Mini TO Bela Negara 29 - bimbelche.net

206

Mini TO Bela Negara 29

Anda punya waktu 20 menit untuk mengerjakan 20 soal. Kerjakan dengan jujur sebab ini bahan evaluasi kalian. Anda punya kesempatan tiga kali pengerjaan.Kerjakan di laptop atau tablet agar lebih optimal secara tampilan.

The number of attempts remaining is 3

Isi dulu data diri yaah

1 / 20

1. Dalam kerangka Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), komponen cadangan wajib disiapkan melalui:

A. Pembentukan satuan tugas daerah di bawah Kemenhan

B. Mobilisasi warga sipil yang berusia 18–45 tahun setelah pelatihan dasar militer

C. Rekrutmen wajib TNI setiap dua tahun sekali oleh Mabes TNI

D. Penugasan otomatis aparat sipil negara pada masa darurat militer

E. Pengaktifan satuan perlindungan masyarakat (linmas) oleh pemerintah daerah

2 / 20

2. Konsep “ketahanan nasional” Indonesia bersifat “komprehensif-integral.” Implikasi strategisnya adalah:

A. Menyatukan fungsi intelijen, diplomasi, dan ekonomi pada satu kementerian khusus

B. Menitikberatkan pertahanan udara sebagai domain utama

C. Mensinergikan seluruh aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan

D. Membatasi peran masyarakat dalam perumusan kebijakan pertahanan negara

E. Menghapuskan opsi pertahanan nirkonvensional (non-militer) dalam strategi negara

3 / 20

3. UU No. 23 Tahun 2019 mengatur Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Salah satu mandat utama regulasi tersebut adalah:

A. Membentuk Badan Intelijen Pertahanan Nasional yang terpisah dari BIN

B. Menetapkan program wajib militer penuh selama 24 bulan bagi seluruh warga 17–25 tahun

C. Menyusun Rencana Induk Pertahanan Negara (RIPN) tiap sepuluh tahun

D. Menyelenggarakan pendidikan Pancasila sebagai prasyarat perekrutan TNI-Polri

E. Menstandarkan kurikulum bela negara pada semua jenjang pendidikan tinggi

4 / 20

4. Dalam operasi militer selain perang (OMSP), peran TNI dalam penanggulangan terorisme diatur melalui:

A. Inpres No. 9/2016

B. UU No. 34/2004 Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3)

C. Perpres No. 42/2020 tentang Kesiapsiagaan Nasional

D. UU No. 5/2018 Pasal 16 mengenai Deradikalisasi

E. Peraturan Panglima TNI Nomor 31/2014 tentang Protap Intelijen

5 / 20

5. “Total defense” menekankan sinergi civil-military. Dalam konteks kebijakan nasional, bentuk konkret sinergi tersebut KECUALI:

A. Patroli laut terkoordinasi TNI AL dan nelayan tradisional

B. Latihan evakuasi bencana berbasis desa dengan dukungan BNPB dan Koramil

C. Pelibatan BUMN strategis dalam produksi alutsista

D. Penugasan kepala daerah sebagai komandan wilayah pertahanan teritorial

E. Program Kementerian Pendidikan “Kampus Bela Negara” bersama Kemhan

6 / 20

6. Salah satu pilar Revolusi Industri 4.0 yang paling kritis bagi kesiapan pertahanan siber Indonesia adalah:

A. Internet of Things (IoT) untuk logistik militer waktu nyata

B. Big-data analytics untuk prediksi pola serangan konvensional

C. Nanoteknologi pada peningkatan armor kendaraan tempur

D. Robotika untuk operasi tempur di daerah tropis

E. Bioteknologi pada produksi bahan bakar ramah lingkungan

7 / 20

7. Skema offset dalam pengadaan alutsista asing diwajibkan agar:

A. Indonesia dapat memperoleh lisensi penuh pembuatan rudal jarak menengah

B. Vendor asing mengalihkan 35 % nilai kontrak ke transfer teknologi dan produksi lokal

C. Memastikan 100 % komponen elektronik dirakit di dalam negeri

D. Menggantikan sistem lelang terbuka dengan penunjukan langsung pabrikan strategis

E. Mengurangi biaya pemeliharaan selama masa pakai senjata

8 / 20

8. Dalam konteks diplomasi pertahanan, defense attaché di suatu kedutaan tidak memiliki fungsi:

A. Strategic early-warning potensi konflik kawasan

B. Penegakan hukum terhadap WNI yang melakukan tindak pidana militer di luar negeri

C. Pemeliharaan jaringan kerja sama latihan bersama (bilateral exercise)

D. Pertukaran data intelijen terbatas sesuai status of forces agreement

E. Advokasi kerja sama penelitian industri pertahanan

9 / 20

9. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa upaya pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui:

A. TNI sebagai kekuatan utama dan Polri sebagai cadangan

B. TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai pendukung

C. Rakyat sebagai komponen utama, TNI sebagai cadangan strategis

D. TNI-Polri sebagai inti, pemerintah daerah sebagai cadangan

E. Kombinasi kementerian terkait tanpa keterlibatan masyarakat

10 / 20

10. Dalam white paper Pertahanan 2024, prioritas modernisasi alutsista Indonesia 2025–2034 kecuali:

A. Pengembangan Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) kelas MALE

B. Akuisisi diesel-electric submarine berteknologi AIP

C. Penguatan armada kapal patroli cepat trimaran 64 m

D. Pembangunan early-warning radar berbasis AESA nasional

E. Pengadaan MBT generasi 4 dengan proteksi active protection system blok-eksport minimal

11 / 20

11. Konferensi Inter-Indo (Inter-Indonesia) 1949 signifikan karena:

A. Menandai penyerahan kedaulatan Hindia Belanda langsung kepada Republik Indonesia Serikat

B. Mengakhiri Linggajati dengan pembentukan pemerintahan peralihan Dewan Federal

C. Memecah Van Mook Plan melalui persetujuan 15 negara peserta KAA

D. Menyatukan delegasi BFO dan Republik untuk posisi bersama di KMB

E. Membuka jalan pembentukan UNCI sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB pertama di Asia

12 / 20

12. Sistem ekonomi “Benteng” (1950-1957) bertujuan:

A. Melindungi industri pribumi melalui tarif bea masuk 200 % terhadap barang konsumen impor

B. Memfasilitasi pengusaha nasional memperoleh kredit bank devisa untuk kegiatan impor

C. Menggantikan dominasi sindikat “Big Five” Belanda di sektor perkebunan karet

D. Mendorong industrialisasi berat berbasis BUMN baja dan semen

E. Menghapuskan sistem dual exchange rate pasca-Renville

13 / 20

13. Peristiwa 12 Maret 1942 di Kalijati memengaruhi struktur militer nasional pasca-1945 karena:

A. Memicu policy rekrutmen heiho menjadi embrio BKR

B. Menghapus formasi KNIL dan mempermudah TNI memperoleh senjata standar Belanda

C. Mendorong pembentukan Dinas Penerangan Tentara Jepang (Gunseikanbu)

D. Menjadi alasan Soekarno-Hatta menolak RUU Pertahanan 1948 di BP-KNIP

E. Melahirkan tradisi Upacara Penyerahan Senjata 1 Oktober tiap tahun

14 / 20

14. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 131 (1958) terkait konflik Irian Barat menghasilkan:

A. Mandat plebisit di bawah UNTEA selambat-lambatnya 1959

B. Penolakan resmi terhadap Operasi 17 Agustus oleh Indonesia

C. Dorongan negosiasi bilateral dengan Belanda di bawah mediasi Amerika Serikat

D. Pembentukan trusteeship internasional selama 15 tahun sebelum self-determination

E. Pengakuan atas rechtsorde Nieuw Guinea sebagai territory nullius

15 / 20

15. Strategi “Konfrontasi Ekonomi” Indonesia terhadap Malaysia (1963-1966) tidak memuat kebijakan:

A. Pelarangan ekspor batu bara dan semen melalui Selat Malaka

B. Penghentian penerbangan sipil antara Jakarta dan Kuala Lumpur

C. Penolakan perdagangan karet mentah dengan Singapura sebagai entrepôt

D. Penarikan duta besar Indonesia dari London dan Canberra

E. Pemboikotan proyek Pan-Malayan Railway di sektor Sabah-Sarawak

16 / 20

16. Penerapan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 mewajibkan setiap warga negara ikut serta dalam upaya bela negara. SEBAB Doktrin “Total People’s Defense and Security System” menempatkan rakyat sebagai inti kekuatan pertahanan.

A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat

B. Pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat

C. Pernyataan benar, alasan salah

D. Pernyataan salah, alasan benar

E. Pernyataan dan alasan salah

17 / 20

17. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memperkuat otoritas eksekutif presiden dalam bidang pertahanan. SEBAB Dengan dekrit tersebut, Konstitusi RIS yang mengurangi kewenangan presiden dinyatakan tidak berlaku lagi.

A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat

B. Pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat

C. Pernyataan benar, alasan salah

D. Pernyataan salah, alasan benar

E. Pernyataan dan alasan salah

18 / 20

18. Konferensi Asia Afrika 1955 berhasil memperkuat solidaritas negara-negara Dunia Ketiga melawan kolonialisme. SEBAB Hasil Dasasila Bandung mendorong terbentuknya Gerakan Non-Blok pada awal 1960-an.

A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat

B. Pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat

C. Pernyataan benar, alasan salah

D. Pernyataan salah, alasan benar

E. Pernyataan dan alasan salah

19 / 20

19. Operasi Trikora (1961-1962) memperoleh dukungan logistik Uni Soviet yang signifikan. SEBAB Uni Soviet memandang konfrontasi Indonesia–Belanda sebagai peluang menyebarkan ideologi komunis di Asia Tenggara.

A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat

B. Pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat

C. Pernyataan benar, alasan salah

D. Pernyataan salah, alasan benar

E. Pernyataan dan alasan salah

20 / 20

20. Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi memberikan kewenangan luas kepada otoritas militer. SEBAB UU tersebut disahkan untuk menekan gerakan separatis PRRI/Permesta yang memuncak tahun 1955.

A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat

B. Pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat

C. Pernyataan benar, alasan salah

D. Pernyataan salah, alasan benar

E. Pernyataan dan alasan salah

Your score is

Tinggalkan Komentar Batalkan Balasan