TEKS 5
Fenomena banjir di Bekasi pada tahun 2026 dapat dilihat sebagai cermin kompleks dari interaksi antara struktur sosial, budaya, dan akses literasi lingkungan di masyarakat. Secara sosiologis, banjir bukan sekadar bencana alam murni, melainkan juga “bencana buatan manusia” (sociological disaster) yang dipicu oleh pola pembangunan perkotaan yang timpang dan kegagalan kolektif dalam mengelola ruang hidup. Di Bekasi, tekanan demografis dan industrialisasi yang masif tanpa perencanaan tata ruang yang berkelanjutan telah mengubah daerah resapan air menjadi beton dan permukiman padat. Ketimpangan sosial semakin memperparah dampaknya; masyarakat kelas menengah ke atas mungkin memiliki sumber daya untuk mengatasi atau bahkan menghindari banjir dengan berpindah ke lokasi yang lebih aman, sementara kelompok miskin perkotaan, yang sering tinggal di bantaran sungai atau daerah rendah, menjadi pihak paling rentan dan menanggung beban terberat. Dengan demikian, banjir memperlihatkan bagaimana ketidakadilan sosial dan ekonomi termanifestasi dalam kerentanan terhadap bencana, di mana akses terhadap lingkungan sehat dan perlindungan menjadi hak istimewa yang tidak merata.
Literasi lingkungan masyarakat, yang mencakup pemahaman tentang ekosistem lokal, siklus air, dan dampak perilaku sehari-hari terhadap alam, memainkan peran kritis dalam mencegah dan memitigasi banjir. Namun, di Bekasi, masih terdapat kesenjangan literasi yang signifikan antara pengetahuan teknis para ahli, kebijakan pemerintah, dan kesadaran warga di tingkat akar rumput. Banyak program edukasi dari pemerintah atau LSM tentang pengelolaan sampah, pelestarian sungai, dan drainase sering tidak tersampaikan secara efektif karena kurangnya pendekatan partisipatif dan budaya baca-tulis yang rendah mengenai isu lingkungan. Akibatnya, praktik membuang sampah sembarangan, penyempitan saluran air oleh bangunan liar, dan eksploitasi air tanah secara berlebihan terus berlangsung. Literasi digital yang tinggi belum sepenuhnya diarahkan untuk membangun kesadaran ekologis; justru, informasi simpang siur dan hoaks tentang penyebab banjir sering beredar, mengaburkan akar permasalahan struktural seperti lemahnya penegakan hukum terhadap pencemar sungai oleh industri.
Dari perspektif sosiologi komunikasi, bencana banjir 2026 juga mengungkap dinamika relasi kuasa dalam produksi dan distribusi pengetahuan. Narasi publik tentang banjir sering didominasi oleh wacana teknokratis—seperti pembangunan pompa banjir atau normalisasi sungai—yang cenderung mengabaikan faktor-faktor sosial budaya seperti nilai-nilai komunitas lokal, kearifan tradisional dalam mengelola air, atau resistensi warga terhadap relokasi. Di sisi lain, literasi kritis masyarakat sipil, yang didorong oleh kelompok aktivis dan akademisi, mencoba mendekonstruksi narasi tersebut dengan menyoroti tanggung jawab korporasi perumahan dan industri yang mengabaikan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Namun, akses terhadap informasi yang komprehensif dan data terbuka tentang tata ruang serta kebijakan publik masih terbatas, membuat advokasi berbasis data menjadi tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa literasi tidak hanya tentang kemampuan membaca, tetapi juga tentang akses terhadap pengetahuan yang memberdayakan untuk menuntut akuntabilitas dari pemangku kebijakan.**
Pada akhirnya, mengatasi banjir di Bekasi memerlukan pendekatan sosio-ekologis yang mengintegrasikan peningkatan literasi lingkungan dengan transformasi struktur sosial. Upaya ini harus melibatkan pendidikan literasi ekologi sejak dini di sekolah-sekolah, kampanye media yang masif berbasis bukti ilmiah, serta penguatan modal sosial melalui gotong royong komunitas dalam menjaga saluran air dan ruang terbuka hijau. Dari kacamata sosiologi, membangun “komunitas tangguh banjir” membutuhkan lebih dari sekadar infrastruktur; diperlukan pemberdayaan masyarakat melalui literasi yang memadai agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan kota, memonitor kebijakan publik, dan mengubah perilaku kolektif. Banjir 2026 menjadi momentum refleksi bahwa bencana adalah hasil dari hubungan manusia dengan alam yang tidak harmonis, dan hanya dengan memperbaiki hubungan tersebut—melalui keadilan sosial, pemerataan akses informasi, dan peningkatan kesadaran ekologis—Bekasi dapat membangun ketahanan yang berkelanjutan untuk masa depan.
21. Secara sosiologis, fenomena banjir di Bekasi 2026 dalam teks
digambarkan terutama sebagai….