TO 36 Simulasi UPNVJ 2026

The number of attempts remaining is 6

Isi dulu data diri yaah

1 / 50

51. Upaya pemerintah memperkuat industri pertahanan dalam negeri (PT Pindad, PT PAL) untuk mengurangi ketergantungan pada alutsista impor merupakan strategi Bela Negara di bidang…

A. Kemandirian industri pertahanan nasional

B. Pertukaran pelajar

C. Bantuan kemanusiaan internasional

D. Diplomasi kebudayaan

E. Kerja sama pendidikan

2 / 50

50. Prestasi atlet bulu tangkis Indonesia di ajang Olimpiade yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional merupakan bentuk kontribusi Bela Negara pada ranah…

A. Hukum internasional

B. Prestasi dan diplomasi olahraga

C. Pertahanan militer

D. Ekonomi kreatif semata

E. Politik luar negeri formal

3 / 50

49. Peran Palang Merah Indonesia (PMI) dalam merespons bencana alam merupakan wujud nilai Bela Negara yang berkaitan dengan kemanusiaan, khususnya dalam aspek…

A. Percaya pada Pancasila sebagai Ideologi Negara

B. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara

C. Kemampuan Awal Bela Negara

D. Cinta Tanah Air

E. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

4 / 50

48. Dekolonisasi Papua Barat menjadi bagian sah wilayah NKRI melalui mekanisme yang dikenal dengan istilah…

A. Konferensi Meja Bundar

B. Perjanjian Linggarjati

C. Perjanjian Roem-Royen

D. Perjanjian Renville

E. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969

5 / 50

47. Semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tercermin dari…

A. Desain kota yang mengadopsi arsitektur satu daerah tertentu secara eksklusif

B. Pembangunan yang hanya melibatkan satu kelompok etnis dominan

C. Pelibatan berbagai unsur suku, agama, dan kearifan lokal Kalimantan secara inklusif dalam perencanaan

D. Pembatasan akses penduduk asli terhadap wilayah IKN

E. Penghapusan identitas budaya lokal demi modernisasi

6 / 50

46. Kebijakan moderasi beragama yang digaungkan pemerintah bertujuan utama untuk…

A. Membatasi kebebasan beribadah kelompok minoritas

B. Menyeragamkan seluruh praktik keagamaan masyarakat

C. Mendorong sekularisasi total dalam kehidupan bernegara

D. Menumbuhkan sikap toleran dan menolak ekstremisme tanpa mengurangi ketaatan beragama

E. Menghapus peran lembaga keagamaan dalam masyarakat

7 / 50

45. Prinsip supremasi hukum (rule of law) dalam sebuah negara demokrasi paling tercermin dari kondisi…

A. Peraturan daerah dapat bertentangan dengan UUD tanpa konsekuensi

B. Keputusan hukum ditentukan oleh opini mayoritas media

C. Pejabat negara kebal dari proses hukum

D. Aparat penegak hukum tunduk pada perintah lisan atasan tanpa dasar hukum

E. Hukum ditegakkan secara setara tanpa memandang status sosial atau jabatan seseorang

8 / 50

44. Konsep ‘checks and balances’ dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 ditunjukkan melalui mekanisme…

A. Presiden dapat menetapkan undang-undang tanpa persetujuan DPR

B. MPR menjadi lembaga tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan Presiden secara langsung

C. DPR memiliki hak untuk mengusulkan pemakzulan Presiden melalui proses konstitusional yang melibatkan MK

D. Mahkamah Agung berwenang menguji undang-undang terhadap UUD

E. Presiden dapat membubarkan DPR sewaktu-waktu

9 / 50

43. Fungsi negara dalam mewujudkan tujuan NKRI sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV terbagi menjadi empat fungsi utama. Fungsi ‘memajukan kesejahteraan umum’ paling relevan diwujudkan melalui kebijakan…

E. Pengiriman duta besar ke luar negeri

A. Program jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan

B. Penyusunan traktat perbatasan

C. Perjanjian ekstradisi dengan negara lain

D. Pembentukan alutsista pertahanan

10 / 50

42. Bentuk-bentuk partisipasi generasi muda dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di ranah non-militer meliputi:
1. Aktif mengikuti Komponen Cadangan (Komcad)
2. Berprestasi di bidang akademik dan olahraga internasional
3. Melawan hoaks dan ujaran kebencian di media sosial
4. Bersikap apatis terhadap isu-isu kebangsaan
Pernyataan yang tepat adalah…

A. 2 dan 4

B. 1 dan 3

C. 1, 2, dan 3

D. 1, 2, 3, dan 4

E. 4

11 / 50

41. Prinsip good governance yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa mencakup:
1. Transparansi penggunaan Dana Desa melalui baliho informasi anggaran
2. Akuntabilitas melalui audit oleh Badan Pengawas Keuangan
3. Partisipasi warga dalam Musyawarah Desa
4. Sentralisasi seluruh keputusan pada kepala desa tanpa musyawarah
Pernyataan yang tepat adalah…

A. 1, 2, dan 3

B. 1 dan 3

C. 1, 2, 3, dan 4

D. 2 dan 4

E. 4

12 / 50

40. Ancaman terhadap ketahanan nasional Indonesia di era kontemporer dapat berasal dari:
1. Disinformasi dan hoaks di media sosial
2. Ketimpangan ekonomi antarwilayah
3. Kejahatan siber lintas negara
4. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara
Pernyataan yang tepat adalah…

A. 2 dan 4

B. 4

C. 1 dan 3

D. 1, 2, dan 3

E. 1, 2, 3, dan 4

13 / 50

39. Indikator keberhasilan integrasi nasional di tengah keberagaman Indonesia dapat dilihat dari:
1. Meningkatnya pernikahan antarsuku sebagai bentuk asimilasi sosial
2. Berkurangnya konflik horizontal berbasis SARA
3. Menguatnya rasa saling percaya antarkelompok masyarakat
4. Terbentuknya kelompok eksklusif berbasis etnis tertentu
Pernyataan yang tepat adalah…

A. 1, 2, 3, dan 4

B. 1, 2, dan 3

C. 1 dan 3

D. 2 dan 4

E. 4

14 / 50

38. Upaya menjaga kedaulatan digital nasional dapat dilakukan melalui:
1. Penguatan regulasi perlindungan data pribadi
2. Pengembangan pusat data (data center) dalam negeri
3. Literasi keamanan siber bagi masyarakat
4. Membuka seluruh data strategis negara secara bebas kepada pihak asing
Pernyataan yang benar adalah…

A. 4

B. 2 dan 4

C. 1, 2, dan 3

D. 1, 2, 3, dan 4

E. 1 dan 3

15 / 50

37. Kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional melalui program berikut ini dapat dikategorikan sebagai upaya Bela Negara di sektor non-militer:
1. Diversifikasi pangan lokal pengganti beras
2. Pembentukan lumbung pangan daerah
3. Modernisasi alat pertanian bagi petani kecil
4. Impor pangan tanpa batas untuk menekan harga
Pernyataan yang tepat adalah…

A. 2 dan 4

B. 1, 2, dan 3

C. 1 dan 3

D. 1, 2, 3, dan 4

E. 4

16 / 50

36. Pernyataan (P): Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola urusan pemerintahan sendiri.
SEBAB
Akibat (A): Urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan agama tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.

A. P = Benar ; A = Benar ; P & A Tidak Berhubungan

B. P = Benar ; A = Benar ; P & A Berhubungan

C. P = Salah ; A = Benar

D. P = Benar ; A = Salah

E. P = Salah ; A = Salah

17 / 50

35. Pernyataan (P): Politik luar negeri bebas aktif membuat Indonesia tidak boleh menjalin kerja sama militer dengan negara mana pun.
SEBAB
Akibat (A): Prinsip bebas aktif berarti Indonesia tidak memihak blok kekuatan tertentu namun tetap aktif berkontribusi pada perdamaian dunia.

A. P = Salah ; A = Benar

B. P = Benar ; A = Benar ; P & A Tidak Berhubungan

C. P = Benar ; A = Benar ; P & A Berhubungan

D. P = Salah ; A = Salah

E. P = Benar ; A = Salah

18 / 50

34. Pernyataan (P): Reformasi 1998 mendorong perubahan sistem pemilihan Presiden dari melalui MPR menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.
SEBAB
Akibat (A): Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali antara tahun 1999 hingga 2002.

A. P = Benar ; A = Benar ; P & A Berhubungan

B. P = Benar ; A = Benar ; P & A Tidak Berhubungan

C. P = Salah ; A = Benar

D. P = Salah ; A = Salah

E. P = Benar ; A = Salah

19 / 50

33. Pernyataan (P): Desentralisasi fiskal melalui dana otonomi khusus bagi Papua dan Aceh bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan.
SEBAB
Akibat (A): Kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia semata-mata disebabkan oleh faktor geografis.

A. P = Salah ; A = Salah

B. P = Salah ; A = Benar

C. P = Benar ; A = Benar ; P & A Tidak Berhubungan

D. P = Benar ; A = Benar ; P & A Berhubungan

E. P = Benar ; A = Salah

20 / 50

32. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan hubungan antara wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional?

A. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang, sedangkan ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang terbentuk dari penerapan wawasan tersebut

B. Ketahanan nasional hanya berkaitan dengan kekuatan militer

C. Ketahanan nasional menggantikan fungsi wawasan kebangsaan

D. Wawasan kebangsaan hanya relevan pada masa perang

E. Keduanya tidak memiliki keterkaitan sama sekali

21 / 50

31. Berikut ini merupakan langkah konkret pelestarian kearifan lokal di era digital, KECUALI…

A. Membuat konten kreator berbasis budaya lokal di platform digital

B. Digitalisasi naskah kuno dan aksara daerah

C. Mendokumentasikan tradisi lisan melalui arsip audiovisual

D. Mengintegrasikan muatan lokal dalam kurikulum sekolah

E. Menolak seluruh bentuk kolaborasi dengan budaya asing

22 / 50

30. Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung menghasilkan Dasasila Bandung yang menjadi salah satu landasan bagi lahirnya organisasi…

A. Gerakan Non-Blok

B. PBB

C. G20

D. ASEAN

E. OPEC

23 / 50

29. Kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia pertama kali dirumuskan secara resmi oleh Mohammad Hatta dalam pidato yang berjudul…

A. Api Sejarah

B. Jas Merah

C. Mendayung Antara Dua Karang

D. Indonesia Menggugat

E. Di Bawah Bendera Revolusi

24 / 50

28. Peristiwa penting yang melatarbelakangi lahirnya Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) pada tahun 1966 adalah…

A. Pemberontakan PRRI/Permesta

B. Peristiwa Gerakan 30 September 1965

C. Konfrontasi dengan Malaysia

D. Krisis moneter Asia

E. Agresi Militer Belanda II

25 / 50

27. Sistem pemerintahan parlementer di Indonesia berdasarkan UUDS 1950 berlangsung hingga dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal…

A. 17 Agustus 1950

B. 27 Desember 1949

C. 1 Juni 1955

D. 22 Juni 1945

E. 5 Juli 1959

26 / 50

26. Tokoh yang ditunjuk memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat pada tahun 1948 adalah…

A. Sutan Sjahrir

B. Amir Sjarifuddin

C. Mohammad Hatta

D. Tan Malaka

E. Sjafruddin Prawiranegara

27 / 50

25. Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda diselenggarakan di kota…

A. Utrecht

B. Den Haag

C. Amsterdam

D. Brussel

E. Rotterdam

28 / 50

24. Perjanjian Roem-Royen yang menjadi salah satu tonggak menuju pengakuan kedaulatan Indonesia ditandatangani pada tahun…

A. 1948

B. 1946

C. 1949

D. 1950

E. 1947

29 / 50

23. Berikut ini yang BUKAN merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah…

A. Menguji undang-undang terhadap UUD

B. Memutus pembubaran partai politik

C. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara

D. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum

E. Mengadili tingkat kasasi perkara pidana

30 / 50

22. Ketentuan bahwa perubahan UUD 1945 hanya dapat dilakukan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR diatur dalam pasal…

A. Pasal 37 ayat (1)

B. Pasal 2 ayat (1)

C. Pasal 1 ayat (2)

D. Pasal 6 ayat (1)

E. Pasal 3 ayat (1)

31 / 50

21. Wewenang DPD (Dewan Perwakilan Daerah) untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada DPR diatur dalam UUD 1945 pasal…

A. Pasal 22D ayat (1)

B. Pasal 23E ayat (1)

C. Pasal 24C ayat (1)

D. Pasal 7C

E. Pasal 20A ayat (1)

32 / 50

20. Ketentuan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara termuat dalam UUD 1945 pasal…

A. Pasal 28H ayat (1)

B. Pasal 31 ayat (2)

C. Pasal 34 ayat (1)

D. Pasal 27 ayat (2)

E. Pasal 33 ayat (2)

33 / 50

19. Kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri sebagai pembantu Presiden diatur dalam UUD 1945 pasal…

A. Pasal 11 ayat (1)

B. Pasal 6A ayat (1)

C. Pasal 20 ayat (1)

D. Pasal 24 ayat (1)

E. Pasal 17 ayat (2)

34 / 50

18. Hak setiap warga negara untuk memilih, memeluk, dan menjalankan ibadah sesuai agama serta kepercayaannya masing-masing dijamin secara eksplisit dalam UUD 1945 pasal…

A. Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2)

B. Pasal 33 ayat (3)

C. Pasal 27 ayat (1)

D. Pasal 30 ayat (1)

E. Pasal 31 ayat (1)

35 / 50

17. Ancaman siber berupa penyebaran hoaks yang memicu polarisasi politik menjelang pemilu merupakan bentuk ancaman terhadap ketahanan nasional dalam dimensi…

A. Geografi wilayah

B. Sumber daya alam

C. Militer konvensional

D. Ideologi dan informasi

E. Ekonomi makro

36 / 50

16. Kebijakan wajib penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dokumen resmi kenegaraan, sembari tetap mengakui keberadaan bahasa daerah dalam ranah lokal, menunjukkan penerapan prinsip wawasan kebangsaan berupa…

A. Penyeragaman identitas daerah

B. Dominasi budaya mayoritas

C. Sentralisasi budaya

D. Persatuan dalam keberagaman

E. Pengabaian kearifan lokal

37 / 50

15. Fenomena generasi muda yang lebih mengenal tokoh dan sejarah negara lain melalui media sosial dibandingkan sejarah perjuangan bangsanya sendiri merupakan tantangan wawasan kebangsaan yang paling berkaitan dengan…

A. Menguatnya rasa cinta tanah air

B. Peningkatan kualitas pendidikan formal

C. Erosi identitas nasional akibat arus informasi global

D. Berkurangnya migrasi penduduk

E. Penguatan semangat gotong royong

38 / 50

14. Pembentukan Desk Ketahanan Pangan lintas kementerian untuk mengantisipasi krisis pangan global mencerminkan penerapan wawasan kebangsaan dalam dimensi…

A. Sosial budaya semata

B. Politik

C. Hukum internasional

D. Ekonomi dan ketahanan nasional

E. Pertahanan militer semata

39 / 50

13. Revisi kebijakan subsidi BBM yang semula merata menjadi tepat sasaran bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, setelah melalui kajian dan uji publik, mencerminkan perpaduan pengamalan sila…

A. Keempat dan Kelima

B. Pertama dan Kedua

C. Pertama dan Kelima

D. Ketiga dan Keempat

E. Kedua dan Ketiga

40 / 50

12. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang memfasilitasi dialog lintas agama untuk mencegah konflik berbasis SARA merupakan wujud pengamalan sila…

A. Keempat

B. Kedua

C. Kelima

D. Pertama

E. Ketiga

41 / 50

11. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi, hakim memutus perkara berdasarkan bukti dan argumentasi hukum tanpa mempertimbangkan tekanan opini publik maupun kepentingan politik tertentu. Independensi peradilan tersebut mencerminkan pengamalan sila ke…

A. Keempat

B. Kelima

C. Ketiga

D. Kedua

E. Pertama

42 / 50

10. Kebijakan afirmasi berupa kuota penerimaan mahasiswa dari Papua dan wilayah timur Indonesia di perguruan tinggi negeri dimaksudkan untuk mengoreksi kesenjangan akses pendidikan struktural. Kebijakan ini paling sesuai dengan pengamalan sila ke…

A. Kedua

B. Ketiga

C. Keempat

D. Pertama

E. Kelima

43 / 50

9. Konflik antarwarga akibat sengketa lahan yang diselesaikan melalui mediasi adat dan musyawarah desa, alih-alih jalur kekerasan, menunjukkan pengamalan Pancasila yang paling menonjol pada sila ke…

A. Pertama

B. Kedua

C. Kelima

D. Ketiga

E. Keempat

44 / 50

8. Program hilirisasi nikel yang mewajibkan pengolahan bijih nikel dilakukan di dalam negeri sebelum diekspor merupakan bentuk implementasi Bela Negara di bidang ekonomi karena…

A. Mempermudah investor asing menguasai tambang

B. Menurunkan harga nikel dunia

C. Meningkatkan nilai tambah dan kemandirian ekonomi nasional

D. Menghapus kewajiban pajak ekspor

E. Mengurangi jumlah tenaga kerja lokal

45 / 50

7. Pemerintah membangun sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) modern di kawasan perbatasan seperti Entikong dan Motaain. Selain fungsi ekonomi, kebijakan ini terutama dimaksudkan untuk memperkuat aspek Bela Negara berupa…

A. Peningkatan devisa negara

B. Perluasan wilayah administratif

C. Diplomasi kebudayaan semata

D. Penguatan kedaulatan wilayah dan kesadaran berbangsa

E. Pengurangan angka pengangguran

46 / 50

6. Meningkatnya jumlah warga negara yang secara sadar melaporkan potensi tindak pidana korupsi di instansi pemerintah melalui kanal resmi (whistleblowing system) merupakan cerminan nilai Bela Negara yang berkaitan erat dengan…

A. Percaya pada Pancasila sebagai Ideologi Negara

B. Kemampuan Awal Bela Negara

C. Cinta Tanah Air

D. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

E. Rela Berkorban

47 / 50

5. Seorang ASN di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) memilih tetap bertugas meskipun fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi keluarganya sangat terbatas, demi memastikan pelayanan publik di wilayah tersebut tetap berjalan. Tindakan tersebut mencerminkan nilai Bela Negara yang paling dominan, yaitu…

A. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

B. Kemampuan Awal Bela Negara

C. Nasionalisme

D. Cinta Tanah Air

E. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara

48 / 50

4. Sebuah desa pesisir menolak tawaran investor asing untuk menyewa lahan pantai selama 50 tahun karena khawatir masyarakat lokal kehilangan akses terhadap mata pencaharian nelayan turun-temurun, meskipun tawaran tersebut menjanjikan pendapatan daerah yang besar. Sikap masyarakat desa tersebut paling tepat mencerminkan nilai Bela Negara berupa…

A. Percaya pada Pancasila sebagai Ideologi Negara

B. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

C. Kemampuan Awal Bela Negara

D. Cinta Tanah Air

E. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara

49 / 50

3. Sebuah organisasi kepemudaan menerima 320 anggota baru. Jika rasio anggota yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta adalah 5:3, berapa jumlah anggota yang berasal dari perguruan tinggi swasta?

A. 140

B. 120

C. 130

D. 100

E. 150

50 / 50

2. Dalam pelatihan dasar bela negara, 180 peserta dibagi secara merata ke dalam 12 kelompok. Setiap kelompok kemudian mendapat tambahan 6 peserta dari mahasiswa setempat. Berapa jumlah peserta pada setiap kelompok setelah penambahan?

A. 24

B. 20

C. 16

D. 21

E. 18

Your score is

TO 36 Simulasi UPNVJ 2026

Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

More posts

TO LBI 1

TO 36 Simulasi UPNVJ 2026

Bahasa Indonesia Latsol 1 UPNJT

Bahasa Indonesia Latsol 1 UPN