ada di tangan raja
E. raja dibantu oleh perdana menteri dalam melaksanakan pemerintahan negara

A. kekuasaan raja mutlak sehingga bisa bertindak sewenang-wenang

B. raja hanya sebagai lambang kekuasaan negara dan pemerintahan di tangan perdana menteri

C. kekuasaan raja dibatasi undang-undang atau konstitusi, sehingga tidak bisa berbuat sewenang-wenang

D. kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sepenuhnya ada di tangan raja

E. raja dibantu oleh perdana menteri dalam melaksanakan pemerintahan negara

10 / 23

EBTANAS-SMA-98-11
Salah satu ciri sistem Pemerintahan Parlementer adalah …
A. susunan anggota dan program Kabinet didasarkan suara terbanyak dalam Parlemen
B. kekuasaan pemerintah terpusat pada satu tangan yakni Presiden
C. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
D. Masa jabatan Presiden dibatasi oleh UUD
E. Menteri-menteri tidak bertanggung jawab pada MPR

A. susunan anggota dan program Kabinet didasarkan suara terbanyak dalam Parlemen

B. kekuasaan pemerintah terpusat pada satu tangan yakni Presiden

C. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

D. Masa jabatan Presiden dibatasi oleh UUD

E. Menteri-menteri tidak bertanggung jawab pada MPR

11 / 23

EBTANAS-SMA-98-12
Sistem perwakilan distrik yaitu suatu sistem pemilihan …
A. melihat rakyat sebagai kelompok individu yang mempunyai hubungan sama
B. berdasarkan pandangan geografis di mana wilayah dibagi beberapa pemilihan
C. jumlah wakil yang diperoleh sama dengan jumlah pemilih di distrik
D. langsung memilih anggota Badan Perwakilan Rakyat yang akan mewakili pemilih
E. mengutamakan jumlah suara yang dihasilkan dalam pemilihan oleh setiap partai atau kekuatan politik

A. melihat rakyat sebagai kelompok individu yang mempunyai hubungan sama

B. berdasarkan pandangan geografis di mana wilayah dibagi beberapa pemilihan

C. jumlah wakil yang diperoleh sama dengan jumlah pemilih di distrik

D. langsung memilih anggota Badan Perwakilan Rakyat yang akan mewakili pemilih

E. mengutamakan jumlah suara yang dihasilkan dalam pemilihan oleh setiap partai atau kekuatan politik

12 / 23

EBTANAS-SMA-98-13
Prinsip-prinsip negara hukum antara lain …
A. adanya pemilihan umum
B. kekuasaan legislatif di tangan parlemen
C. adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan
D. dibentuknya lembaga peradilan agama dan militer
E. kepala negara mempunyai hak memberikan grasi, amnesti

A. adanya pemilihan umum

B. kekuasaan legislatif di tangan parlemen

C. adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan

D. dibentuknya lembaga peradilan agama dan militer

E. kepala negara mempunyai hak memberikan grasi, amnesti

13 / 23

EBTANAS-SMA-98-14
Contoh kewajiban manusia sebagai makhluk sosial adalah …
A. ikut dalam pemilu
B. menjunjung tinggi hukum
C. ikut dalam pembelaan negara
D. percaya pada Tuhan Yang Maha Esa
E. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup

A. ikut dalam pemilu

B. menjunjung tinggi hukum

C. ikut dalam pembelaan negara

D. percaya pada Tuhan Yang Maha Esa

E. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup

14 / 23

EBTANAS-SMA-98-15
Salah satu kelemahan sistem banyak partai atau multipartai adalah …
A. lemahnya komunikasi antara partai
B. pelayanan terhadap masyarakat relatif lemah
C. sukarnya diperoleh partai mayoritas dalam pemilu
D. pembangunan bidang politik menjadi lamban
E. pelaksanaan pembangunan bidang iptek tidak berjalan lancar

A. lemahnya komunikasi antara partai

B. pelayanan terhadap masyarakat relatif lemah

C. sukarnya diperoleh partai mayoritas dalam pemilu

D. pembangunan bidang politik menjadi lamban

E. pelaksanaan pembangunan bidang iptek tidak berjalan lancar

15 / 23

EBTANAS-SMA-98-16
Tujuan negara RI dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain …
A. menghapus segala bentuk penjajahan, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa
B. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
C. ikut membantu kamtibmas dengan cara siskamling
D. memajukan kesejahteraan individu atau golongan
E. melepaskan diri dari belenggu penjajahan

E. melepaskan diri dari belenggu penjajahan

A. menghapus segala bentuk penjajahan, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa

B. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

C. ikut membantu kamtibmas dengan cara siskamling

D. memajukan kesejahteraan individu atau golongan

16 / 23

EBTANAS-SMA-98-17
Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Salah satu pelaksanaannya ialah …
A. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
B. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan bertanggung jawab kepada MPR
C. Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan juga sebaliknya
D. MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia
E. MPR memegang kedaulatan rakyat

A. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara

B. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan bertanggung jawab kepada MPR

C. Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan juga sebaliknya

D. MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia

E. MPR memegang kedaulatan rakyat

17 / 23

EBTANAS-SMA-98-18
Manfaat adanya zona ekonomi eksklusif bagi negara kepulauan, antara lain …
A. memperkuat ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan
B. menjadi dasar kebijaksanaan untuk melarang lalu lintas laut bagi negara lain pada zona tersebut
C. memberikan wewenang untuk mengelola potensi atau kekayaan laut pada zona tersebut
D. sebagai sarana penghubung antara negara yang berbatasan pada zona tersebut
E. sebagai kawasan kerjasama eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan antarbangsa

A. memperkuat ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan

B. menjadi dasar kebijaksanaan untuk melarang lalu lintas laut bagi negara lain pada zona tersebut

C. memberikan wewenang untuk mengelola potensi atau kekayaan laut pada zona tersebut

D. sebagai sarana penghubung antara negara yang berbatasan pada zona tersebut

E. sebagai kawasan kerjasama eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan antarbangsa

18 / 23

EBTANAS-SMA-98-19
Salah satu wewenang Dewan Perwakilan Rakyat adalah …
A. memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
B. meminta pertanggungjawaban para menteri
C. DPR dapat menyatakan mosi tidak percaya kepada salah satu menteri
D. mengawasi Presiden dalam melaksanakan garis-garis besar haluan negara
E. dapat mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain

A. memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden

B. meminta pertanggungjawaban para menteri

C. DPR dapat menyatakan mosi tidak percaya kepada salah satu menteri

D. mengawasi Presiden dalam melaksanakan garis-garis besar haluan negara

E. dapat mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain

19 / 23

EBTANAS-SMA-98-20
Desentralisasi adalah amanat dari UU No. 5 tahun 1974, artinya …
A. mencegah pemusatan kekuasaan berada di satu tangan
B. mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah
C. mengenal betul-betul kebutuhan daerahnya sesuai dengan anggaran yang tersedia
D. pelimpahan wewenang dari pemerintah tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah
E. penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah tingkat atasnya kepada daerah agar menjadi urusan rumah tangganya

A. mencegah pemusatan kekuasaan berada di satu tangan

B. mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah

C. mengenal betul-betul kebutuhan daerahnya sesuai dengan anggaran yang tersedia

D. pelimpahan wewenang dari pemerintah tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah

E. penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah tingkat atasnya kepada daerah agar menjadi urusan rumah tangganya

20 / 23

EBTANAS-SMA-98-21
Setiap warga negara mempunyai hak yang mendasar, hak yang sesuai dengan pasal 28 UUD 1945 adalah …
A. membela negara
B. memperoleh pekerjaan yang layak
C. memperoleh pendidikan dan pengajaran
D. mengembangkan usaha swasta
E. kemerdekaan berserikat dan berkumpul

A. membela negara

B. memperoleh pekerjaan yang layak

C. memperoleh pendidikan dan pengajaran

D. mengembangkan usaha swasta

E. kemerdekaan berserikat dan berkumpul

21 / 23

EBTANAS-SMA-98-22
Salah satu contoh kewajiban warga negara menurut pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah …
A. ikut serta dalam pembelaan negara
B. ikut perang bila diperlukan negara
C. menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
D. membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya
E. memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah

A. ikut serta dalam pembelaan negara

B. ikut perang bila diperlukan negara

C. menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan

D. membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya

E. memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah

22 / 23

EBTANAS-SMA-98-23
Berdasarkan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sumber tertib hukum nasional, karena proklamasi merupakan …
A. titik puncak perjuangan bangsa
B. pelaksanaan amanat penderitaan rakyat
C. saat yang tepat untuk menyusun pemerintahan yang baru
D. detik penjebolan hukum kolonial dan berlaku hukum nasional
E. penghapusan seluruh penjajahan di Indonesia

A. titik puncak perjuangan bangsa

B. pelaksanaan amanat penderitaan rakyat

C. saat yang tepat untuk menyusun pemerintahan yang baru

D. detik penjebolan hukum kolonial dan berlaku hukum nasional

E. penghapusan seluruh penjajahan di Indonesia

23 / 23

EBTANAS-SMA-98-24
Salah satu wewenang Pengadilan Negeri adalah …
A. membina dan mengawasi aliran kepercayaan masyarakat
B. memeriksa dan memutus perkara-perkara banding
C. membatalkan peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan UUD 1945
D. memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama
E. memberikan nasihat hukum kepada Kepala Daerah tingkat dua

A. membina dan mengawasi aliran kepercayaan masyarakat

B. memeriksa dan memutus perkara-perkara banding

C. membatalkan peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan UUD 1945

D. memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama

E. memberikan nasihat hukum kepada Kepala Daerah tingkat dua

Your score is

Tinggalkan Komentar Batalkan Balasan